Kalau Konflik Israel vs Iran Berkapanjangan, APBN Semakin Terbebani

Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah mengambil langkah-langkah strategis secara proaktif untuk mengantisipasi dampak dari konflik Israel dengan Iran.

Said menyarankan, pertama, agar pemerintah mengambil langkah diplomatik aktif melalui lembaga internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). 

Menurutnya, langkah tersebut bertujuan untuk mendorong gencatan senjata antara kedua negara tersebut, sekaligus mendukung upaya perdamaian antara Israel dan Palestina.

Said juga menekankan pentingnya agar PBB memiliki peran yang lebih signifikan dalam upaya menciptakan perdamaian dunia.

"Upaya (tersebut) memang tidak mudah, karena (dukungan kuat) dari Amerika Serikat (AS) dan Inggris kepada Israel,” kata Said dalam keterangannya kepada media, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menilai dari perspektif ekonomi, meningkatnya ketegangan di Timur Tengah yang mengakibatkan kenaikan harga minyak dunia memberi keuntungan bagi dua blok politik utama, yaitu Tiongkok dan Rusia, serta AS, Arab Saudi, dan Kanada, yang semuanya merupakan produsen minyak bumi dan senjata utama di dunia.

Langkah kedua, kata Said, pemerintah harus memastikan pasokan minyak bumi untuk kebutuhan dalam negeri.

"Indonesia bergantung pada impor minyak mentah dan hasil minyak sekitar 3,5 juta ton per bulan, merujuk data pada 2023,” imbuhnya.

Apabila konflik berlanjut, lanjut Said, jalur suplai minyak bumi melalui Selat Hormuz dapat terganggu. Apalagi, Iran merupakan salah satu produsen minyak bumi terbesar di dunia dengan produksi hingga 3,45 juta barel per hari pada 2023.

Menurutnya, konsekuensi dari kenaikan harga minyak dunia akan memberikan beban besar bagi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).