Wajar Gibran Tak Berani Jadi Oposisi Prabowo: Dia Tak Punya Kapasitas hingga Nyali
Kredit Foto: Syarief Muhammad Syafiq
Keputusan Gibran Rakabuming Raka untuk tidak mengambil posisi sebagai oposisi setelah mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden mendapat perhatian dari Pengamat Politik Adi Prayitno. Ia menilai pilihan tersebut bukan sesuatu yang mengejutkan karena menjadi oposisi pemerintah ternyata membutuhkan kesiapan yang tidak sederhana.
Menurut Adi, berada di luar kekuasaan bukan sekadar persoalan berani melontarkan kritik atau bersuara lantang terhadap kebijakan pemerintah. Ada sejumlah modal penting yang harus dimiliki seseorang agar mampu menjalankan peran oposisi secara konsisten.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Jawab Isu Dirinya Jadi Pengganti Gibran: 10 November Saya Diundang ke Istana...
Mulai dari sumber daya, kapasitas politik, kompetensi, pengalaman hingga keberanian menghadapi berbagai konsekuensi ketika tidak lagi berada di lingkaran kekuasaan.
Adi bahkan menggambarkan posisi oposisi sebagai jalan politik yang tidak selalu ramai dukungan. Seseorang harus siap menghadapi situasi ketika tidak memiliki akses maupun keuntungan yang biasanya melekat pada kekuasaan.
"Suka tidak suka menjadi oposisi itu tidak gampang. Butuh resource, butuh kapasitas, harus punya kompetensi, punya jam terbang dan tentu punya nyali untuk berada di luar kekuasaan. Karena menjadi oposisi itu harus siap berjalan di tempat yang sunyi," kata Adi dikutip, Minggu (15/11/2026).
Menurutnya, keputusan untuk tidak menjadi oposisi berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk menjalankan peran tersebut.
"Karena faktor itulah dia dan para pendukung politiknya tidak mengambil oposisi," ujarnya.
Adi menilai terdapat perbedaan antara sekadar menyampaikan kritik dengan benar-benar menjalankan peran sebagai oposisi.
Dalam sistem politik, oposisi dituntut memiliki kemampuan untuk mengawasi kebijakan pemerintah, menyampaikan kritik secara konsisten, sekaligus menawarkan alternatif terhadap keputusan yang dianggap tidak tepat.
Pekerjaan tersebut membutuhkan lebih dari sekadar popularitas atau kemampuan berbicara di hadapan publik.
Menurut Adi, figur yang selama ini konsisten berada di jalur oposisi umumnya memiliki latar belakang sebagai aktivis maupun penggiat demokrasi.
Pengalaman menghadapi dinamika politik, kemampuan membangun gerakan, serta kesiapan memperjuangkan kepentingan publik menjadi modal penting untuk mempertahankan posisi tersebut.
Dengan demikian, seseorang tidak bisa begitu saja mengklaim dirinya sebagai oposisi hanya karena sudah tidak menduduki jabatan pemerintahan.
Ada konsekuensi yang harus diterima, termasuk kemungkinan kehilangan akses terhadap sumber daya politik dan jaringan kekuasaan.
Adi lebih jauh menegaskan bahwa keberanian menjadi oposisi tidak bisa diukur dari seberapa keras seseorang berbicara.
Menurutnya, ukuran yang lebih penting adalah kesanggupan untuk tetap kritis meskipun tidak memiliki posisi di dalam pemerintahan.
Sebab, berada di luar kekuasaan berarti seseorang harus siap menjalankan fungsi pengawasan tanpa bergantung pada fasilitas maupun akses yang tersedia bagi mereka yang berada di lingkaran pemerintah.
Adi pun kembali menekankan bahwa oposisi membutuhkan kemampuan sekaligus keberanian untuk mempertahankan sikap politik.
"Menjadi oposisi bukan persoalan nyaring tidak nyaring bicara. Ini soal kemampuan, termasuk soal nyali, keberanian untuk berada di luar kekuasaan, lantang dan galak mengkritisi segala apa pun yang terjadi," pungkasnya.
Sebelumnya Gibran meletakkan jabatannya setelah 2 tahun 23 hari duduk sebagai Wakil Presiden RI. Surat pengunduran diri tersebut diserahkan langsung kepada pimpinan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Gibran dalam surat tersebut mengklaim bahwa keputusannya murni diambil atas dasar permintaan sendiri. Kalimat krusial yang paling banyak disorot publik adalah pesannya yang menegaskan bahwa ada hal yang jauh lebih besar dan harus diselamatkan ketimbang mempertahankan jabatannya.
"Keputusan ini saya ambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Saya meyakini, negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi diri saya sendiri," kata Gibran.
Gibran juga menegaskan bahwa pengunduran dirinya dari jabatan wakil presiden tidak berarti dirinya akan mengambil posisi berseberangan dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga: Prabowo Ubah Strategi Tangani Karhutla, Tak Mau Lagi Tunggu Hutan Terbakar
Sebaliknya, ia meminta para pendukung dan kelompok relawannya tetap memberikan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo hingga akhir masa jabatan pada 2029.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Aldi Ginastiar
Editor: Aldi Ginastiar
Tag Terkait: