Indonesia & Singapura Jajaki Kolaborasi Awasi Pengusaha Demi Atasi Karhutla hingga Under-invoicing

Pemerintah Indonesia dan Singapura mengambil langkah progresif untuk menambal potensi kebocoran penerimaan negara dan menindak kejahatan korporasi lintas batas. Melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Indonesia secara intensif mulai menjajaki penguatan pertukaran data keuangan dengan otoritas setempat guna menyoroti tiga isu krusial: kebakaran hutan dan lahan (karhutla), transfer pricing, serta underinvoicing.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto memaparkan bahwa kolaborasi lintas negara ini bertujuan utama untuk meningkatkan pengawasan sekaligus memaksa kepatuhan perpajakan bagi korporasi-korporasi berskala besar yang beroperasi di kedua wilayah.

Baca Juga: Prabowo: Ada Yang Kagum dengan Pendidikan Singapura, Padahal Mereka Cuma Punya 300 Sekolah

“Kami berdiskusi tentang data yang bisa dipertukarkan untuk memperkuat kepatuhan korporasi, baik di Indonesia maupun di Singapura,” ungkap Bimo dikutip Jumat (13/11/2026).

Menurut Bimo, Singapura sangat strategis mengingat negara tetangga tersebut merupakan salah satu yurisdiksi dengan intensitas pertukaran informasi keuangan tertinggi bersama Indonesia. Hal itu baik dari segi volume maupun nilai data yang dipertukarkan.

Secara teknis, pembahasan kerja sama bilateral ini tidak hanya dimonopoli oleh pihaknya, melainkan berada di bawah koordinasi lintas kementerian yang dipimpin oleh Kementerian Luar Negeri. Langkah ini juga diselaraskan dengan upaya perbaikan tata kelola sumber daya alam di dalam negeri.

“Tentunya juga diselaraskan dengan reformasi di sisi lain, reformasi tata kelola mineral kritis, mineral strategis, dan sumber daya alam termasuk sawit,” tegas Bimo.

Di tingkat domestik, upaya menutup celah kejahatan finansial ini juga dilakukan pihaknya secara paralel dengan menggandeng PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Sinergi ini difokuskan untuk memberantas praktik transfer pricing (rekayasa harga transfer antar-perusahaan afiliasi) dan underinvoicing (pemalsuan nilai faktur ekspor-impor) yang kerap menggerus potensi penerimaan pajak.

“Itu kami juga terlibat aktif di situ untuk memastikan rekonsiliasinya bisa berjalan sehingga bisa kami cegah potensi-potensi misinvoicing sejak awal, termasuk juga potensi transfer pricing yang dalam tanda kutip merugikan negara kita sebagai negara sumber ekonominya,” papar Bimo.

Lebih jauh, Bimo memastikan bahwa penjajakan antara kedua negara tidak sekadar berhenti pada tahap berbagi data intelijen keuangan. Kedua belah pihak kini tengah mematangkan perumusan solusi konkret, termasuk menyusun mekanisme penindakan bersama apabila ke depan ditemukan pelanggaran korporasi berskala besar.

Baca Juga: Loyalis Jokowi Peringatkan Prabowo: Gibran Hanya Pintu Masuk

“Ini yang sedang disepakati bagaimana kita sama-sama untuk dalam tanda kutip merumuskan solusi dan merumuskan, kalau memang diperlukan, sanksi antara negara yang memang diperlukan,” pungkasnya.