Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

KPAI Sentil Pelaku Bullying Anak Dasco: Jangan Seret Anak ke Konflik Politik!

KPAI Sentil Pelaku Bullying Anak Dasco: Jangan Seret Anak ke Konflik Politik! Kredit Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Warta Ekonomi, Jakarta -

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengecam dugaan perundungan atau cyberbullying yang dialami putri Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. KPAI mengingatkan perbedaan pandangan dan persaingan politik orang tua tidak boleh menjadikan anak sebagai sasaran serangan di media sosial.

Komisioner KPAI Subklaster Perlindungan Anak di Ranah Digital, Kawiyan, menegaskan aktivitas politik orang dewasa tidak seharusnya menyeret anak-anak ke dalam konflik maupun perbedaan pendapat.

"Menurut saya, aktivitas politik orang dewasa termasuk jika ada kompetisi atau perbedaan pendapat tidak boleh membawa-bawa anak atau menjadikan anak sebagai sasaran kritik atau bullying," kata Kawiyan dalam keterangannya, Minggu (22/11/2026).

Ia juga menegaskan anak tidak boleh dilibatkan dalam urusan politik orang tuanya, terlebih sampai menjadi korban perundungan di media sosial karena perbedaan pandangan politik.

"Tidak boleh melibatkan anak dalam urusan politik orangtua, apalagi sampai melakukan bullying di media sosial terhadap anak dari orangtua yang dianggap berbeda pendapat," sambungnya.

Kawiyan menjelaskan perundungan terhadap anak melalui media sosial dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dalam perspektif perlindungan anak, kekerasan tidak hanya mencakup tindakan fisik dan seksual, tetapi juga kekerasan psikis. Perundungan secara daring atau cyberbullying termasuk dalam kategori kekerasan psikis.

KPAI merujuk Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 yang melarang setiap orang melakukan, membiarkan, menyuruh, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Adapun Pasal 80 ayat (1) dalam undang-undang tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda maksimal Rp72 juta bagi pelanggarnya.

Kawiyan menilai dugaan perundungan terhadap putri Dasco seharusnya menjadi peringatan bagi masyarakat, khususnya orang dewasa yang aktif dalam dunia politik.

Menurutnya, bukan tidak mungkin anak-anak dari keluarga politikus lainnya mengalami perlakuan serupa. Namun, tidak semua korban maupun orang tua berani mengungkapkan kejadian tersebut kepada publik.

"Bisa jadi, pengalaman yang dialami oleh putri dari Sufmi Dasco Ahmad juga dialami oleh anak-anak dari keluarga politisi lainnya. Namun, tidak semua orang atau politisi yang anaknya menjadi korban cyberbullying mau atau berani angkat bicara atau speak up dengan berbagai alasan," tutur Kawiyan.

Baca Juga: Kondisi Ammar Zoni Jadi Sorotan, Keluarga Minta Status Tahanan High Risk Dievaluasi

KPAI turut mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh perundungan di ruang digital. Tindakan tersebut bukan sekadar ejekan atau komentar negatif, melainkan dapat menimbulkan dampak psikologis serius bagi anak.

Korban cyberbullying berpotensi mengalami rasa malu, kehilangan kepercayaan diri, kecemasan, ketakutan, hingga menarik diri dari lingkungan sosial.

Dampaknya juga dapat berlangsung dalam jangka panjang karena jejak digital perundungan bisa terus beredar dan diakses berulang kali.

Kondisi tersebut berisiko mengganggu konsentrasi belajar, prestasi pendidikan, hubungan sosial, hingga proses pembentukan karakter anak.

Dalam kondisi tertentu, Kawiyan menyebut perundungan digital juga dapat meningkatkan risiko depresi, perilaku menyakiti diri sendiri, bahkan memunculkan pikiran untuk mengakhiri hidup.

Karena itu, ia meminta masyarakat tidak menjadikan ambisi, persaingan, maupun perbedaan politik orang dewasa sebagai pembenaran untuk menyerang anak.

"Jangan sampai anak-anak harus membayar mahal atas perbedaan dan persaingan politik orang tuanya. Serangan di media sosial mungkin hanya berlangsung beberapa detik atau menit bagi pelakunya, tetapi luka psikologis yang dialami anak bisa membekas bertahun-tahun dan memengaruhi masa depan mereka," tutur dia.

Sebelumnya, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum setelah putrinya diduga menjadi korban perundungan di media sosial. Kasus tersebut mencuat di tengah isu pemilihan wakil presiden baru di MPR.

Dasco mengaku telah berbicara langsung dengan anaknya yang masih di bawah umur dan meminta izin untuk mengambil langkah hukum terkait dugaan perundungan tersebut.

Ia juga telah berkomunikasi dengan tim kuasa hukumnya guna membahas langkah terbaik dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

"Saya meminta izin kepada anak saya yang masih di bawah umur untuk saya mengambil langkah-langkah hukum yang dianggap perlu. Ini saya masih komunikasi dengan pengacara saya agar kemudian dapat dicari jalan yang terbaik," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Dasco juga mengaku telah menjelaskan kepada anaknya bahwa perundungan merupakan tindakan tidak sehat dan tidak seharusnya terjadi, baik terhadap putrinya maupun anak-anak lainnya.

Ia menilai tindakan hukum diperlukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku agar anak tidak menjadi pihak yang harus menanggung persoalan orang tuanya.

"Kita juga harus memberikan efek jera ketika kemudian anak harus menanggung beban orang tua yang seharusnya anak itu kemudian tidak merasakannya," ujarnya.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Taufan Bara Mukti
Editor: Taufan Bara Mukti