Mulai Tahun Depan Dana Pesangon dari Perusahaan Dikelola Pemerintah, Belajar dari Singapura dan Eropa

Pemerintah akan menerapkan kebijakan baru pengelolaan dana pesangon mulai Oktober 2027. Melalui skema Dana Cadangan Pesangon (DCP), setiap perusahaan diwajibkan menyetorkan dana untuk menjamin pembayaran hak karyawan tetap apabila terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri, mengatakan seluruh dana pesangon nantinya akan dikelola secara terpusat oleh lembaga pemerintah yang ditunjuk.

Indah meminta perusahaan, termasuk pengelola Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), mulai mempersiapkan perubahan sistem pengelolaan tersebut.

Pasalnya, mulai Oktober 2027, dana pesangon wajib diserahkan kepada lembaga pengelola DCP.

"Bagi para pengurus, pengelola DPLK di masing-masing perusahaan, silakan berbenah mulai sekarang karena by Oktober 2027 maka semua dana pesangon harus diserahkan kepada dana cadangan pesangon," kata Indah dalam Sosialisasi Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, Minggu (15/11/2026).

Meski demikian, pemerintah masih menyusun aturan teknis melalui Peraturan Pemerintah (PP).

Salah satu hal yang belum diputuskan adalah perlakuan terhadap dana pesangon yang sudah dikumpulkan perusahaan sebelum UU Nomor 27 Tahun 2026 berlaku.

Indah mengatakan, dana yang telah tersimpan di DPLK maupun Dana Pensiun (Dapen) berpeluang tetap dikelola oleh lembaga tersebut.

Namun, pemerintah juga masih membuka kemungkinan seluruh dana lama harus dialihkan ke lembaga pengelola DCP.

"Belum ada arahan teknis seperti ini," ujarnya.

Indah menjelaskan, pembentukan lembaga pengelola DCP dilatarbelakangi banyaknya kasus perusahaan yang gagal membayarkan pesangon kepada pekerja akibat mengalami kebangkrutan.

Ia mencontohkan kasus salah satu perusahaan tekstil besar di Jawa Tengah yang gulung tikar pada awal 2026.

Baca Juga: Pengusaha Wajib Setor Dana Pesangon ke Danantara? Begini Penjelasan Kemnaker

Peristiwa tersebut menyebabkan hampir 11.000 pekerja kehilangan pekerjaan tanpa memperoleh hak pesangon secara penuh.

Menurut Indah, hingga saat ini masih banyak mantan pekerja perusahaan tersebut yang belum menerima pesangon, meskipun perusahaan baru-baru ini diputuskan untuk diambil alih Danantara.

Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah ingin memastikan dana pesangon tersedia sebelum perusahaan mengalami masalah keuangan.

Ia juga menyoroti tren perusahaan yang mengalami kepailitan, baik karena kondisi bisnis maupun dugaan kesengajaan untuk menghindari kewajiban membayar hak pekerja.

Indah menyebut sejumlah negara, termasuk Singapura dan negara-negara Eropa, telah lebih dahulu menerapkan sistem pengelolaan dana cadangan pesangon.

Pemerintah Indonesia ingin menerapkan mekanisme serupa agar pekerja memiliki perlindungan lebih kuat ketika kehilangan pekerjaan akibat PHK.

Melalui DCP, pengelolaan dana pesangon akan dilakukan secara terpusat oleh lembaga pemerintah.

Negara juga akan memiliki kewenangan lebih besar untuk memantau ketersediaan dana dan memastikan hak pekerja terpenuhi.

"Ini dikelola secara sentralistik dan dimonitor dan dikelola oleh lembaga pemerintah. Artinya, negara memonitor mengenai bentuk pelindungan para pekerja buruh jika nanti sesuatu hal terjadi pada dirinya," tandas Indah.