Bareskrim Bongkar Mafia BBM Subsidi di Sulsel, Kerugian Negara Capai Rp67,9 Miliar
Kredit Foto: Divhumas Polri
Bareskrim Polri mengembangkan kasus penyalahgunaan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Sulawesi Selatan ke tindak pidana pencucian uang (TPPU). Langkah ini dilakukan untuk menelusuri aliran dana sekaligus memburu aset dan pihak-pihak yang diduga menikmati keuntungan dari praktik ilegal tersebut.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Pol. Suhasto mengungkapkan, kasus ini bermula dari penyidikan yang dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan terhadap dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi.
Dari hasil penyidikan, praktik ilegal tersebut diduga melibatkan pemindahan BBM jenis biosolar dari sejumlah truk tangki ke kapal SPOB Sania dan SPOB Sukses Rahayu 999. BBM kemudian kembali dipindahkan melalui mekanisme ship-to-ship ke kapal tanker MT Bakti 1 di perairan Makassar.
Praktik tersebut diduga berlangsung sejak Oktober 2025 hingga Februari 2026 dengan total volume pemindahan BBM bersubsidi mencapai sekitar 3.532 kiloliter (KL).
“Dalam proses penyidikan perkara pidana asal, penyidik telah memeriksa 43 orang saksi, satu orang ahli dari BPH Migas, serta menetapkan tujuh orang tersangka. Perkiraan kerugian negara dari tindak pidana asal ini mencapai Rp67.904.375.000,” ujar Suhasto dalam konferensi pers di Gedung Awaloedin Djamin Bareskrim Polri, Senin (16/11/2026).
Baca Juga: Kapolri Perintahkan Kabareskrim hingga Kapolda Berantas Calo Rekrutment Kerja: Jangan Takut!
Dalam pengungkapan kasus tersebut, penyidik menyita sejumlah barang bukti, mulai dari dua kapal SPOB, tujuh truk pengangkut BBM, dua mesin pompa beserta selang sepanjang kurang lebih 500 meter, hingga satu kapal tanker MT Bakti 1.
Polisi juga menyita sekitar 120 KL BBM jenis biosolar serta sejumlah dokumen transaksi yang berkaitan dengan aktivitas pengangkutan tersebut.
Suhasto menjelaskan, berkas perkara pidana asal telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan pada 12 November 2026. Penyidik selanjutnya mengembangkan perkara ke dugaan TPPU melalui laporan polisi tertanggal 20 Oktober 2026.
Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol. Taufik Herdiansyah Zeinardi mengungkapkan, para pelaku diduga menggunakan dokumen pembelian BBM nonsubsidi dari perusahaan pemegang Izin Niaga Umum (INU) untuk menyamarkan pengangkutan BBM yang volumenya melebihi dokumen resmi.
Dalam modus tersebut, BBM diangkut menggunakan truk tangki sebelum dipindahkan ke kapal SPOB dan selanjutnya ke kapal tanker. Dokumen asal pengiriman kemudian diduga diganti dengan dokumen pengiriman lain agar aktivitas tersebut terlihat seperti distribusi BBM yang sah.
“Dari bulan Oktober sampai Februari, total selisih volume yang tidak sesuai dengan dokumen asal mencapai kurang lebih 3.652 KL dari lima kali pengiriman. Dari kasus ini kami telah menetapkan tujuh orang tersangka, dan empat berkas perkara tersangka sudah dinyatakan lengkap atau P21 per tanggal 12 November,” ungkap Taufik.
Ia memastikan pengembangan kasus akan terus dilakukan bersama Bareskrim Polri untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat dalam penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi tersebut.
Di sisi lain, Direktur BBM BPH Migas Chrisnawan Anditya mengapresiasi langkah Bareskrim Polri dan Polda Sulawesi Selatan dalam mengungkap praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Menurutnya, praktik ilegal tersebut tidak hanya berpotensi menyebabkan kerugian keuangan negara, tetapi juga mengganggu ketepatan sasaran penyaluran subsidi energi. Pasalnya, BBM bersubsidi seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang memenuhi kriteria penerima.
“Kami mengimbau masyarakat untuk senantiasa menggunakan BBM bersubsidi secara tepat sesuai peruntukannya karena subsidi tersebut menggunakan uang negara, serta tidak memperjualbelikannya secara ilegal,” ujar Chrisnawan.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Syarief Muhammad Syafiq
Editor: Istihanah