Loyalis Megawati Soal Pengunduran Diri Gibran: Ketika Kepercayaan Publik Dipersoalkan...

Keputusan Gibran Rakabuming Raka menanggalkan jabatannya sebagai orang nomor dua di negara ini menjadi sorotan tajam faksi oposisi yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Loyalis Megawati Soekarnoputri, Hasto Kristiyanto mengingatkan kembali hakikat utama dari sebuah jabatan di pemerintahan. Ia secara khusus menyinggung bahaya laten dari menjadikan jabatan publik sekadar sebagai alat pemuas kepentingan dinasti keluarga maupun kelompok elite tertentu.

Baca Juga: Pesan Gibran ke Prabowo Viral, Sebut Ada 'Yang Perlu Dijaga Melebihi Dirinya'

Menurutnya, Gibran meski sebelumnya berhasil meraih legitimasi administratif untuk duduk di kursi wapres, pengesahan hukum tersebut tidak serta-merta menggugurkan tuntutan legitimasi moral dan kepatutan dari publik.

"Sesuatu yang dipandang sah secara prosedural tetap harus dapat dipertanggungjawabkan secara etis di hadapan rakyat. Jabatan publik bukanlah instrumen ambisi pribadi, apalagi sarana reproduksi kekuasaan melalui pendekatan feodalisme dan intervensi kekuasaan," tegas Hasto dikutip Jumat (13/11/2026).

Loyalis Megawati ini menggarisbawahi bahwa kepercayaan publik adalah instrumen paling vital bagi seorang pemimpin negara. Ketika moralitas dan keabsahan seorang pejabat mulai dipertanyakan oleh rakyat, maka sudah menjadi kewajiban mutlak bagi pemimpin tersebut untuk meletakkan kepentingan negara dan bangsa jauh di atas ambisi pribadinya.

"Ketika kepercayaan publik dipersoalkan, seorang pemimpin berkewajiban mengedepankan kepentingan negara di atas kepentingan dirinya," ujar Hasto.

Bagi partainya, jatuhnya politikus muda itu di tengah jalan menjadi pelajaran ketatanegaraan yang amat mahal. Ke depan, ia mendesak agar sistem politik di negara ini benar-benar dikembalikan pada rel kedaulatan rakyat agar tidak ada lagi ruang bagi lahirnya pemimpin prematur hasil rekayasa prosedural yang mengorbankan moralitas demokrasi.

Sebelumnya Politikus Muda Gibran Rakabuming Raka secara resmi meletakkan jabatannya setelah 2 tahun 23 hari duduk sebagai Wakil Presiden RI. Surat pengunduran diri tersebut diserahkan langsung kepada pimpinan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Gibran dalam surat tersebut mengklaim bahwa keputusannya murni diambil atas dasar permintaan sendiri. Kalimat krusial yang paling banyak disorot publik adalah pesannya yang menegaskan bahwa ada hal yang jauh lebih besar dan harus diselamatkan ketimbang mempertahankan jabatannya.

Baca Juga: Kekuatan Prabowo Makin Solid, Bebas Pilih Siapa Pengganti Gibran

"Keputusan ini saya ambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Saya meyakini, negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi diri saya sendiri," tulis Gibran.