Kredit Foto: Aryo Hadi Wibowo
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Drajad Hari Wibowo, memperingatkan para eksportir Indonesia untuk segera mempersiapkan diri menghadapi pemberlakuan aturan antideforestasi Uni Eropa atau European Union Deforestation Regulation (EUDR). Pasalnya, kebijakan tersebut berpotensi mengancam ekspor Indonesia senilai sekitar US$7 miliar.
Drajad mengatakan, aturan tersebut akan mulai diberlakukan pada akhir Desember 2026. Melalui kebijakan ini, produk-produk yang masuk ke pasar Uni Eropa harus memenuhi persyaratan bebas deforestasi serta dilengkapi informasi geolokasi untuk membuktikan asal lahan produksinya.
"Jadi Indonesia itu akan terkena di masalah minyak sawit, kopi, coklat, kayu, maupun karet. Nah data yang pernah saya lihat dulu itu kalau nggak salah nilainya sekitar US$7 miliar. Nah ini akan terkena IUDR, akan diberlakukan, jadi saya menghimbau kepada para eksportir di produk-produk tersebut untuk segera menyiapkan betul geolokasinya supaya ekspor mereka tidak terganggu" Tegas Drajad dalam konferensi pers di Kantor Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (18/11/2026).
Persyaratan tersebut membuat eksportir harus memastikan rantai pasok dan asal produk dapat ditelusuri sesuai ketentuan Uni Eropa.
Drajad pun mengingatkan pelaku usaha agar tidak menunda persiapan geolokasi. Sebab, ketidakmampuan memenuhi persyaratan tersebut dapat menghambat proses ekspor dan membuat produk Indonesia kesulitan memasuki pasar Eropa.
Menurutnya, pemerintah sebenarnya telah menyiapkan dukungan melalui Badan Informasi Geospasial (BIG). Lembaga tersebut disebut sudah memiliki sistem geolokasi yang siap digunakan untuk mendukung pemenuhan persyaratan EUDR.
"Jadi saya menghimbau kepada para eksportir di produk-produk tersebut untuk segera menyiapkan betul geolokasinya supaya ekspor mereka tidak terganggu. Dan dari pemerintah itu kita ada lembaga namanya BIG yang sudah siap sebenarnya untuk geolokasi," jelasnya.
Meski demikian, Drajad menegaskan kesiapan pemerintah perlu diikuti langkah konkret dari pelaku usaha dan asosiasi industri. Pasalnya, proses pemeriksaan atau due diligence akan dilakukan oleh otoritas di masing-masing negara anggota Uni Eropa.
Dia menjelaskan, kewenangan verifikasi tersebut diserahkan kepada kementerian atau lembaga yang ditunjuk oleh masing-masing negara. Dengan demikian, keputusan apakah suatu produk dapat masuk ke pasar Eropa juga bergantung pada hasil pemeriksaan otoritas setempat terhadap pemenuhan ketentuan EUDR.
Drajad menegaskan pemberlakuan EUDR tidak berkaitan langsung dengan perjanjian dagang Indonesia-Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Kedua kebijakan tersebut memiliki dasar aturan dan mekanisme yang berbeda sehingga perjanjian dagang tersebut tidak otomatis menghapus kewajiban antideforestasi.
Baca Juga: Rupiah Tembus Level Terendah Usai Gibran Mundur, Ini Kata Wamenko Perekonomian
Baca Juga: Bantah Kemenkop, Suhasil Sebut Skema Transfer Gaji PNS Tetap Lewat Bank Bukan Koperasi
"CEPA dengan EUDR itu beda kamarnya di sana. Jadi EUDR tetap dilaksanakan terlepas dari CEPA ditandatangani atau tidak," tegasnya.
Karena itu, pemerintah mendorong percepatan proses IEU-CEPA sekaligus meminta eksportir segera memenuhi persyaratan EUDR. Drajad mengingatkan ketidaksiapan pelaku usaha berisiko membuat Indonesia kehilangan pasar Eropa, terutama apabila pembeli beralih ke pemasok dari negara lain.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Aryo Hadi Wibowo
Editor: Dwi Aditya Putra