Perlawanannya Ditolak, Silmy Karim: Dakwaan Pemerasan Rasanya Terlalu Dipaksakan

Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim melontarkan pernyataan keras setelah majelis hakim menolak seluruh nota keberatan atau eksepsi yang diajukannya. Silmy menilai perkara dugaan pemerasan izin tinggal warga negara asing (WNA) yang menjerat dirinya merupakan bentuk kriminalisasi.

Pernyataan itu disampaikan Silmy seusai mengikuti sidang putusan sela di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026). Ia mempertanyakan tuduhan pemerasan yang dialamatkan kepadanya, mengingat posisinya sebagai mantan pejabat tinggi di lingkungan Imigrasi.

"Saya melihat ini sebagai kriminalisasi, bagaimana seorang dirjen atau wamen itu melakukan pemerasan begitu kan. Itu kan suatu hal yang rasanya terlalu dipaksakan," kata Silmy.

Baca Juga: Polri Klaim Temukan Bukti Listyo Sigit Cs Berniat Gulingkan Pemerintah

Silmy menilai tuduhan tersebut tidak sejalan dengan berbagai pembenahan yang telah dilakukannya selama menjabat. Salah satu yang disorot adalah digitalisasi layanan keimigrasian melalui aplikasi Modul Lalu Lintas Orang Asing atau eVisa (MOLINA).

Melalui aplikasi tersebut, pemohon dapat mengurus permohonan secara daring tanpa harus berinteraksi langsung dengan petugas. Menurut Silmy, sistem itu menjadi terobosan karena memungkinkan pengajuan dilakukan dari mana saja, baik di dalam maupun luar negeri.

"Apa yang sudah saya lakukan dalam upaya secara optimal menghindari antara pemohon dan petugas melalui aplikasi Molina dan memberikan kesempatan kepada pemohon untuk langsung apply secara online di mana pun mereka berada, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri, itu merupakan satu hal yang belum pernah dilakukan di masa lalu," terangnya.

Ia juga mengeklaim digitalisasi layanan Imigrasi menjadi salah satu contoh penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang melibatkan jutaan pemohon. Namun, kebijakan yang disebutnya telah diinisiasi dan dipastikan berjalan itu justru berujung pada perkara pidana yang kini dihadapinya.

"Yang menginisiasi, yang mengeluarkan kebijakan, yang memastikan kebijakan itu berjalan itu malah dikriminalisasi," ujar Silmy.

Baca Juga: Roy Suryo-Dokter Tifa Desak Ijazah Jokowi Diuji Ulang, Polri: Tidak Perlu

Lebih lanjut, Silmy berpendapat bahwa kekurangan dalam penerapan suatu sistem merupakan hal yang wajar. Menurutnya, setiap kebijakan maupun teknologi membutuhkan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan, sebagaimana aplikasi yang terus diperbarui untuk meningkatkan kualitas layanan.

Meski seluruh eksepsinya ditolak majelis hakim, Silmy memastikan tidak akan berhenti melakukan pembelaan. Ia menyatakan akan memanfaatkan tahapan persidangan pokok perkara untuk membuktikan pernyataannya. 

"Ikhtiar itu adalah kewajiban kita dalam setiap kesempatan untuk kita membela diri. Saya menggunakan itu semua dan itu juga merupakan proses pembelajaran bukan hanya untuk diri saya, tetapi juga untuk seluruh masyarakat," ucap Silmy.

Diketahui, dalam perkara ini, Silmy Karim didakwa menerima uang sebesar Rp1,2 miliar terkait dugaan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal WNA. Selain itu, ia juga didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp33,8 miliar.