Gibran Tinggalkan Jabatan Wapres, Denny Indrayana Beri Peringatan Keras ke Prabowo Soal Sosok Pengganti

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, menegaskan bahwa penentuan Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Denny menyusul pengunduran diri resmi Gibran dari jabatan Wapres pada Kamis (12/11/2026). Menurut Denny, kekosongan jabatan tersebut harus segera diisi melalui mekanisme yang telah diatur dalam perundang-undangan.

Denny menjelaskan, setidaknya terdapat dua landasan hukum yang menjadi acuan dalam proses penentuan pengganti Gibran.

Ketentuan pertama tercantum dalam Pasal 8 ayat 2 UUD 1945. Pasal tersebut mengatur kewenangan MPR untuk menyelenggarakan sidang guna memilih Wapres apabila terjadi kekosongan jabatan.

Dalam ketentuan itu disebutkan bahwa MPR harus menggelar sidang paling lambat 60 hari setelah posisi Wapres mengalami kekosongan. Pemilihan dilakukan terhadap dua calon yang sebelumnya diusulkan oleh Presiden.

Denny menjelaskan, mekanisme pergantian Wapres di tengah masa jabatan berbeda dengan proses pemilihan melalui Pemilihan Presiden (Pilpres). Dalam situasi ini, Presiden Prabowo memiliki kewenangan untuk mengusulkan dua nama calon Wapres yang nantinya dipilih oleh MPR.

Baca Juga: Gibran Tetap Dapat Uang Rp20 Juta Tiap Bulan meski Tak Lagi Jadi Wapres

“Ini karena kekosongan Wapresnya di tengah jalan, yang mengusulkan namanya adalah Presiden,” kata Denny melalui video yang diunggah di kanal YouTube miliknya, dikutip Jumat (13/11).

Menurut pakar hukum tata negara tersebut, batas waktu 60 hari bukan berarti proses pemilihan harus menunggu hingga tenggat tersebut berakhir. Pengisian jabatan Wapres bisa berlangsung lebih cepat apabila para pemangku kepentingan politik telah mencapai kesepakatan.

Denny menilai, kecepatan proses tersebut sangat bergantung pada komunikasi dan konsensus di antara kekuatan politik yang terlibat.

Selain UUD 1945, landasan hukum kedua terdapat dalam Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa pengajuan dua kandidat Wapres kepada MPR merupakan hak prakarsa Presiden. Adapun kandidat yang diajukan harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan calon dalam Pilpres sebelumnya.

Dalam situasi ini, Denny menerangkan bahwa partai politik yang dimaksud merupakan kelompok partai pendukung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

Sejumlah partai yang tergabung dalam koalisi tersebut di antaranya Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, serta partai politik lainnya, termasuk yang tidak memiliki kursi di parlemen.

Denny menambahkan, kesepakatan mengenai sosok pengganti Gibran menjadi salah satu faktor penting sebelum MPR menggelar sidang pemilihan. Presiden Prabowo bersama para ketua umum partai politik koalisi perlu terlebih dahulu membangun konsensus terkait dua nama yang akan diajukan.

Karena itu, ia meminta masyarakat turut mengawasi jalannya proses pergantian Wapres agar tetap berjalan sesuai etika dan prinsip ketatanegaraan.

Baca Juga: Gibran Sudah Mundur, PDIP Kini Tagih Tanggung Jawab soal Pencalonannya

Denny juga mengingatkan Prabowo agar tidak semata-mata mempertimbangkan kepentingan politik dalam menentukan calon pendampingnya. Menurut dia, kualitas pribadi dan kemampuan calon harus menjadi pertimbangan utama.

“Saya mengusulkan tetap yang paling tinggi adalah soal integritas, moralitas. Yang kedua, intelektualitas, kapasitas keilmuan, kapabilitas yang bersangkutan. Baru yang terakhir adalah masalah elektabilitas, akseptabilitas, kekuatan suara, keterpilihan dia,” tandasnya.