Stop Kebocoran ke Singapura, Indonesia Bentuk Satgas Khusus untuk Buru Korporasi Nakal

Pemerintah Indonesia berang dengan praktik bisnis tak bertanggung jawab yang terus menggerus kedaulatan ekonomi dan lingkungan. Pihaknya resmi mengambil langkah agresif dengan membentuk sebuah satuan tugas gabungan atau Joint Task Force on Strengthening Business Responsibilities between Indonesia and Singapore (JTF).

Dikutip Jumat (6/11/2026) Menteri Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, memastikan bahwa pembentukan satgas khusus ini merupakan buah dari diplomasi tingkat tinggi antara dirinya dengan Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan.

Baca Juga: Skakmat Roy Suryo, Jokowi: Kalau Ijazah Saya Palsu, Kok Bisa Lolos Jadi Wali Kota Sampai Presiden?

JTF dirancang sebagai mesin pendorong kolaborasi lintas kementerian, melibatkan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Kehutanan, hingga Kementerian Lingkungan Hidup. 

Fokus utama dari tim khusus ini adalah membidik tiga kejahatan lintas negara yang sering berlindung di balik celah regulasi: kejahatan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang didalangi korporasi, praktik transfer pricing, serta misinvoicing yang telah menjadi concern dari Indonesia ke Singapura.

Singapura dan Indoneia sendiri melalui hal ini diikat dalam wadah pertukaran informasi intelijen yang transparan untuk melacak aliran uang dan menindak perusahaan-perusahaan yang melakukan pengerukan kekayaan di Indonesia namun mangkir dari tanggung jawab.

"Penanganan karhutla menjadi prioritas utama. Untuk memutus mata rantai praktik bisnis yang tidak bertanggung jawab, diperlukan sinergi seluruh kementerian dan lembaga terkait serta kerja sama yang baik dengan negara mitra," tegas Arrmanatha.

Manuver pembentukan satgas ini menjadi sinyal peringatan keras dari Jakarta. Pemerintah tidak akan lagi membiarkan entitas bisnis mengeksploitasi sumber daya dan pasar domestik sembari memindahkan keuntungan finansialnya ke luar negeri secara ilegal.

Sinergi lintas lembaga ini diproyeksikan akan menjadi tameng kokoh untuk memastikan setiap sen potensi penerimaan pajak kembali ke kas negara.

Kehadiran satgas ini juga mendinginkan sejumlah isu yang terjadi antara Indonesia dan Singapura. Sebelumnya, kedua negara sempat bersitegang akibat pemangkasan ekspor gas oleh Indonesia ke Singapura.

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia menyatakan akan mengevaluasi ekspor gas secara selektif. Kebijakan ini ditujukan kepada negara-negara yang dinilai tidak memberikan rasa hormat terhadap kedaulatan dari Indonesia.

“Saya akan melakukan evaluasi. Saya tidak segan-segan untuk mempertimbangkan untuk tidak melakukan ekspor kepada negara mereka yang tidak menghargai Indonesia,” kata Bahlil.

Singapura di sisi lain menegaskan bahwa pihaknya akan melindungi kepentingannya untuk memenuhi energi masyarakatnya. Namun Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan baru-baru ini kembali komitmen negaranya untuk menjaga hubungan bilateral dengan Indonesia.

Baca Juga: Soal Operasi Sadap ke Prabowo, Dedi Mulyadi: Penyadapan untuk Keamanan Indonesia, Bukan Alat Politik

"Menurut saya, hal yang ingin saya tekankan adalah bahwa sebagai negara-negara tetangga terdekat kami, akan selalu saling bergantung satu sama lain," ungkap Vivian.