DJP Temukan Jutaan Bukti Potong Pajak Tidak Masuk SPT, Ini Modusnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menemukan jutaan bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) yang terindikasi tidak dicantumkan wajib pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2025.

Direktur Jendral Pajak, Bimo Wijayanto, menyebut temuan tersebut berasal dari pencocokan data bukti potong yang dilaporkan pemberi kerja dengan laporan pajak wajib pajak melalui sistem Coretax. Terdapat sekitar 3.722.959 bukti pemotongan PPh yang terindikasi dihapus dari SPT Tahunan 2025. Temuan tersebut melibatkan 475.698 wajib pajak orang pribadi.

"Populasi yang kami sasar itu 475.698 wajib pajak dengan bukti pemotongan yang terindikasi dihapus dari Coretax itu ada sekitar 3.722.959 di SPT Tahunan PPh tahun 2025, nilai PPh dari seluruh bukti pemotongan yang terindikasi dihapus tersebut mencapai sekitar Rp2,01 triliun. DJP kemudian mengirimkan email pengingat secara serentak kepada wajib pajak yang masuk dalam sasaran agar melakukan pembetulan SPT secara mandiri," jelas Bimo dalam paparanya, Kamis (11/12/2026).

Dia menjelaskan, temuan tersebut dapat diketahui karena data bukti pemotongan pajak sudah tercatat dalam sistem Coretax. Dengan demikian, DJP bisa mencocokkan bukti potong yang diterbitkan dan dilaporkan pemberi kerja dengan bukti potong yang dicantumkan wajib pajak dalam SPT tahunannya.

Bimo menjelaskan, sebagai contoh seorang pekerja yang memperoleh penghasilan dari 10 proyek sepanjang 2025 seharusnya melaporkan seluruh bukti pemotongan pajak dari proyek tersebut. Namun, apabila hanya delapan bukti potong yang dimasukkan dalam SPT, dua bukti lainnya tetap dapat terdeteksi oleh DJP melalui data yang sudah terekam di Coretax.

Meski demikian ia menerangkan, tidak serta-merta menyasar seluruh wajib pajak yang memiliki indikasi penghapusan bukti potong.

"Terdapat sejumlah kriteria yang digunakan, antara lain bukti pemotongan berstatus valid, telah dilaporkan oleh penerbit bukti potong, merupakan jenis pajak nonfinal, serta memiliki nilai PPh minimal Rp100 ribu," jelas Bimo.

Baca Juga: DJP Ungkap 3 Skema Pajak Minimum Global 15%, Sasar Perusahaan Raksasa

Baca Juga: DJP Optimistis Target Penerimaan Capai Rp2.357 Tiliun hingga Akhir Tahunh

Dari kelompok wajib pajak yang menjadi sasaran, sekitar dua pertiganya atau 312.546 wajib pajak memiliki nilai bukti pemotongan antara Rp100 ribu hingga Rp1 juta. Sementara itu, terdapat 71 wajib pajak dengan nilai pemotongan di atas Rp 1 miliar.