Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, mengungkapkan alasan pemerintah belum menerapkan pajak kekayaan (wealth tax) terhadap konglomerat atau orang-orang superkaya di Indonesia.
Bimo menyebut, salah satunya karena hingga saat ini belum terdapat aturan yang mengatur pemajakan atas kekayaan.
"Penerapan pajak kekayaan perlu dikaji secara mendalam, terutama terkait konsep kekayaan, penghasilan, dan aset. Sebab, kekayaan merupakan akumulasi aset yang berasal dari penghasilan yang sebelumnya telah dikenakan pajak," ujar Bimo dalam wawancara, Kamis (12/11/2026).
Dia menegaskan, kewenangan untuk mengkaji kebijakan pajak kekayaan berada di Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi Fiskal Kementerian Keuangan (DJSEF). Sementara itu, Direktorat Jendral Pajak (DJP) saat ini tetap berpedoman pada aturan perpajakan yang berlaku.
Meski belum ada aturan penerapannya, Bimo menyatakan mendukung apabila pemerintah nantinya memberikan arahan untuk mengkaji usulan pajak kekayaan tersebut.
Baca Juga: DJP Pertimbangkan Usulan CELIOS Pajak Orang Kaya Berharta di Atas Rp84 Miliar
Baca Juga: DJP Kirim Email Blast ke Wajib Pajak yang Hapus Bukti Potong PPh dari SPT 2025
"Jadi saya tentu akan mendukung apabila memang ada arahan untuk mengkaji terkait dengan pajak kekayaan," tegas Bimo.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Aryo Hadi Wibowo
Editor: Dwi Aditya Putra
Tag Terkait:
