Market Indices

Amerika Serikat: Dibalik Kebijakan Easy Money(1)

Oleh Ihsan - Rubrik Internasional

04 Mei 2013 10:00:00 WIB

WE.CO.ID Apa yang menjadi kesamaan dari China, Jepang, dan Korea Selatan akhir-akhir ini? Mereka tampaknya sama-sama memiliki keyakinan bahwa kedaulatan ekonomi mereka, dalam hal ini kemampuan untuk mengendalikan arus keluar masuknya dana (modal), sangat bergantung pada kebijakan yang diambil Federal Reserve (Bank Sentral AS).


Pada Desember 2012 lalu, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe berkomentar secara kritis bahwa "Bank-bank sentral di seluruh dunia terus menerus mencetak uang .... dan Amerika Serikat adalah pelopornya. Jika terus berlangsung, yen pasti akan menguat”. Jepang berniat untuk melawan hal ini dan berupaya melemahkan nilai tukar Yen dengan segala cara.


Sementara itu, pada suatu kesempatan di Beijing pada bulan September 2012 silam, Gubernur Bank of Korea (Bank Sentral Korsel) Kim Choong-soo mengatakan bahwa, "Korea dan China perlu melakukan upaya bersama untuk meminimalkan efek negatif yang timbul dari kebijakan moneter negara-negara maju." Tentu saja sasaran utama komentar ini adalah Amerika Serikat.


Akar masalahnya adalah kebijakan moneter AS mungkin memang optimal untuk “menyelamatkan” ekonominya sendiri, namun belum tentu optimal bagi dunia. Ada konflik antara peran domestik dari mata uang dolar AS dan perannya sebagai “alat tukar/pembayaran internasional."


Hubungan AS-China


Hubungan antara AS dan China memiliki arti spesial. Dolar yang dikirim ke China untuk membeli barang-barang manufaktur murah, kembali lagi ke AS dalam bentuk pinjaman berbunga rendah dan kemudian didaur ulang masuk kembali ke sistem keuangan AS yang akhirnya menciptakan kredit/pinjaman yang lebih murah untuk pasar domestik AS. Dalam hal ini, tidak ada mekanisme penyesuai yang seharusnya bertindak untuk membalikkan surplus perdagangan China atau defisit perdagangan AS. Dengan kata lain, tidak terjadi depresiasi dolar yang dapat membuat barang-barang ekspor AS lebih kompetitif, ditambah dengan tidak adanya upaya pengetatan dari The Fed (setidaknya hingga saat ini), sehingga tidak mustahil akan terjadi lagi gelembung yang dipicu oleh suku bunga rendah untuk kemudian meledak kembali sebagai krisis.


China telah membangun sebuah gunung cadangan moneter sebesar US$3,3 triliun, yang 60%-nya adalah surat berharga pemerintah AS. Amerika Serikat sendiri telah mengakumulasikan utang internasional terbesar di dunia hingga US$15,9 triliun. Dari hubungan ini, China takut akan jatuhnya daya beli dari timbunan dolar mereka. AS menuduh China "memanipulasi" mata uangnya, sementara China balik menyalahkan pemborosan AS.


Namun, apapun kekhawatiran dunia, AS hingga saat ini masih mampu membayar tagihan mereka dalam mata uang yang mereka cetak sendiri. Meskipun utang pemerintah AS terus membesar dan berkembang, AS terus mampu menjual surat-surat utangnya pada rekor tingkat bunga yang rendah di saat krisis sekalipun. Dolar masih menyumbang 60% dari cadangan devisa global di berbagai negara di dunia. Sebesar 75% dari impor global negara-negara lain, selain Amerika Serikat, juga masih menggunakan mata uang dolar.


China meyakini arsitektur keuangan internasional saat ini yang didominasi AS gagal untuk memberikan keamanan yang memadai bagi kepentingan ekonomi global. Namun, sayangnya, belum ada alternatif lain yang tidak menimbulkan kerugian besar pada cadangan devisa yang ada saat ini.


Hal ini dapat dipelajari dari sejarah yang terjadi selama krisis Terusan Suez tahun 1956. Saat itu, pemerintahan AS yang dipimpin Eisenhower mengancam akan menciptakan krisis poundsterling untuk memaksa Inggris keluar dari Mesir. Langkah ini berani diambil karena keruntuhan nilai tukar poundsterling hanya berpengaruh kecil bagi ekonomi Amerika Serikat. Mengapa? Karena kepemilikan pemerintah AS akan sekuritas Inggris (sebagai cadangan devisa) hanyalah sebesar US$1 per penduduk AS. Bandingkan kondisinya dengan kepemilikan China atas sekuritas (surat berharga) AS yang kini telah mencapai lebih dari US$1,000 per penduduk China. Kejatuhan dolar berarti kejatuhan daya beli global dari timbunan devisa China. Jadi tidak ada satupun dari “pasangan” pernikahan moneter ini yang kemungkinan akan mengajukan “cerai” dalam waktu dekat.


(bersambung)

Foto: wikimedia.org

Recomended Reading

Berita Terkini

Minggu, 20/04/2014 21:00 WIB

PLN Kekurangan 22 Kargo LNG Pada 2015

Minggu, 20/04/2014 20:01 WIB

Pengamat: JK Lebih Tepat Jadi Negarawan

Minggu, 20/04/2014 19:01 WIB

Perkebunan Sawit Serobot 600 Hektare Tanah Masyarakat

Minggu, 20/04/2014 18:01 WIB

Kemenkop Bantah "Pasung" Peran Dekopin

Minggu, 20/04/2014 17:01 WIB

KSPI Bakal Perjuangkan Kenaikan Upah 30 Persen

Executive Brief

BEI beri sanksi terhadap 49 emiten yang terlambat menyampaikan laporan keuangan audit 2013.

OJK belum punya aturan tentang financial planner.

BI: Neraca Pembayaran Triwulan I diprediksi surplus USD2 miliar.

Pelindo II tunjuk Mitsui untuk operasikan terminal kontainer 1 (CT1).

Kemenparekraf anggarkan dana Rp 30 miliar buat promosi pariwisata Indonesia.

Kusumaningtuti: Perlindungan konsumen lembaga keuangan masih rendah.

Pendaftaran SBMPTN dibuka pada 12 Mei-6 Juni 2014.

Adi Sarana Armada catat laba bersih Rp 92,01 miliar pada 2013.

Indonesian Paradise Property bukukan laba Rp 26,25 miliar pada tahun 2013.

Pemprov DKI: Kerugian akibat macet Rp17,2 triliun per tahun.

Tahun 2030 Pemprov DKI targetkan 60% penduduknya menggunakan transportasi umum,

Posisi utang luar negeri Indonesia per Februari 2014 adalah USD272,1 miliar.

Pelindo II dan Mitsui tanda tangani share holder agreement untuk New Tanjung Priok.

Jalur KRL Commuter layang melingkar atau loop line yang akan dibangun di Jakarta membutuhkan investasi Rp10 Triliun.

Organda: Subsidi BBM tak bisa ditekan selama angkutan umum tidak diperbaiki.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan KA Kemenhub:  Pemerintah berencana membangun jalur KRL Commuter layang melingkar atau loop line di Jakarta.

Tahun ini anggaran subsidi BBM mencapai Rp 210,7 triliun dengan kuota 48 juta kiloliter.

Libur panjang, wisatawan serbu kota Bandung.

KPU: Jadwal pendaftaran capres dan cawapres tanggal 18-20 Mei 2014.