Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Pemerintah Siapkan Formula UMP 2027, Ada Pertumbuhan Ekonomi hingga Inflasi

Pemerintah Siapkan Formula UMP 2027, Ada Pertumbuhan Ekonomi hingga Inflasi Kredit Foto: Unsplalsh/Towfiqu barbhuiya
Warta Ekonomi, Jakarta -

Pertumbuhan ekonomi dan inflasi menjadi dua indikator yang diperhitungkan dalam formula penetapan upah minimum 2027. Selain itu, pemerintah juga menggunakan indeks tertentu dengan rentang 0,5 hingga 1,0 sebagai bagian dari penghitungan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan, penetapan upah minimum tahun depan mempertimbangkan tiga variabel utama, yakni Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Ketiga variabel tersebut menjadi dasar dalam proses penghitungan upah minimum.

Ketentuan tersebut merujuk pada Pasal 137 hingga 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja. Regulasi itu menjadi acuan pemerintah dalam menetapkan upah minimum untuk 2027.

Untuk mendukung proses penghitungan, Kementerian Ketenagakerjaan tengah menyiapkan estimasi KHL berdasarkan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS).

Estimasi tersebut disusun untuk memberikan gambaran kebutuhan hidup masyarakat di berbagai wilayah. Kemnaker juga menyiapkan penghitungan KHL hingga tingkat kabupaten/kota melalui pendekatan klasterisasi berdasarkan 11 parameter karakteristik daerah.

Yassierli meminta Dewan Pengupahan Daerah menggunakan estimasi KHL sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pembahasan upah minimum. Dia juga menekankan pentingnya dialog sosial agar aspirasi seluruh pemangku kepentingan dapat terserap.

Baca Juga: Buruh dan Pengusaha Wajib Bersiap! UMP 2027 Ditetapkan Paling Lambat 21 November

"Estimasi KHL ini sebagai pertimbangan. Kami meminta Dewan Pengupahan Daerah mengedepankan dialog sosial untuk mendapatkan aspirasi dari semua stakeholders," kata Yassierli.

Menurut Yassierli, kerja sama antara seluruh pihak diperlukan agar penetapan upah minimum tidak hanya berjalan sesuai ketentuan, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak.

"Kolaborasi kerja bersama tentu sangat penting agar penetapan upah minimum setiap tahun ini dapat berjalan dengan baik dan adil bagi semua pihak," ujar Yassierli dalam keterangan tertulis, Senin (16/11/2026).

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Wahyu Pratama
Editor: Wahyu Pratama