Perusahaan Wajib Bayar Dana Pesangon ke Satu Lembaga Mulai Oktober 2026

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mewajibkan perusahaan menyiapkan dan mengalihkan pengelolaan dana cadangan pesangon (DCP) kepada lembaga pemerintah yang ditunjuk mulai Oktober 2027. Kebijakan tersebut merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang mengatur pengelolaan dana pesangon secara terpusat.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan pemerintah memberikan masa transisi selama satu tahun kepada perusahaan untuk menyesuaikan mekanisme pengelolaan dana pesangon sebelum ketentuan tersebut diberlakukan.

Indah menegaskan bahwa dana cadangan pesangon tidak lagi dikelola melalui Dana Pensiun (Dapen) maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang selama ini digunakan perusahaan.

"Jadi kalau ditanya apakah Dana Cadangan Pesangon yang dimaksud dalam Undang-Undang 27/2026 adalah dana-dana yang dikelola oleh Dapen atau di setiap perusahaan kan biasanya ada Dapen lalu ada DPLK, maka jawabannya tidak. Tidak akan dikelola karena Undang-Undang bilang yang mengelola adalah lembaga pemerintah, ditunjuk oleh pemerintah," jelasnya dalam video sosialisasi di YouTube Kementerian Ketenagakerjaan, dikutip Sabtu (14/11/2026).

Oleh karenanya, Indah meminta perusahaan, khususnya pengurus dan pengelola DPLK, mulai melakukan penyesuaian administrasi maupun perencanaan keuangan. Pasalnya, perusahaan hanya memiliki waktu hingga Oktober 2027 untuk mempersiapkan pengalihan pengelolaan dana tersebut.

"Undang-Undang ini memberikan masa transisi satu tahun. Jadi bagi para pengurus, pengelola DPLK di masing-masing perusahaan silakan berbenah mulai sekarang karena by Oktober 2027 maka semua dana pesangon harus diserahkan kepada Dana Cadangan Pesangon,” terangnya.

Perusahaan Diminta Mulai Siapkan Dana

Lebih lanjut, Indah menjelaskan pembentukan Dana Cadangan Pesangon bertujuan memastikan perusahaan memiliki kesiapan keuangan untuk memenuhi hak pekerja ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Melalui mekanisme tersebut, perusahaan harus memperhitungkan kewajiban pembayaran pesangon sejak awal hubungan kerja, terutama bagi pekerja dengan status perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).

Baca Juga: Danantara Pastikan Ekspor Sawit Satu Pintu Tak Hambat Pengusaha

Menurut Indah, perusahaan perlu memastikan sumber pendanaan pesangon tersedia secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dana tersebut nantinya disetorkan kepada lembaga pemerintah yang ditunjuk untuk mengelola DCP.

"Uangnya harus jelas dan disetorkan ke lembaga pemerintah, nanti ditunjuk dalam waktu yang tidak lama lagi. Lembaga pemerintah yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon ini," kata dia.

Meski demikian, Indah mengakui bahwa mekanisme teknis pengalihan dana masih menunggu penerbitan aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP). Salah satu hal yang belum dipastikan adalah perlakuan terhadap dana pesangon yang telah dihimpun perusahaan sebelum UU Nomor 27 Tahun 2026 diterbitkan.

Ia menyebut terdapat kemungkinan dana yang sebelumnya dikelola melalui Dapen atau DPLK tetap berada di lembaga tersebut. Namun, tidak menutup kemungkinan seluruh dana yang sudah terkumpul juga harus dialihkan ke lembaga pemerintah pengelola DCP.

"Bisa jadi dana-dana yang dikelola sebelum undang-undang ini lahir bisa jadi tetap di DPLK, di Dapen, bisa jadi tidak perlu disetorkan, tapi saya tidak janji. Bisa juga nanti aturan teknisnya memerintahkan semua harus disetorkan ke lembaga pemerintah pengelola DCP ini, saya nggak tahu, belum ada arahan teknis seperti ini," ungkap Indah.

Karena itu, dia menyarankan perusahaan mulai melakukan pendataan secara lebih terperinci, termasuk jumlah pekerja dan kondisi keuangan perusahaan. Langkah tersebut diperlukan untuk mengantisipasi ketentuan teknis yang nantinya mengatur pengalihan dana pesangon yang telah terkumpul.