Kredit Foto: Istimewa
Ketua Umum Indonesia Japan Business Network (IJBNet) Dr. Suyoto Rais beraudiensi dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Dalam pertemuan tersebut Ketum IJBNet didampingi oleh Adityawarman Nugraha Ketua DPD IJBNet Jawa Barat yang juga Direktur Utama Jobagus.id perusahaan SDM yang dibentuk ijbnet. Turut mendampingi Ketum juga Direktur Eksekutif IJBNet Solihin.
Dalam pertemuan yang berlangsung pada 20 November 2026 di Kantor Penghubung Pemrov Jatim di Jakarta dibahas peluang sinergi untuk pemberangkatan tenaga kerja asal Jatim melalui tiga skema yaitu: pertama tenaga kerja manufaktur perusahaan Jepang di Jatim yang tidak diperpanjang kontraknya, kedua lulusan SMA atau SMK sederajat dan ketiga para pekerja eks magang di Jepang asal Jatim yang ingin melanjutkan kerja propesional di Jepang.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat serta dibarengi tanya jawab dengan Gubernur, hadir pula mitra Jepang dan Indonesia yang selama ini terlibat dalam program persiapan dan pengiriman SDM ke Jepang baik LPK, P3MI maupun penerima di Jepang. Selain itu hadir pula kepala Dinas Pedikan Jatim beserta beberapa pimpinan daerah dan juga kepala sekolah negeri di Jawa Timur.
Suyoto Rais berharap pertemuan ini bukan sekedar pertemuan seremoni biasa tapi kegiatan yang bisa eksekusi setelahnya, "Saya berharap setelah pertemuan ini ada kegiatan nyata yang terukur, siapa melakukan apa, tugasnya apa dan bisa dilaksanakan, dengan target sebanyak mungkin SDM Jatim yang bisa berangkat kerja ke Jepang”. Ujar Suyoto. “Dan saya akan melaporkan secara rutin kepada Gubernur progressnya", tutup Suyoto kepada media.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Khofifah menyambut baik penjajakan perluasan kerja sama penempatan tenaga kerja terampil ke Jepang. Menurutnya, kolaborasi dengan IJBNet dan mitra industri dapat memperluas akses generasi muda Jawa Timur untuk memperoleh pekerjaan, mengembangkan keterampilan, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Gubernur Khofifah juga menyambut baik skema alternatif rekrutmen yang memungkinkan calon pekerja mengikuti tes wawancara terlebih dahulu sebelum menjalani pelatihan.
Melalui skema ini, kompetensi yang dibutuhkan untuk penguatan SDM dapat langsung dilatih sebelum keberangkatan ke Jepang, sekaligus memberikan jaminan bahwa peserta sudah pasti bekerja karena telah lolos wawancara di awal.
Selain itu, skema tersebut dinilai jauh lebih efektif dibandingkan pola konvensional yang mewajibkan pelatihan terlebih dahulu sebelum tes wawancara, di mana calon pekerja masih berisiko tidak lolos seleksi sehingga berpotensi membuang waktu dan biaya pelatihan yang sudah terlanjur dikeluarkan.
Dengan memanfaatkan Program SMK Go Global yang telah diinisiasi oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Pemprov Jatim memperkuat jejaring mitra kerja guna memperluas jangkauan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di Jepang.
Langkah tersebut diarahkan agar penyiapan tenaga kerja terampil, khususnya lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK), benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan lapangan pekerjaan di Jepang sehingga keterserapan SDM Jatim lebih banyak, terjamin, dan dapat terakses secara langsung.
"Kita juga punya BLK yang sudah siap. Kalau prosesnya diawali dengan wawancara seperti ini, maka akan sangat bagus dan memberikan kepastian bagi anak-anak kita di Jawa Timur," ujarnya.
Untuk mendukung pelaksanaannya, Gubernur Khofifah menawarkan pemanfaatan jaringan Balai Latihan Kerja (BLK) di bawah Dinas Tenaga Kerja serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) milik Dinas Pendidikan Jatim. Fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pusat pelatihan calon pekerja agar persiapan dapat dilakukan di Jawa Timur.
Gubernur Khofifah juga mengajak lembaga yang telah menjalankan pendidikan dan pelatihan untuk memanfaatkan fasilitas BLK milik Pemprov Jatim, sehingga akses pelatihan dapat lebih dekat dengan masyarakat dan menjangkau calon pekerja dari berbagai daerah.
Ia pun berharap pemanfaatan fasilitas pelatihan tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja di Jepang. Misalnya, tersedia UPT yang secara khusus menyiapkan calon pekerja bidang otomotif dan UPT lain yang berfokus pada pelatihan caregiver atau perawat lansia.
Gubernur juga menyampaikan UPT khusus untuk otomotif misalnya atau UPT ini khusus Caregiver dan tidak dicampur. Tapi mungkin ada yang lain-lain bisa bergabung, ujar Gubernur.
Baca Juga: Jatim Gandeng Jabar Perkuat Perdagangan, Bidik Efisiensi Logistik dan Ekspor
Untuk mendukung kebutuhan tersebut, Khofifah menawarkan pemanfaatan enam UPT unggulan milik Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja Jatim. Sejumlah fasilitas itu dinilai memiliki bangunan dan sarana praktik yang representatif untuk menunjang pelatihan calon tenaga kerja.
Tidak hanya itu, Gubernur Khofifah turut menyoroti tantangan ketenagakerjaan, terutama terkait daya serap lulusan perguruan tinggi ke dunia kerja. Berdasarkan data yang dimiliki Pemprov Jatim, tingkat keterserapan lulusan SMK di Jawa Timur tercatat lebih tinggi dibandingkan lulusan sarjana (S1).
Selain menyiapkan fasilitas pelatihan, Pemprov Jatim juga berupaya menghadirkan skema pembiayaan yang terjangkau bagi calon pekerja. Melalui sinergi dengan Bank Jatim, tersedia opsi pembiayaan dengan bunga 3 persen dan plafon hingga Rp50juta. Pemprov Jatim juga menyebut adanya skema tanpa biaya bagi peserta karena seluruh kebutuhan pembiayaan ditanggung oleh pemberi kerja atau pengguna tenaga kerja di Jepang (end user).
"Kira-kira opsi-opsi ini bisa segera kita detailkan lewat kolaborasi dengan IJBNet dan Dinas-Dinas terkait. Inovasi ini akan terus menjadi bagian penguat dan semangat kami yang berada di lapangan," tutup Gubernur.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Fajar Sulaiman
Editor: Fajar Sulaiman