Butuh Rp8.600 Triliun untuk Mitigasi Iklim, Indonesia Tagih Peran BRIDGE di COP31

Pemerintah Indonesia memperkirakan kebutuhan investasi untuk mencapai target mitigasi perubahan iklim dalam Nationally Determined Contribution (NDC) kedua mencapai sekitar Rp8.600 triliun. Karena itu, Indonesia mendorong inisiatif Climate Implementation BRIDGE dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP31 agar mampu menjembatani komitmen iklim global dengan pembiayaan proyek yang konkret.

"NDC kedua kami, memperkirakan pencapaian target mitigasinya memerlukan total investasi sekitar Rp8.600 triliun di empat sektor. Yakni, energi, pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan lainnya, serta limbah," kata Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat dalam forum Climate Implementation BRIDGE di Antalya, Turki, Jumat (13/11/2026).

Jumhur menegaskan, angka tersebut merupakan estimasi kebutuhan investasi untuk mencapai target pengurangan emisi, bukan dana yang telah diterima atau tersedia bagi Indonesia.

Menurut dia, tantangan utama saat ini adalah menerjemahkan prioritas iklim menjadi proyek yang memiliki kelayakan pembiayaan. Indonesia membutuhkan dukungan yang dapat menghubungkan agenda mitigasi dengan sumber pendanaan, kapasitas kelembagaan, serta jejaring kerja sama internasional.

"Tantangannya adalah bagaimana mengubah prioritas iklim menjadi proyek yang dapat dibiayai?" ujarnya.

Dalam sesi bertajuk Beyond Commitments: Delivering Climate Action at Scale, Jumhur menyatakan Indonesia menyambut inisiatif BRIDGE, tetapi menekankan bahwa penentuan prioritas harus tetap berada di tangan negara masing-masing. Dukungan internasional, menurutnya, harus disesuaikan dengan kebutuhan nasional, termasuk penguatan kapasitas lembaga dan jejaring kerja sama.

"BRIDGE akan memberi nilai tambah jika tetap dipimpin negara dan berbasis kebutuhan memperkuat kapasitas serta jejaring dan memastikan Indonesia dapat menentukan sendiri prioritas mitigasi, adaptasi, dan ketahanan iklimnya," kata Jumhur.

Pemerintah juga meminta kejelasan mengenai posisi BRIDGE dalam arsitektur pembiayaan iklim global. Indonesia ingin memastikan inisiatif tersebut tidak membentuk skema pendanaan baru yang justru menambah kompleksitas, melainkan melengkapi dan mengintegrasikan mekanisme pembiayaan proyek yang telah tersedia.

"Indonesia meminta konfirmasi, bahwa Climate Implementation BRIDGE tidak dimaksudkan membentuk skema pendanaan baru, melainkan melengkapi dan mengintegrasikan skema pembiayaan proyek yang sudah ada," ujarnya.

Jumhur menyebut bank pembangunan multilateral, lembaga pembiayaan pembangunan, serta investor swasta sebagai pihak yang dapat berperan dalam mendukung pelaksanaan proyek iklim. Namun, keterlibatan berbagai sumber pendanaan tersebut perlu disertai prioritas dan ukuran hasil yang jelas.

"Menurut kami, BRIDGE akan lebih kuat dengan pengaturan tata kelola yang jelas, mekanisme penetapan prioritas yang terdefinisi dan indikator kinerja utama," kata Jumhur.

Indonesia disebut termasuk kelompok awal atau first cohort dalam inisiatif BRIDGE. Tahap berikutnya akan diarahkan pada pendalaman teknis bersama Presidensi COP31 dan mitra terkait untuk menerjemahkan prioritas nasional menjadi rangkaian proyek aksi iklim.

"Sebagai bagian dari kelompok pertama (first cohort), Indonesia siap bekerja secara intensif bersama Presidensi COP31 dan seluruh mitra global. Tujuannya adalah mendalami prioritas nasional dan menerjemahkannya ke dalam rangkaian proyek aksi iklim yang terarah hingga tahun 2035," pungkasnya.