Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tengah mempersiapkan Program Penjamin Polis (PPP) yang ditargetkan terbit pada akhir 2027. Sejumlah ketentuan penting, mulai dari besaran iuran hingga kriteria perusahaan asuransi yang dapat mengikuti program, masih menunggu finalisasi Peraturan Pemerintah (PP).
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan rancangan PP mengenai PPP sedang dibahas. OJK dan LPS dijadwalkan berkonsultasi dengan Komisi XI DPR RI pada awal Desember 2026 sebagai bagian dari proses penyusunan landasan hukum program tersebut.
“Sekarang proses sedang penyusunan Peraturan Pemerintah. Jadi RPP-nya sedang dibahas dan awal Desember akan ada konsultasi dengan Komisi XI DPR,” ujar Ogi dalam media gathering di Bali, Selasa (17/11/2026).
PPP disiapkan untuk memberikan perlindungan kepada pemegang polis. Sebelum memasuki tahap penerbitan regulasi, OJK dan LPS juga telah menandatangani petunjuk pelaksanaan pertukaran informasi, data, dan dokumen untuk mendukung persiapan penyelenggaraan program.
Setelah PP diterbitkan, OJK akan menyusun Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) mengenai penyelenggaraan penjaminan polis. Di sisi lain, LPS akan menyiapkan Peraturan LPS sebagai landasan teknis pelaksanaan program.
Ogi mengatakan sejumlah aspek teknis PPP, termasuk iuran awal, iuran berkala, serta cakupan polis yang dijamin, telah dibahas oleh kedua lembaga. Namun, ketentuan finalnya masih menunggu penerbitan PP.
“Iuran, iuran awal, iuran berkala, apa yang dijamin, dan sebagainya, sudah dibahas tapi sebaiknya tunggu dari PP-nya aja. Nanti ada waktu sekitar 6 bulan untuk preparation-nya POJK akan keluar,” katanya menjawab pertanyaan Warta Ekonomi.
Baca Juga: OJK Siapkan Aplikasi Anti-Scam, Masyarakat Bisa Cek Rekening hingga Nomor Telepon
Baca Juga: OJK Tahan Tiga Tersangka Kasus Dugaan Manipulasi Perdagangan Waran, Kerugian Capai Rp6,97 Miliar
Selain skema iuran dan cakupan perlindungan, persyaratan perusahaan asuransi untuk mengikuti PPP juga menjadi salah satu aspek yang tengah disiapkan. Ogi menyebut risk-based capital (RBC) atau tingkat solvabilitas perusahaan menjadi salah satu kriteria dalam konsep program tersebut.
“Salah satu kriteria RBC, iya. Itu di konsepnya RBC tapi final apa PP-nya belum keluar, tapi RBC salah satu syarat untuk mengikuti program penjaminan polis,” ungkapnya.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Azka Elfriza
Editor: Annisa Nurfitri
Tag Terkait: