Komisi III DPR Desak Kapolri Suyudi Terapkan Pasal Makar ke Listyo Sigit Cs

Komisi III DPR RI meminta Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto tidak hanya menuntaskan kasus penyadapan dan akses ilegal (illegal access), tetapi juga menerapkan pasal makar terhadap para tersangka yang terdiri dari eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah petinggi polri.

DPR menilai tindakan penyadapan hingga penghilangan data elektronik tersebut merupakan perbuatan makar yang harus ditindak melalui proses hukum secara serius.

Desakan itu menjadi salah satu kesimpulan Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri dalam Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027. Rapat tersebut berlangsung di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026), dan disampaikan langsung oleh Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.

Baca Juga: Polri Klaim Temukan Bukti Listyo Sigit Cs Berniat Gulingkan Pemerintah

“Komisi III DPR RI menegaskan bahwa tindak pidana penyadapan atau illegal access dan atau penghilangan data elektronik yang dilakukan oleh para tersangka merupakan tindakan makar oleh karena itu Komisi III DPR RI meminta Kapolri beserta jajaran agar para tersangka dikenakan pasal makar dan terus mengusut kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain,” kata Habiburokhman.

Selain mendesak penerapan pasal makar, Komisi III juga meminta kepolisian menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut. Dengan demikian, pengusutan tidak boleh berhenti hanya pada sejumlah orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Habiburokhman menyampaikan apresiasi terhadap langkah Kapolri beserta jajaran dalam mengungkap tindak pidana penyadapan, akses ilegal, dan penghilangan data elektronik. Namun, ia menegaskan bahwa pengembangan perkara tetap diperlukan untuk mengungkap seluruh pihak yang diduga memiliki keterkaitan.

Legislator Fraksi Partai Gerindra itu juga menekankan agar seluruh tahapan penanganan kasus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Komisi III mengingatkan bahwa proses penegakan hukum harus tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.