Pemerintah Ungkap 98 Persen Sampel Cairan Vape Positif Narkotika, Etomidate Mendominasi
Kredit Foto: Freepik/Racool_studio
Pemerintah mengungkap temuan mengejutkan terkait penyalahgunaan rokok elektronik atau vape sebagai media konsumsi narkotika.
Berdasarkan hasil pengujian laboratorium Badan Narkotika Nasional (BNN), sebanyak 98 persen dari 1.789 sampel cairan vape yang diperiksa sepanjang Januari 2025 hingga September 2026 positif mengandung narkotika, psikotropika, atau zat psikoaktif baru (New Psychoactive Substances/NPS).
Temuan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kunta Wibawa Dasa Nugraha, saat membacakan keterangan Pemerintah dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (17/11/2026).
Sidang perkara Nomor 363/PUU-XXIV/2026 tersebut berkaitan dengan pengujian materiil sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Menurut Kunta, penyalahgunaan vape kini tidak hanya berkaitan dengan risiko kesehatan akibat nikotin, tetapi juga berkembang menjadi persoalan keamanan dan pencegahan peredaran narkotika.
Salah satu zat yang menjadi perhatian adalah etomidate. Dari sampel yang dinyatakan positif, sekitar 96,71 persen mengandung etomidate, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran.
Padahal, etomidate merupakan obat anestesi untuk kepentingan medis yang penggunaannya harus melalui pengawasan. Zat tersebut telah ditetapkan sebagai Narkotika Golongan II berdasarkan Permenkes Nomor 15 Tahun 2025.
“Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan rokok elektronik tidak lagi semata-mata berkaitan dengan risiko kesehatan akibat penggunaan nikotin, tetapi juga telah berkembang menjadi persoalan keamanan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika yang memerlukan perhatian lintas sektor,” ujar Kunta.
Pemerintah juga menyoroti peningkatan penggunaan vape di Indonesia. Data Global Adult Tobacco Survey (GATS) menunjukkan prevalensi penggunaan rokok elektronik pada penduduk dewasa meningkat sepuluh kali lipat, dari 0,3 persen pada 2011 menjadi 3 persen pada 2021.
“Penggunaan rokok elektronik menyebabkan risiko kesehatan pada manusia. Selain nikotin yang dapat menyebabkan ketergantungan, kandungan dasar dan emisi yang dihasilkan rokok elektronik juga mengandung berbagai macam bahan yang berpotensi berbahaya dan toksik,” tuturnya.
Kunta menambahkan, perkembangan penyalahgunaan vape telah mendorong respons sejumlah institusi. Polri menerbitkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 yang melarang penggunaan rokok elektronik bagi seluruh Pegawai Negeri Polri. Sementara itu, MUI melalui Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 menetapkan penggunaan vape sebagai haram.
Pemerintah berpandangan pengaturan rokok elektronik dalam UU Kesehatan perlu terus dievaluasi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan profil risiko kesehatan masyarakat. Evaluasi tersebut dapat mencakup pembatasan lebih ketat hingga kemungkinan pelarangan secara menyeluruh.
RUU Narkotika dan Psikotropika Masuk Prolegnas 2026
Dalam keterangannya, Kunta juga menyampaikan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Narkotika dan Psikotropika telah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026.
RUU tersebut diharapkan dapat menjawab perkembangan penyalahgunaan narkotika, termasuk penggunaan rokok elektronik sebagai media konsumsi dan peredaran zat terlarang.
“Dalam perkembangannya, DPR menyetujui perubahan kedua Prolegnas Prioritas 2026 dan mengubah status RUU Narkotika dan Psikotropika dari usul pemerintah menjadi usul inisiatif DPR,” jelas Kunta.
Sementara itu, dalam sidang MK tersebut, pemohon belum siap menghadirkan saksi maupun ahli sehingga agenda persidangan difokuskan pada mendengarkan keterangan Pemerintah.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Ferry Hidayat