Kredit Foto: Rahmat Saepulloh
PT PLN (Persero) memperkuat sinergi seluruh Unit Induk Pembangunan (UIP) di Indonesia melalui penyelenggaraan Forum Pra-Konstruksi Tahun 2026 yang mengusung tema “Akselerasi Pra-Konstruksi Eksekusi Proyek RUPTL 2025–2034: Strategi Penjadwalan, Kesiapan Anggaran dan Perizinan Proyek”.
Kegiatan yang diinisiasi Direktorat Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan tersebut berlangsung dengan PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah (UIP JBT) sebagai tuan rumah.
Forum ini menjadi wadah koordinasi dan konsolidasi seluruh UIP dalam membahas berbagai aspek strategis pada tahapan pra-konstruksi, mulai dari pembebasan lahan, penyelesaian perizinan, kesiapan anggaran, hingga penajaman jadwal pelaksanaan proyek. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap proyek dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 memiliki kesiapan yang optimal sebelum memasuki tahap konstruksi.
General Manager PLN UIP JBT, Kishartanto Purnomo Putro mengatakan kesiapan pra-konstruksi merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.
Menurutnya, berbagai tantangan dalam proses pembebasan lahan dan perizinan membutuhkan penanganan yang terencana serta kolaborasi yang kuat, baik di internal PLN maupun dengan para pemangku kepentingan eksternal.
“Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan tidak hanya membutuhkan kesiapan teknis dan konstruksi, tetapi juga kesiapan seluruh aspek pra-konstruksi. Penyelesaian pembebasan lahan, perizinan, serta dukungan anggaran harus dipersiapkan dan dikelola dengan baik sejak awal. Melalui forum ini, kami berharap seluruh UIP dapat saling berbagi pengalaman, menyelaraskan strategi, serta merumuskan langkah konkret untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi di lapangan,” jelas Kishartanto, Sabtu (21/11/2026)
Dalam pembahasannya, forum menitikberatkan pada evaluasi progres dan rencana eksekusi proyek, identifikasi hambatan kritis, serta penyusunan strategi percepatan dan recovery plan. Aspek pembebasan lahan dan perizinan menjadi perhatian utama mengingat proses tersebut melibatkan koordinasi lintas sektor, baik dengan kementerian dan lembaga pemerintah, pemerintah daerah, maupun para pemangku kepentingan lainnya.
Selain itu, dibahas pula strategi penguatan koordinasi antara kantor pusat dan seluruh UIP, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, optimalisasi dukungan konsultan, serta penyelarasan indikator kinerja dengan target kesiapan proyek dan pencapaian Commercial Operation Date (COD).
Kishartanto menambahkan, forum koordinasi seperti ini menjadi momentum penting untuk membangun kesamaan persepsi dan memperkuat kolaborasi antarsatuan kerja PLN dalam menghadapi kompleksitas pembangunan proyek di berbagai wilayah Indonesia.
“Setiap wilayah memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda, terutama dalam proses pengadaan tanah dan pemenuhan perizinan. Karena itu, diperlukan pendekatan yang adaptif, koordinasi yang lebih efektif, serta dukungan dari seluruh lini organisasi. Kami di UIP JBT merasa terhormat dapat menjadi tuan rumah dan mendukung forum ini sebagai ruang kolaborasi untuk memperkuat kesiapan proyek ketenagalistrikan secara nasional,” tambahnya.
Melalui Forum Pra-Konstruksi Tahun 2026, PLN mendorong penguatan tata kelola dan efektivitas pelaksanaan tahapan pra-konstruksi agar berbagai potensi hambatan dapat diidentifikasi dan dimitigasi sejak dini. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen PLN dalam memastikan proyek-proyek ketenagalistrikan berjalan berdasarkan kesiapan riil, perencanaan yang terukur, dan target penyelesaian yang realistis.
Dengan sinergi seluruh UIP dan dukungan berbagai pemangku kepentingan, PLN optimistis percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dapat berjalan lebih efektif guna memperkuat keandalan pasokan listrik, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta memenuhi kebutuhan energi nasional.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Rahmat Saepulloh
Editor: Fajar Sulaiman
Tag Terkait: