Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Kemnaker Ungkap Aturan Baru Pesangon Karyawan, Perusahaan Tak Bisa Lagi Abaikan Kewajiban Ini

Kemnaker Ungkap Aturan Baru Pesangon Karyawan, Perusahaan Tak Bisa Lagi Abaikan Kewajiban Ini Kredit Foto: Wafiyyah Amalyris K
Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkapkan skema baru pemerintah dalam menjamin pembayaran pesangon bagi pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Salah satu langkah yang disiapkan adalah menunjuk lembaga pemerintah untuk mengelola Dana Cadangan Pesangon (DCP).

Melalui kebijakan tersebut, perusahaan nantinya diwajibkan menyetorkan dana cadangan pesangon kepada lembaga yang telah ditetapkan pemerintah. Adapun batas waktu bagi perusahaan untuk mulai mengalihkan pengelolaan dana tersebut ditetapkan hingga Oktober 2027.

Kebijakan ini merupakan bagian dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang mulai berlaku pada 28 Oktober 2026.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan regulasi tersebut disusun untuk memberikan perlindungan kepada pekerja secara menyeluruh.

Baca Juga: Qualcomm PHK Karyawan di India dan AS, Ribuan Pekerja Terancam!

Perlindungan itu mencakup berbagai tahapan dalam hubungan kerja, mulai dari sebelum seseorang bekerja, selama menjalankan pekerjaan, hingga setelah masa kerjanya berakhir.

Indah berharap keberadaan Dana Cadangan Pesangon yang dikelola lembaga pemerintah dapat mencegah pekerja kehilangan hak pesangon ketika mengalami PHK.

"Kalau sudah ada dana cadangan pesangon ini dikelola oleh lembaga pemerintah, insya Allah tidak akan lagi terjadi pekerja ter-PHK yang tidak mendapatkan hak mendasarnya, yaitu pesangon," kata Indah dalam Sosialisasi UU Nomor 27 Tahun 2026, Jumat (13/11), dikutip dari kanal YouTube @NgoPiSIK.

Ia menyebut Dana Cadangan Pesangon sebagai salah satu ketentuan baru yang menjadi perhatian dalam beleid tersebut. Skema ini secara khusus ditujukan untuk memperkuat jaminan pemenuhan hak pekerja setelah hubungan kerja berakhir.

"Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 membawa satu pengaturan yang spektakuler baru, yaitu Dana Cadangan Pesangon," tambahnya.

Lebih lanjut, Indah menerangkan bahwa perusahaan harus mulai memperhitungkan potensi kewajiban pembayaran pesangon sejak merekrut pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap.

Dengan demikian, pengusaha perlu menyiapkan likuiditas untuk memenuhi kewajiban pesangon apabila suatu saat terjadi PHK. Dana yang telah diperhitungkan tersebut nantinya disetorkan kepada lembaga pemerintah yang ditunjuk sebagai pengelola.

"Dari pertama seorang pekerja dikontrak bekerja sebagai PKWTT, pengusaha atau pemberi kerja sudah menghitung-hitung likuiditasnya jika yang bersangkutan ter-PHK, dan uang itu sudah dititipkan, disetor ke lembaga pemerintah yang ditunjuk sebagai pengelola dana cadangan pesangon," jelasnya.

Adapun landasan kewajiban penyediaan Dana Cadangan Pesangon tercantum dalam Pasal 253 UU Nomor 27 Tahun 2026.

Pasal tersebut mengatur bahwa pengusaha wajib menyiapkan dana cadangan sebagai sumber pembayaran hak pekerja atau buruh apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja.

Baca Juga: Mulai Tahun Depan Dana Pesangon dari Perusahaan Dikelola Pemerintah, Belajar dari Singapura dan Eropa

Meski demikian, kewajiban tersebut tidak berlaku bagi pelaku usaha mikro dan usaha kecil.

Ketentuan itu sebagaimana tertulis dalam Pasal 253 ayat (1) yang berbunyi:

"Pengusaha wajib menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak Pekerja/Buruh akibat Pemutusan Hubungan Kerja."

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Ulya Hajar Dzakiah Yahya
Editor: Ulya Hajar Dzakiah Yahya