Obligasi Daerah Tak Hanya Tambal APBD, Dirut Bank Jakarta: Harus Ciptakan Investasi Baru
Kredit Foto: Istimewa
Obligasi daerah dinilai dapat menjadi alternatif pembiayaan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun, penerbitannya harus mampu menciptakan tambahan investasi produktif, bukan sekadar menggantikan anggaran pembangunan yang berkurang akibat penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD).
Direktur Utama Bank Jakarta sekaligus Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA), Agus H. Widodo, mengatakan tantangan pembangunan daerah tidak hanya berkaitan dengan tekanan fiskal. Kebutuhan investasi juga terus meningkat seiring tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih baik.
Hal itu disampaikan Agus dalam diskusi panel bertema Kesiapan Daerah dan Ekosistem Pasar Modal: Memetakan Peluang Obligasi Daerah di Tengah Tekanan Fiskal, pada Sarasehan Nasional Obligasi Daerah di Gedung Nusantara IV DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Menurut Agus, kebutuhan pembangunan seperti penyediaan air bersih, transportasi publik, rumah sakit, dan fasilitas pelayanan masyarakat terus meningkat. Sementara itu, kemampuan APBD untuk membiayai seluruh kebutuhan tersebut masih terbatas.
Karena itu, pemerintah daerah perlu mendiversifikasi sumber pembiayaan jangka panjang. Salah satu alternatifnya adalah obligasi daerah yang dapat membantu mempercepat realisasi proyek tanpa mengabaikan disiplin fiskal.
Penerbitan obligasi daerah telah memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2024.
Meski demikian, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya kesiapan proyek, kapasitas fiskal pemerintah daerah, kesinambungan pembayaran kewajiban, dan kepercayaan investor.
Agus menegaskan, obligasi daerah harus memperbesar kapasitas investasi pembangunan. Instrumen tersebut tidak seharusnya hanya digunakan untuk menutup kekurangan anggaran akibat berkurangnya transfer pemerintah pusat.
Ia memberikan ilustrasi bahwa jika kapasitas investasi suatu daerah sebelumnya berada pada angka 100, penerbitan obligasi idealnya dapat meningkatkannya menjadi 120 atau 130. Bahkan ketika tekanan fiskal menurunkan kemampuan investasi menjadi 70 atau 80, pembiayaan baru seharusnya diarahkan untuk meningkatkan kembali kapasitas pembangunan.
Dengan demikian, keberhasilan obligasi daerah perlu diukur dari tambahan proyek produktif, dampak ekonomi, dan peningkatan pelayanan publik yang dihasilkan.
Agus juga menilai pemerintah daerah perlu mengidentifikasi proyek yang memiliki kelayakan ekonomi dan finansial. Proyek penyediaan air minum, infrastruktur transportasi, dan fasilitas kesehatan yang berpotensi menghasilkan pendapatan dapat menjadi prioritas untuk dikaji.
Namun, potensi pendapatan harus dihitung secara realistis dengan mempertimbangkan kebutuhan investasi, biaya operasional, kemampuan membayar, risiko proyek, serta keterjangkauan layanan bagi masyarakat.
Menurut Agus, pemerintah daerah sebaiknya memulai perencanaan dari kebutuhan proyek, kelayakan, manfaat ekonomi, dan sumber pembayaran. Bukan semata-mata menentukan besaran obligasi yang ingin diterbitkan.
Ia menambahkan, pendapatan dari proyek dapat memperkuat kemampuan pemerintah daerah memenuhi kewajiban obligasi. Meski demikian, pembayaran pokok dan bunga tetap menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sebagai penerbit.
Agus mengidentifikasi lima agenda penting dalam pengembangan obligasi daerah. Kelimanya meliputi memastikan adanya tambahan investasi pembangunan, memprioritaskan proyek dengan manfaat ekonomi dan potensi pendapatan yang jelas, menyiapkan proyek yang layak dibiayai, memperkuat kepastian hukum dan perlindungan investor, serta mendorong proyek percontohan sebelum penerapan lebih luas.
Selain obligasi daerah, Agus menawarkan alternatif pembiayaan melalui kredit sindikasi antar-Bank Pembangunan Daerah (BPD). Skema ini dinilai dapat mengoptimalkan kapasitas perbankan daerah untuk mendukung pembangunan infrastruktur.
Berdasarkan data agregat industri yang disampaikannya, total aset BPD mencapai sekitar Rp1.100 triliun. Penyaluran kredit tercatat sekitar Rp660 triliun, sedangkan dana pihak ketiga mendekati Rp800 triliun.
Menurut Agus, kekuatan tersebut dapat dimanfaatkan melalui kerja sama pembiayaan antarb bank. Sejumlah BPD dapat bergabung untuk membiayai proyek infrastruktur berskala besar dengan membagi eksposur pembiayaan dan risiko sesuai kapasitas masing-masing.
Skema tersebut juga memungkinkan proyek dengan kebutuhan investasi di luar kemampuan satu BPD untuk dibiayai secara bersama. Pelaksanaannya tetap harus memperhatikan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), manajemen risiko, dan prinsip kehati-hatian perbankan.
Agus mencontohkan potensi pembiayaan proyek penyediaan air minum di Jawa Barat, termasuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di kawasan Bekasi dan Jatiluhur. Pengembangan transportasi publik, seperti perluasan layanan Trans Jatim, juga dapat dikaji sebagai proyek potensial.
Ia menyebut kebutuhan pembiayaan sebesar Rp5 triliun hingga Rp10 triliun sebagai ilustrasi skala investasi yang dapat dijajaki melalui kolaborasi sejumlah BPD. Namun, angka tersebut bukan merupakan komitmen pendanaan. Realisasinya tetap bergantung pada studi kelayakan, kepastian arus kas, struktur pembiayaan, dan keputusan kredit masing-masing bank.
Sebagai Ketua Umum ASBANDA, Agus mendorong penguatan kerja sama antar-BPD untuk mengidentifikasi proyek potensial dan mengembangkan mekanisme pembiayaan bersama.
Ia menilai peran BPD perlu diperluas. Selain melayani kebutuhan keuangan pemerintah daerah dan aparatur sipil negara, BPD juga dapat mendukung pembiayaan sektor produktif, termasuk UMKM, dunia usaha, dan infrastruktur yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Agus menegaskan obligasi daerah dan kredit sindikasi BPD bukan dua instrumen yang saling bertentangan. Keduanya dapat saling melengkapi dalam memperluas sumber pembiayaan pembangunan, dengan mempertimbangkan karakteristik proyek, kapasitas fiskal daerah, struktur pendapatan, dan efisiensi biaya.
Ia juga mengingatkan pentingnya kesinambungan kebijakan pemerintah daerah. Sebab, kewajiban pembiayaan jangka panjang dapat berlangsung melampaui masa jabatan seorang kepala daerah.
Menurut Agus, pergantian pemerintahan tidak boleh mengganggu pemenuhan kewajiban kepada investor maupun keberlanjutan proyek. Kepercayaan investor harus dijaga melalui konsistensi dan disiplin pemerintah daerah.
Sarasehan Nasional Obligasi Daerah tersebut turut dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Direktur Eksekutif Departemen Penilaian Emiten, Perusahaan Publik, Perizinan Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK I Made Bagus Tirthayatra, serta Direktur Investment Banking Mandiri Sekuritas Juwita Lestari.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Amry Nur Hidayat
Editor: Amry Nur Hidayat
Tag Terkait: