Kursi Wapres Pengganti Gibran Disebut Kursi Panas, Parpol Koalisi Pilih Cuci Tangan?
Kredit Foto: Syarief Muhammad Syafiq
Sejumlah partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo Subianto dinilai memilih tidak mengajukan kadernya sebagai calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Sikap tersebut diduga berkaitan dengan pertimbangan politik menjelang Pemilu 2029.
Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Burhanuddin Muhtadi, mengidentifikasi dua kemungkinan yang membuat partai-partai koalisi enggan mengusulkan kandidat. Pertama, mereka menyadari peluang kadernya terpilih relatif kecil dibandingkan kandidat dari Partai Gerindra.
Menurut Burhanuddin, Prabowo berpotensi hanya mengusung satu kandidat utama, sementara nama lainnya sekadar menjadi pelengkap dalam proses pemilihan melalui sidang paripurna MPR.
Alasan kedua berkaitan dengan risiko politik yang harus ditanggung partai apabila kader mereka menduduki posisi wakil presiden. Burhanuddin menyebut kursi yang ditinggalkan Gibran sebagai posisi yang berpotensi membawa konsekuensi politik bagi partai pengusung.
"Bagaimana pun kursi yang ditinggalkan Gibran ini kan kursi panas, ada yang menyebutnya sebagai wapres giveaway," kata Burhanuddin dalam program "Sapa Indonesia Pagi" KompasTV, Selasa (17/11/2026).
Dia menjelaskan, partai koalisi selain Gerindra bisa terkena dampak apabila wakil presiden baru tidak mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo.
"Kalau misalnya posisi nomor dua (wapres) diisi oleh mereka, partai-partai yang menjadi anggota koalisi selain Gerindra dan ternyata tidak mampu untuk membenahi kepercayaan publik terhadap pemerintahan Pak Prabowo, mereka khawatir terkena dampaknya di 2029."
Burhanuddin juga melihat adanya kecenderungan sejumlah partai untuk menjaga jarak dari pemerintahan menjelang kontestasi politik 2029. Langkah tersebut dinilai berkaitan dengan kekhawatiran mereka apabila popularitas pemerintahan Prabowo tidak mengalami perbaikan.
Dia mencontohkan laporan Bloomberg yang disebut menunjukkan sejumlah elite partai memilih bersikap hati-hati, terutama terhadap program pemerintah yang menuai kontroversi seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Ini ada laporan dari Bloomberg, misalnya, menunjukkan beberapa elite partai bermain aman, terutama berkaitan program pemerintahan Pak Prabowo yang tidak populer seperti MBG," kata Burhanuddin.
Baca Juga: Sekjen KSPN Nusantara Giofedi Rauf: Dasco Ahmad Paling Layak Menjadi Wakil Presiden
Atas pertimbangan tersebut, Burhanuddin menilai partai-partai koalisi cenderung mengambil sikap menunggu perkembangan situasi atau wait and see. Mereka dinilai lebih memilih tidak mengajukan kandidat daripada harus menanggung risiko politik apabila wakil presiden baru dianggap gagal membantu memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
"Mereka wait and see, daripada terkena getah kemudian dipersalahkan sebagai wapres yang tidak berkontribusi bagi proses pemulihan kepercayaan publik terhadap Pak Prabowo, kemudian mereka lebih baik tidak mengajukan nama sama sekali."
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Christian Andy
Editor: Christian Andy
Tag Terkait: