Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Rumor pengambilalihan saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) oleh pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam sempat ramai diperbincangkan di pasar modal. Kabar tersebut turut menyeret nama keluarga Hartono yang selama ini menjadi pengendali BCA melalui PT Dwimuria Investama Andalan.
Isu tersebut mencuat di media sosial setelah Haji Isam dikaitkan dengan rencana akuisisi saham PT Bayan Resources Tbk (BYAN). Sejumlah unggahan kemudian menyebut pengusaha asal Kalimantan Selatan itu berencana mengambil alih kepemilikan BCA melalui jaringan bisnisnya.
Namun, kabar tersebut telah dibantah oleh manajemen BCA maupun pihak Jhonlin Group. Hingga kini, tidak ada pengumuman resmi mengenai rencana pengambilalihan saham BCA oleh Haji Isam.
Baca Juga: Siap-Siap Bayar Lebih Mahal! BCA Naikkan Biaya Admin Kartu Debit Mulai 1 Januari 2027
Di tengah rumor tersebut, transaksi saham BBCA di pasar negosiasi turut menjadi perhatian. Berdasarkan data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) yang diberitakan sejumlah media, transaksi negosiasi saham BBCA pada 24–29 September 2026 mencapai sekitar Rp1,35 triliun.
Meski demikian, transaksi di pasar negosiasi tersebut tidak serta-merta membuktikan adanya akuisisi atau perpindahan saham pengendali. Identitas pihak yang melakukan transaksi dan tujuan perpindahan saham tersebut juga belum dapat dipastikan.
BCA dan Jhonlin Group Kompak Bantah Rumor Akuisisi
EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA, Hera F. Haryn, menegaskan informasi mengenai rencana aksi korporasi atau akuisisi saham BCA oleh Haji Isam yang beredar di media sosial tidak benar.
"Menanggapi isu yang beredar di media sosial terkait adanya rencana aksi korporasi tertentu terhadap BCA, dapat kami sampaikan bahwa informasi tersebut tidak benar," ujar Hera dalam keterangannya pada Jumat (25/9/2026).
Hera juga mengimbau masyarakat dan nasabah untuk mengakses informasi mengenai BCA melalui kanal resmi perusahaan maupun media yang kredibel.
Bantahan serupa disampaikan kuasa hukum Jhonlin Group, Junaidi Tirtanata. Dia menegaskan tidak ada rencana Haji Isam untuk mengambil alih BCA.
“Informasi mengenai Haji Isam akan mengakuisisi BCA itu hoaks. Tidak ada pernyataan maupun informasi resmi dari pihak kami mengenai rencana tersebut,” kata Junaidi di Jakarta, Jumat (25/9/2026).
Kabar tersebut muncul berdekatan dengan pemberitaan mengenai rencana transaksi saham BYAN yang melibatkan Jhonlin Baratama. Namun, transaksi di sektor pertambangan tersebut merupakan aksi korporasi yang berbeda dan tidak dapat dijadikan bukti adanya rencana akuisisi BCA.
Jejak Kepemilikan BCA dan Keluarga Hartono
BCA pertama kali menawarkan saham kepada publik melalui penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO) pada 11 Mei 2000. Sahamnya kemudian resmi tercatat di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada 31 Mei 2000 dengan harga penawaran Rp1.400 per saham.
IPO tersebut merupakan bagian dari divestasi kepemilikan pemerintah yang diwakili Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) setelah krisis finansial Asia 1997–1998.
Dalam perkembangannya, kepemilikan BCA beralih melalui sejumlah transaksi. Pada 2002, FarIndo Investment (Mauritius) Limited mengambil alih 51% saham BCA melalui mekanisme strategic private placement. FarIndo merupakan perusahaan yang terafiliasi dengan Farallon dan Grup Djarum.
Keluarga Hartono kemudian memperkuat kendali atas BCA melalui kepemilikan tersebut. Meski BCA kerap dikaitkan dengan Grup Djarum, penting untuk membedakan entitas perusahaan yang terlibat. PT Djarum, PT Dwimuria Investama Andalan, dan BCA merupakan badan usaha yang berbeda.
Berdasarkan laporan keuangan BCA per 30 September 2026, PT Dwimuria Investama Andalan tercatat sebagai pemegang saham pengendali langsung dengan kepemilikan 54,94% atau sekitar 67,73 miliar saham. Sisanya masyarakat non warkat 51,85 miliar saham (42,06%), masyarakat warkat memiliki 3,09 miliar saham (2,508%), saham treasury 513,60 juta saham (0,417%), dan sisanya dimiliki beberapa pejabat BCA.
Dalam laporan tersebut, Robert Budi Hartono disebut sebagai pengendali akhir PT Dwimuria Investama Andalan. Dengan demikian, struktur pengendalian BCA tetap berada pada keluarga Hartono berdasarkan data kepemilikan yang dipublikasikan.
Sementara itu, saham lainnya dimiliki oleh masyarakat, pengurus perseroan, serta sebagian merupakan saham treasuri. Rincian kepemilikan masyarakat perlu merujuk pada tanggal dan sumber data yang sama agar angka saham warkat, nonwarkat, serta persentasenya tidak tercampur dengan laporan keuangan pada periode berbeda.
OJK Awasi Transaksi dan Perubahan Pengendalian
Di tengah beredarnya rumor tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan terus memantau dinamika kepemilikan, konsolidasi, dan aksi korporasi di sektor perbankan.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae menyampaikan, regulator mencermati setiap perkembangan terkait kepemilikan saham dan struktur pengendalian bank. Pengawasan dilakukan untuk memastikan perubahan kepemilikan berlangsung sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan risiko terhadap stabilitas sistem keuangan.
Dalam keterangannya kepada Warta Ekonomi pada Selasa (17/11/2026), Dian menjelaskan pengawasan dilakukan melalui pemantauan aktivitas perdagangan saham, kewajiban keterbukaan informasi, serta pelaporan perubahan kepemilikan oleh pihak-pihak yang diwajibkan sesuai aturan.
Apabila ditemukan indikasi transaksi yang mengarah pada perubahan pengendalian, OJK dapat melakukan pendalaman untuk memastikan prosesnya memenuhi ketentuan pasar modal dan perbankan.
Regulator juga memiliki kewenangan meminta informasi dan menelusuri transaksi yang terindikasi tidak wajar. Penelusuran dapat mencakup pihak yang terlibat, pola transaksi, hingga kemungkinan hubungan antarpihak, baik secara langsung maupun tidak langsung.
"Pengawasan tidak hanya melihat besarnya transaksi atau nama pemegang saham yang tercatat, tetapi juga mencermati pihak yang sesungguhnya memperoleh manfaat ekonomi maupun pihak yang memiliki pengaruh atau pengendalian atas kepemilikan saham tersebut," kata Dian.
Dengan mekanisme tersebut, pengawasan tidak hanya berfokus pada nama pemegang saham yang tercatat secara formal, tetapi juga dapat mencermati pihak yang sebenarnya memperoleh manfaat ekonomi atau memiliki pengaruh terhadap pengendalian saham.
Dian menambahkan, OJK akan terus memantau aktivitas perdagangan untuk mengidentifikasi pola transaksi tidak wajar, termasuk kemungkinan manipulasi pasar, penyebaran informasi menyesatkan, maupun transaksi yang bertujuan memengaruhi harga saham demi keuntungan pihak tertentu.
Jika ditemukan indikasi pelanggaran, OJK dapat melakukan pemeriksaan serta mengambil tindakan pengawasan dan penegakan hukum sesuai kewenangannya.
Dari sisi hukum, Akademisi Hukum Kejahatan Bisnis sekaligus Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Yenti Garnasih menilai penyebaran informasi palsu mengenai rencana akuisisi yang berdampak pada harga saham berpotensi masuk dalam kategori tindak pidana, dalam hal ini rumor Haji Isam akuisisi saham Bank BCA milik keluarga Hartono.
Menurutnya, informasi tidak benar yang disebarkan melalui media sosial dapat menimbulkan kerugian apabila membuat investor atau pemegang saham mengambil keputusan berdasarkan informasi yang menyesatkan.
"Kalau yang dimaksudkan sebagai rumor atau informasi yang tidak benar dan disebarkan lewat medsos, ya penipuan ITE," kata Yenti.
Dia juga menjelaskan bahwa informasi palsu mengenai akuisisi yang sengaja digunakan untuk memengaruhi harga saham dapat berpotensi dikategorikan sebagai manipulasi pasar (market manipulation).
Yenti menyebut terdapat sejumlah bentuk kejahatan di pasar modal, antara lain manipulasi pasar, perdagangan orang dalam (insider trading), dan front running.
"Informasi akuisisi yang berdampak pada harga saham dan ternyata tidak benar, bisa juga disebut sebagai kejahatan pasar modal yaitu manipulation," ujarnya.
Baca Juga: Siapa Sebenarnya Pemilik BCA? Peta Dwimuria Pascasuksesi
Baca Juga: BRI Salip BCA, Tabungan Tembus Rp634,8 Triliun! Laba Bersih Ikut Melonjak
Meski demikian, Yenti menekankan perlunya penelusuran lebih lanjut untuk memastikan kebenaran informasi, tujuan penyebarannya, serta dampaknya terhadap keputusan investor.
Apabila informasi palsu sengaja disebarkan hingga membuat investor panik dan menjual saham, sementara pihak lain mengambil keuntungan dari pergerakan harga tersebut, penyebarnya berpotensi menghadapi proses hukum apabila unsur tindak pidananya terpenuhi.
"Kalau tidak benar dan membuat investor takut atau melepas saham atau ada yang borong saham, itu bisa dikenakan pidana bagi pelaku yang menyebarkan berita bohong," tegasnya.
Dengan demikian, rumor akuisisi BCA oleh Haji Isam perlu dibedakan dari fakta transaksi saham yang tercatat di bursa. Hingga saat ini, BCA dan Jhonlin Group telah membantah kabar tersebut, sementara tidak ada pengumuman resmi mengenai rencana pengambilalihan.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Merlina Aryanti
Editor: Dian Ihsan