Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Pengusaha dan Pekerja Minta Kepastian Hukum untuk Lindungi Industri Rokok Legal

Pengusaha dan Pekerja Minta Kepastian Hukum untuk Lindungi Industri Rokok Legal Kredit Foto: Bea dan Cukai
Warta Ekonomi, Jakarta -

Tekanan regulasi, kebijakan fiskal, dan maraknya peredaran rokok ilegal dinilai semakin membebani industri hasil tembakau (IHT) legal. Kondisi ini tidak hanya mengancam keberlangsungan usaha, tetapi juga berpotensi mengganggu penyerapan tenaga kerja. Pengusaha dan pekerja pun meminta pemerintah menghadirkan kebijakan yang memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi industri legal.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta W. Kamdani mengatakan, dunia usaha membutuhkan ruang yang cukup untuk terus berkontribusi terhadap perekonomian melalui investasi, ekspansi, dan penciptaan lapangan kerja.

“Pengakuan ini penting. Jika dunia usaha diharapkan terus menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi, maka kebijakan yang diterapkan juga perlu memberikan ruang yang cukup bagi pelaku usaha untuk berinvestasi, berekspansi, dan menciptakan lapangan kerja,” ujar Shinta.

Menurut dia, kebijakan fiskal perlu menjaga keseimbangan antara kebutuhan penerimaan negara dan keberlangsungan aktivitas ekonomi. Kebijakan perpajakan, perizinan, hingga regulasi teknis juga perlu memperhitungkan dampaknya terhadap biaya produksi, investasi, dan daya beli masyarakat.

Tekanan biaya usaha yang semakin besar dapat membatasi kemampuan perusahaan untuk berekspansi dan membuka lapangan kerja baru. Karena itu, kepastian kebijakan diperlukan agar pelaku usaha memiliki keberanian untuk melanjutkan investasi.

“Ketika pemerintah mengharapkan dunia usaha terus meningkatkan investasi dan menciptakan nilai tambah, penting pula untuk memastikan bahwa pelaku usaha memiliki ruang yang memadai untuk tumbuh. Insentif yang tepat sasaran dapat menjadi stimulus agar perusahaan berani berekspansi, meningkatkan produktivitas, dan membuka lebih banyak kesempatan kerja,” tambahnya.

Industri Legal Tertekan Rokok Ilegal

Tekanan tersebut juga dirasakan industri hasil tembakau. Selain menghadapi beban regulasi dan fiskal, industri rokok legal harus bersaing dengan produk ilegal yang tidak menanggung kewajiban cukai dan ketentuan sebagaimana produk legal.

Ketua Umum Forum Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) Hendry Wardana mengatakan, kondisi tersebut dapat mengancam keberlangsungan perusahaan rokok legal dan berdampak langsung terhadap pekerja.

“Jika perusahaan rokok legal akhirnya menyerah karena ketidakadilan yang terus terjadi, dampaknya akan sangat besar,” ujarnya.

Dampak tersebut menjadi perhatian karena industri rokok menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. RTMM mencatat sekitar 500.000 pekerja terlibat langsung dalam sektor manufaktur industri rokok.

“Persoalannya bukan sekadar ada atau tidaknya pekerjaan, tetapi apakah pekerjaan tersebut layak dan mampu menciptakan kesejahteraan,” katanya.

Hendry menilai tingginya kenaikan cukai dan berbagai ketentuan yang diberlakukan terhadap industri turut mendorong pertumbuhan rokok ilegal, sementara produksi rokok legal mengalami penurunan.

Di sejumlah daerah, menurut dia, peredaran rokok ilegal telah mencapai 20–30%. Kondisi ini semakin menekan pelaku industri legal yang tetap harus memenuhi kewajiban cukai dan berbagai ketentuan regulasi.

Atas kondisi tersebut, FSP RTMM-SPSI mengusulkan moratorium kenaikan cukai untuk menekan pertumbuhan rokok ilegal.

“Karena itu, kami mengusulkan moratorium kenaikan cukai untuk menekan pertumbuhan rokok ilegal. Jika kenaikan cukai terus dilakukan, yang terjadi justru rokok ilegal semakin berkembang,” ujarnya.

Kepastian kebijakan dan penegakan hukum terhadap peredaran produk ilegal dinilai menjadi kunci menjaga keberlangsungan industri rokok legal. Sebab, tekanan terhadap industri tidak hanya berdampak pada perusahaan, tetapi juga terhadap investasi, aktivitas produksi, dan ratusan ribu pekerja yang menggantungkan penghidupan pada sektor tersebut.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Editor: Sufri Yuliardi