Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

UMP Jakarta 2027 Disepakati dalam Tiga Hari, Ini Penjelasan Pramono

UMP Jakarta 2027 Disepakati dalam Tiga Hari, Ini Penjelasan Pramono Kredit Foto: Syarief Muhammad Syafiq
Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhasil menyelesaikan pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 lebih awal dari batas waktu penetapan. Proses yang melibatkan unsur pemerintah, serikat pekerja, dan organisasi pengusaha tersebut berlangsung selama tiga hari.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pembahasan dilakukan melalui mekanisme tripartit. Mekanisme ini mempertemukan tiga unsur utama, yakni pemerintah, pekerja atau buruh, serta pengusaha untuk membahas kebijakan pengupahan.

"Alhamdulillah sudah diselesaikan dan batas waktu sebenarnya penyelesaiannya itu besok, tapi Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan buruh dan juga pengusaha yang ada di Jakarta, alhamdulillah kita bisa menyelesaikan itu," kata Pramono di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2026).

Pramono menyebut batas akhir penetapan UMP Jakarta 2027 sebenarnya jatuh pada Sabtu (21/11/2026). Namun, pembahasan bersama seluruh unsur yang terlibat dapat diselesaikan sehari lebih awal sehingga keputusan bisa segera ditetapkan.

Setelah proses pembahasan rampung, Pramono menandatangani Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 tentang penetapan UMP DKI Jakarta 2027.

Baca Juga: UMP Jakarta 2027 Tembus Rp6,1 Juta, Naik Rp407 Ribu

Dalam keputusan tersebut, UMP Jakarta 2027 ditetapkan sebesar Rp6.136.941. Angka itu naik Rp407.065 atau 7,1 persen dibandingkan UMP 2026 yang sebelumnya sebesar Rp5.729.876.

Pramono mengatakan proses penetapan upah dilakukan dengan memperhatikan kepentingan pekerja sekaligus kemampuan dunia usaha untuk tetap menjalankan kegiatan bisnisnya. Pemerintah DKI berupaya mempertemukan perbedaan pandangan antara buruh dan pengusaha agar kebijakan yang dihasilkan dapat diterima.

Dia pun menegaskan kenaikan upah minimum tidak boleh hanya memperhatikan satu kepentingan. Kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan usaha sama-sama menjadi pertimbangan dalam penetapan UMP Jakarta 2027.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Wahyu Pratama
Editor: Wahyu Pratama