Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Ditjen AHU Dorong Integrasi Data Korporasi, 50 Kementerian dan Lembaga Teken Komitmen

Ditjen AHU Dorong Integrasi Data Korporasi, 50 Kementerian dan Lembaga Teken Komitmen Kredit Foto: Istimewa
Warta Ekonomi, Jakarta -

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum memperkuat integrasi data korporasi nasional melalui sinergi antarkementerian dan lembaga. Upaya tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kepastian hukum, serta mendukung iklim investasi di Indonesia.

Komitmen itu dibahas dalam Forum Nasional Sinergi dan Penguatan Data Korporasi Terintegrasi untuk Mendukung Pelayanan Publik dan Ekosistem Investasi Tahun 2026 di Jakarta, Selasa (10/11/2026). Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 50 kementerian dan lembaga menandatangani komitmen bersama penguatan data korporasi terintegrasi.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pengelolaan data yang andal merupakan fondasi penting bagi kepastian hukum, tata kelola pemerintahan, dan daya saing nasional.

"Kita tidak mungkin membangun iklim investasi yang sehat dan berdaya saing apabila informasi mengenai subjek hukumnya tidak dikelola secara handal," ujar Yusril.

Menurut dia, integrasi data nasional perlu dilakukan melalui interoperabilitas antarsistem, bukan dengan memusatkan seluruh data secara fisik pada satu institusi. Setiap instansi tetap memiliki kewenangan atas data yang dikelolanya, sedangkan pertukaran informasi dilakukan melalui kesamaan standar, metadata, kode referensi, dan sistem yang saling terhubung.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan, integrasi data korporasi membutuhkan komitmen dan kolaborasi seluruh kementerian, lembaga, serta pemangku kepentingan. Data administrasi hukum yang dikelola Ditjen AHU selama ini telah menjadi rujukan dalam berbagai layanan, termasuk perizinan, perpajakan, dan pengawasan.

Melalui integrasi tersebut, masyarakat dan pelaku usaha diharapkan tidak perlu berulang kali menyampaikan informasi yang sama kepada instansi pemerintah. Sementara itu, pemerintah dapat memberikan pelayanan berdasarkan data yang konsisten dan memiliki kepastian hukum.

"Saya berharap komitmen ini tidak berhenti sebagai dokumen kesepakatan, tetapi ditindaklanjuti melalui implementasi nyata di masing-masing instansi," kata Supratman.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Widodo melaporkan, hingga Oktober 2026, Ditjen AHU telah menjalin kerja sama dan melaksanakan integrasi data dengan sekitar 35 kementerian, lembaga, dan BUMN. Sebanyak 14 kementerian dan lembaga lainnya masih dalam proses penyelesaian perjanjian kerja sama.

Pemanfaatan data Ditjen AHU juga terus meningkat. Sepanjang 2023 hingga Oktober 2026, tercatat 51.120.480 transaksi pemanggilan data. Jumlah tersebut terdiri atas 7.806.839 transaksi pada 2023, sebanyak 5.323.945 transaksi pada 2024, 17.216.166 transaksi pada 2025, serta 20.773.530 transaksi hingga Oktober 2026.

Data korporasi tersebut dimanfaatkan untuk mendukung berbagai layanan strategis, mulai dari administrasi perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, perizinan berusaha melalui OSS, pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengawasan transaksi keuangan oleh PPATK, hingga pencegahan korupsi oleh KPK.

Untuk meningkatkan keandalan pertukaran data, Ditjen AHU tengah mengembangkan tata kelola integrasi berbasis API Management. Pengembangan ini mencakup standardisasi teknis layanan API, pengendalian hak akses dan keamanan, serta pemantauan transaksi pertukaran data secara real-time.

Widodo mengatakan, penguatan tersebut diperlukan agar pemanfaatan data korporasi semakin optimal dalam mendukung pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan ekosistem investasi.

Forum nasional ini juga menghadirkan Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Rocky Gerung, serta akademisi Fakultas Ekologi Manusia IPB Sofyan Sjaf. Sejumlah instansi, antara lain Direktorat Jenderal Pajak, KPK, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, LKPP, PPATK, dan PT Pertamina, turut berbagi pengalaman mengenai pemanfaatan data korporasi.

Penguatan integrasi tersebut sejalan dengan kebijakan Satu Data Indonesia yang menekankan kesamaan standar, kualitas, keamanan, dan interoperabilitas data. Melalui kolaborasi lintas instansi, Ditjen AHU berharap integrasi data tidak sekadar menghubungkan sistem pemerintah, tetapi juga menghasilkan pelayanan yang lebih cepat, sederhana, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta dunia usaha.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Amry Nur Hidayat
Editor: Amry Nur Hidayat

Tag Terkait: