Potong Anggaran Luar Negeri, Ketua DPR Dinilai Beri Terobosan

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Keputusan pemimpin DPR mengurangi anggaran kunjungan kerja di luar negeri hingga menghemat sekitar Rp139 miliar mendapat apresiasi. Langkah itu dinilai sangat bermanfaat di tengah citra parlemen yang selama ini dinilai menghamburkan uang negara.

Hal itu diungkapkan oleh Direktur Center for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/1/2016).

"Adanya pengurangan biaya kunjungan kerja ke luar negeri ini, kalau bagi saya, ini terobosan mengagumkan karena DPR akan kembali fokus ke pembahasan RUU," kata Uchok di Kompleks Parlemen, Kamis (28/1/2016).

Disampaikan Uchok, selama ini kerja para anggota dewan memang tak seimbang karena lebih banyak berada di luar kota dan luar negeri dibanding membuat UU di Jakarta. Padahal, kalau mau jujur, kata Uchok, seharusnya DPD RI yang banyak berada di luar kota sebab ditugaskan mengawasi pembangunan di daerah.

"Jadi, selama ini tugas DPD itu diambil alih DPR karena justru mereka yang banyak di luar kota," imbuhnya.

Dengan anggaran kunjungan kerja ke luar negeri dikurangi Rp139 miliar maka DPR akan kembali ke habitat mereka, yakni membahas RUU. Uchok menilai bahwa dari 40 RUU di Prolegnas Prioritas 2016, setidaknya 50 persen akan bisa selesai kalau dikurangi jatah jalan-jalannya.

"Jujur saja, kelihatannya DPR selama ini paling malas rapat di ruangan. Tapi, kalau diajak jalan-jalan, wajahnya langsung pada senang. Kalau rapat pada bete mukanya. Maka pemimpin DPR sudah benar. Mereka memang harus dipaksa seperti itu untuk kembali bekerja. Dengan dikurangi Rp130-an miliar itu, artinya dipaksa kembali bekerja. Di 2015 mereka kan kurang bekerja keras dan terbukti hasilnya jelek. RUU saja cuma sedikit sekali yang berhasil selesai dibahas," tandasnya.

Diketahui, demi menjalankan komitmen perbaikan kinerja serta penghematan anggaran negara, pemimpin DPR RI yang baru sepakat untuk mengurangi jumlah kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri sehingga berhasil menghemat Rp139 miliar. Keputusan itu diambil dalam rapat pemimpin DPR pengganti badan musyawarah (bamus) di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (27/1/2016).

"Dari pengurangan kunker itu, Setjen DPR sudah menghitung, terdapat pengurangan alokasi anggaran sebesar Rp 139.150.326.000," kata Ade Komarudin.

Jumlah total anggaran yang sebelumnya dipatok untuk kepentingan kunker adalah sekitar Rp360 miliar. Terobosan itu diambil agar DPR bisa memenuhi target pembahasan legislasi. Selain pengurangan anggaran kunker ke luar negeri, pemimpin DPR juga memutuskan untuk mengurangi waktu reses dari sebelumnya sekitar 30-45 hari menjadi maksimal 17 hari.

Dari hitungan Setjen DPR RI, para anggota dewan akan memiliki waktu efektif bekerja di kantor parlemen selama 180 hari dalam setahun.

Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat hari kerja efektif parlemen cuma 120 hari, di Australia 69 hari, dan Selandia Baru 67 hari.

"Kami ingin memaksimalkan pengabdian DPR kepada rakyat. Artinya, rakyat membayar pajak untuk menggaji dewan menjadi tak sia-sia karena kami benar-benar bekerja," tandas Ade Komarudin.