Pengusaha Wajib Setor Dana Pesangon ke Danantara? Begini Penjelasan Kemnaker

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan belum ada kewajiban bagi perusahaan untuk menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Kabar yang beredar di media sosial mengenai penunjukan Danantara sebagai pengelola dana tersebut dipastikan tidak benar. Hingga kini, pemerintah juga belum menetapkan lembaga yang akan bertanggung jawab mengelola Dana Cadangan Pesangon.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menyampaikan Danantara akan menjadi pengelola dana pesangon.

"Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon," ujar Indah dalam keterangan tertulis, Minggu (15/11/2026).

Kebijakan Dana Cadangan Pesangon sendiri tercantum dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Namun, pelaksanaannya masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan turunan.

Indah menjelaskan, pemerintah akan terlebih dahulu menggelar konsultasi publik untuk menjaring masukan dari berbagai pihak, termasuk pengusaha, pekerja, dan buruh. Tahapan tersebut diperlukan agar aturan yang disusun tidak merugikan salah satu pihak.

"Pengaturan mengenai Dana Cadangan Pesangon perlu dibahas secara komprehensif bersama para pemangku kepentingan. Kita ingin memastikan bahwa aturan pelaksanaannya disusun dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha," jelasnya.

PP tersebut nantinya akan mengatur berbagai hal, mulai dari mekanisme pengelolaan, tata kelola, sumber pendanaan, lembaga pengelola, hingga sistem pertanggungjawaban dana.

Dengan demikian, penyebutan Danantara maupun Kemnaker sebagai calon pengelola Dana Cadangan Pesangon belum memiliki dasar keputusan resmi pemerintah.

Baca Juga: Perusahaan Wajib Bayar Dana Pesangon ke Satu Lembaga Mulai Oktober 2026

Indah pun meminta pengusaha dan pekerja tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi. Kemnaker memastikan perkembangan kebijakan tersebut akan diumumkan setelah seluruh tahapan pembahasan dan penetapan aturan selesai.

"Kemnaker berkomitmen memastikan setiap kebijakan ketenagakerjaan disusun secara transparan dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan pelindungan hak-hak pekerja/buruh serta keberlangsungan dunia usaha," pungkasnya.