Subhan Palal Usai Gibran Mundur: Alhamdulillah...

Penggugat surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA luar negeri milik Gibran Rakabuming Raka, Subhan Palal, menyambut pengunduran diri Wakil Presiden tersebut. Dia mengaku lega karena perjuangannya selama ini dinilai telah mencapai salah satu tujuan, yakni mempersoalkan persyaratan pendidikan Gibran.

Subhan bahkan menyebut pengunduran diri Gibran membuat masyarakat terbebas dari pemimpin yang menurutnya tidak memenuhi ketentuan undang-undang.

"Alhamdulillah kita terbebas dari pemimpin yang tidak memenuhi syarat undang-undang. Gitu. Nah, berikutnya, ya kekosongan apa, wapres harus segera diisi. Gitu. Itu aja. Nggak ada apa, karena gini, perjuangan saya dari awal itu memang agar kita terbebas dari pemimpin yang tidak memenuhi syarat undang-undang," kata Subhan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Meski mengaku lega, Subhan menilai masih ada pekerjaan lanjutan setelah Gibran mengundurkan diri, yakni mengisi posisi Wakil Presiden yang kosong.

Dia berharap Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan secara serius persyaratan calon pengganti Gibran, khususnya terkait latar belakang pendidikan.

"Untuk sementara lega, tapi ada pekerjaan berikutnya. Yaitu pengisian kekosongan Wapres. Saya berharap Pak Prabowo memperhatikan syarat calon, terutama pendidikannya layak, terus ya yang sudah apa, ada titik temu kepada presiden, sehingga nggak ada perlawanan, nggak ada nggak ada apa, selalu ikutlah pokoknya, cocoklah sama Pak Prabowo. Nah, terutama yang nasionalis-agamis. Itu yang adem nanti ke depannya, mudah-mudahan gitu," tuturnya.

MA Batalkan Suket Pendidikan Gibran

Perjuangan hukum Subhan berkaitan dengan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA luar negeri milik Gibran. Mahkamah Agung (MA) sebelumnya mengabulkan kasasi yang diajukannya dan menyatakan surat tersebut tidak sah serta batal demi hukum.

Putusan dengan nomor perkara 742 K/TUN/2026 itu dibacakan setelah gugatan Subhan melalui PTUN Jakarta dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) sebelumnya tidak membuahkan hasil.

"Kabul kasasi. Batal putusan judex facti. Adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya," demikian bunyi amar putusan MA yang dikutip dari situs resminya, Jumat (30/10/2026).

Dalam gugatannya, Subhan meminta pengadilan menyatakan tidak sah Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019.

Dia juga meminta agar surat tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk kemudian dimusnahkan serta menghukum pihak tergugat membayar biaya perkara.

Baca Juga: Prabowo Punya Waktu 14 Hari Cari Pengganti Gibran, Begini Mekanisme Pemilihannya

Surat keterangan tersebut merupakan dokumen penyetaraan pendidikan SMA luar negeri milik Gibran yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonannya sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK), hakim sebelumnya menyatakan tidak menemukan bukti ijazah SMA luar negeri Gibran yang menjadi dasar penerbitan surat penyetaraan tersebut.