Market Indices

Amerika Serikat: Dibalik Kebijakan Easy Money(1)

Oleh Ihsan - Rubrik Internasional

04 Mei 2013 10:00:00 WIB

WE.CO.ID Apa yang menjadi kesamaan dari China, Jepang, dan Korea Selatan akhir-akhir ini? Mereka tampaknya sama-sama memiliki keyakinan bahwa kedaulatan ekonomi mereka, dalam hal ini kemampuan untuk mengendalikan arus keluar masuknya dana (modal), sangat bergantung pada kebijakan yang diambil Federal Reserve (Bank Sentral AS).


Pada Desember 2012 lalu, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe berkomentar secara kritis bahwa "Bank-bank sentral di seluruh dunia terus menerus mencetak uang .... dan Amerika Serikat adalah pelopornya. Jika terus berlangsung, yen pasti akan menguat”. Jepang berniat untuk melawan hal ini dan berupaya melemahkan nilai tukar Yen dengan segala cara.


Sementara itu, pada suatu kesempatan di Beijing pada bulan September 2012 silam, Gubernur Bank of Korea (Bank Sentral Korsel) Kim Choong-soo mengatakan bahwa, "Korea dan China perlu melakukan upaya bersama untuk meminimalkan efek negatif yang timbul dari kebijakan moneter negara-negara maju." Tentu saja sasaran utama komentar ini adalah Amerika Serikat.


Akar masalahnya adalah kebijakan moneter AS mungkin memang optimal untuk “menyelamatkan” ekonominya sendiri, namun belum tentu optimal bagi dunia. Ada konflik antara peran domestik dari mata uang dolar AS dan perannya sebagai “alat tukar/pembayaran internasional."


Hubungan AS-China


Hubungan antara AS dan China memiliki arti spesial. Dolar yang dikirim ke China untuk membeli barang-barang manufaktur murah, kembali lagi ke AS dalam bentuk pinjaman berbunga rendah dan kemudian didaur ulang masuk kembali ke sistem keuangan AS yang akhirnya menciptakan kredit/pinjaman yang lebih murah untuk pasar domestik AS. Dalam hal ini, tidak ada mekanisme penyesuai yang seharusnya bertindak untuk membalikkan surplus perdagangan China atau defisit perdagangan AS. Dengan kata lain, tidak terjadi depresiasi dolar yang dapat membuat barang-barang ekspor AS lebih kompetitif, ditambah dengan tidak adanya upaya pengetatan dari The Fed (setidaknya hingga saat ini), sehingga tidak mustahil akan terjadi lagi gelembung yang dipicu oleh suku bunga rendah untuk kemudian meledak kembali sebagai krisis.


China telah membangun sebuah gunung cadangan moneter sebesar US$3,3 triliun, yang 60%-nya adalah surat berharga pemerintah AS. Amerika Serikat sendiri telah mengakumulasikan utang internasional terbesar di dunia hingga US$15,9 triliun. Dari hubungan ini, China takut akan jatuhnya daya beli dari timbunan dolar mereka. AS menuduh China "memanipulasi" mata uangnya, sementara China balik menyalahkan pemborosan AS.


Namun, apapun kekhawatiran dunia, AS hingga saat ini masih mampu membayar tagihan mereka dalam mata uang yang mereka cetak sendiri. Meskipun utang pemerintah AS terus membesar dan berkembang, AS terus mampu menjual surat-surat utangnya pada rekor tingkat bunga yang rendah di saat krisis sekalipun. Dolar masih menyumbang 60% dari cadangan devisa global di berbagai negara di dunia. Sebesar 75% dari impor global negara-negara lain, selain Amerika Serikat, juga masih menggunakan mata uang dolar.


China meyakini arsitektur keuangan internasional saat ini yang didominasi AS gagal untuk memberikan keamanan yang memadai bagi kepentingan ekonomi global. Namun, sayangnya, belum ada alternatif lain yang tidak menimbulkan kerugian besar pada cadangan devisa yang ada saat ini.


Hal ini dapat dipelajari dari sejarah yang terjadi selama krisis Terusan Suez tahun 1956. Saat itu, pemerintahan AS yang dipimpin Eisenhower mengancam akan menciptakan krisis poundsterling untuk memaksa Inggris keluar dari Mesir. Langkah ini berani diambil karena keruntuhan nilai tukar poundsterling hanya berpengaruh kecil bagi ekonomi Amerika Serikat. Mengapa? Karena kepemilikan pemerintah AS akan sekuritas Inggris (sebagai cadangan devisa) hanyalah sebesar US$1 per penduduk AS. Bandingkan kondisinya dengan kepemilikan China atas sekuritas (surat berharga) AS yang kini telah mencapai lebih dari US$1,000 per penduduk China. Kejatuhan dolar berarti kejatuhan daya beli global dari timbunan devisa China. Jadi tidak ada satupun dari “pasangan” pernikahan moneter ini yang kemungkinan akan mengajukan “cerai” dalam waktu dekat.


(bersambung)

Foto: wikimedia.org

Recomended Reading

Executive Brief

Dahlan akui kesulitan untuk selamatkan usaha PT Merpati Nusantara Airline.

Dahlan: Proyek jalan tol Trans-Sumatera terapkan pola "bangun jual".

Garuda Indonesia Travel Fair 2014 bukukan transaksi Rp 223,065 miliar.

Dahlan pastikan tidak akan ada pergantian direksi BUMN sebelum terbentuknya pemerintahan baru.

Semarang jadi pasar potensial bagi sektor pariwisata.

Pemprov Jatim imbau masyarakat dirikan bangunan atau properti ramah lingkungan.

Pemerintah diminta perbanyak standardisasi sehingga produk dalam negeri siap hadapi MEA.

Investor asal Surabaya kian minati beragam produk properti di Australia.

BI terbitkan empat aturan penyempurnaan ketentuan transaksi valas.

Menkeu: Isu normalisasi kebijakan moneter The Fed sebabkan kekhawatiran pelaku pasar keuangan.

OJK: Pendidikan keuangan pada masyarakat dapat tingkatkan pemanfaatan produk perbankan.

BRI akan realisasikan satu unit Kapal Teras pada tahun ini.

Banggar DPR sepakati postur pinjaman luar negeri RAPBN 2015 sebesar Rp 23,8 triliun.

Modern Internasional akan terus kembangkan bisnis makanan dan minuman siap saji.

DBS: Bisnis wealth management dunia sedang soroti Indonesia.

Vaninder Singh nilai Indonesia mampu respons dengan baik kebijakan kenaikan suku bunga Fed.

Entertainment & Life Style

14 September 2014 - Entertainment & Life Style

Indosat Perbarui Jaringan di Empat Kota

13 September 2014 - Olahraga

Timnas Senior Dijadwalkan Hadapi Lebanon