• HM Sampoerna
Market Indices

Manfaatkan e-KTP dan NIK, BI, Dirjen Pajak Gandeng Kementerian Dalam Negeri.

Rubrik Nasional

06 Mei 2013 16:30:00 WIB

Bank Indonesaia, Dirjen Pajak dan Badan Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
menandatangani kesepakatan bersama dengan Ditjen Kependudukan dan pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) kementerian Dalam Negeri untuk pemanfaaan Nomer Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan KTP Elektronik.

Penandatangan dilakukan oleh, Gamawan Fauzi, Menteri dalam Negeri, Darmin Nasution, Gubernur Bank Indonesai. Fuad Rahmany, Dirjen Pajak, Bambang widiyanto, Deputi Setwapres Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan, di kantor kementerian Dalam Negeri, Senin (6/05/2013).

Menurut Fuad rahmany, saat ini baru sekitar 19 juta orang yang patuh bayar pajak, ada 1/5 yang belum mengembalikan SPT. Padahal data wajib pajak ada 60 juta dan ada 140 juta orang yang sudah memiliki pekerjaan. " Saat ini kelemahan pada kami ada pada analisis informasi data penduduk. Dengan single ID sangat penting dan akan sangat membantu untuk menggali potensi perpajakan," ujar Fuad

Nantinya untuk validasi pendaftaran dan perubahan data wajib pajak  Ditjen Pajak akan mewajibkan Wajib Pajak orang pribadi, wakil pengurus Wajib Pajak Badan atau kuasa Wajib Pajak untuk memiliki dan menunjukan KTP elektronik untuk pendaftaran Nomer Pokok Wajib Pajak (NPWP), pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Sementara itu menurut Darmin Nasution, separuh orang dewasa indonesia pernah berurusan dengan bank, namun tidak didukung  sistem data yg akurat, sehingga satu orang bisa membuat banyak data rekening. Padahal transaksi melalui RTGS yang terjadi setiap hari nominalnya sebesar Rp250 triliun. " Transaksi itu  melalui bank, tapi  dibelakang bank pemainya orang, kata darmin.

Bambang widianto,  mengatakan data yang dimiliki Ditjen Kependudukan dan Satatan Sipil (Ditjen Dukcapil) kementerian Dalam Negeri sangat akurat dan dapat disinergikan dengan data pada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)  untuk kepentingan memberikan bantuan sosial langung dengan tepat, seperti beasiswa, raskin, dan Jamkesmas. "saat ini data yang didapat dari BPS mencatat ada 11,66% data penduduk miskin dan 40% data rumah tangga miskin,  Data dan sebaranya ini dapat diakses siapa saja, gratis, namun untuk data nama dan alamat kami lindungi untuk alasan keamanan," ujar Bambang

Gamawan Fauzi, mengungkapkan banyak manfaat Elektronik KTP ( e-KTP) untuk kepentingan besar, data terus di perbaiki. " Dari  pemutahiran data yang dilakukan, kita menemukan jumlah penduduk dewasa ada 259 juta orang, ternyata ada penggandaan KTP, bahkan hingga 10 KTP utk satu orang. Lalu Kita bersihkan NIK  hilang 8 juta. Namun NIK bisa digandakan juga, data nama, taggal dan tahun lahir bisa di ganti. Dengan NIK saja kita masih lemah. Tahap selanjutnya kita menggunakan sidik jari, ternyata masih  ada kasus  pelanggaran, ada sebanyak 800.000 KTP yang digandakan hingga tiga kali, entah apa motifnya, kini kita menggunakan iris mata, untuk menangkalnya," tutur Gamawan yang menggaku belum menerapkan hukum bagi pelanggaran penggandaan KTP.

Sufri yuliardi
Foto: Sufri yuliardi

Penulis: Sufri Yuliardi

Editor: Sufri

Recomended Reading

Kabar EkBis

25 Desember 2014 - Ekonomi Bisnis

Ini Tantangan Besar Industri Gula dalam Negeri

25 Desember 2014 - Ekonomi Bisnis

"Outlook" Ekspor Indonesia 2015 Naik 15 Persen

Kabar Indonesia

25 Desember 2014 - Daerah

Sore Ini, Jakarta akan Diguyur Hujan

25 Desember 2014 - Daerah

Wagub DKI: Natal adalah Hari yang Indah

25 Desember 2014 - Daerah

Djarot: Misa Natal Berjalan Lancar

Executive Brief

Inflasi Rusia capai angka 10,4 persen.

Seorang anak Mesir lima tahun meninggal akibat flu burung H5N1.

JungleLand hadirkan hiburan untuk liburan akhir tahun.

Sekjen PBB kutuk penculikan pilot Jordania oleh ISIS.

Dua koperasi di Padangpariaman peroleh hibah Rp 900 juta dari Kemenkop.

Kemenkumham berikan remisi Natal pada 9.068 narapidana.

Aljazair tingkatkan pengamanan setelah tewasnya pemimpin kelompok afiliasi ISIS.

Menkeu Bambang: Pemerintah akan umumkan kebijakan baru BBM bersubsidi sebelum Januari.

Pertamina minta data teknis ke Total terkait Blok Mahakam.

Pemerintah gunakan sistem peringatan dini untuk pantau kinerja BUMN.

BNN Kepri amankan dua orang tersangka pelundupan 948 gram sabu dari Malaysia ke Batam.

Kinerja ekspor Indonesia pada 2015 diperkirakan mampu meningkat antara 15-20 persen.

Pemerintah batal bangun dermaga penyeberangan di Kepulauan Mentawai.

JNE sambut baik upaya pemerintah tekan biaya logistik melalui pemangkasan perizinan.

Kantor Imigrasi Riau catat peningkatan pembuatan paspor hingga 15 persen pada Desember.

Recommended Reading

Kamis, 25/12/2014 17:23 WIB

Sikap Hamdan Zoelva Diapresiasi

Kamis, 25/12/2014 14:23 WIB

Hindari Korban Jiwa, BPBD Optimalkan Upaya Prabencana

Kamis, 25/12/2014 13:56 WIB

Kadin: Pengaruh Inflasi Hantam Sektor Pariwisata

Kamis, 25/12/2014 10:58 WIB

Telkom Bantu Pengembangan IT Wilayah Perbatasan

Kamis, 25/12/2014 09:52 WIB

Ini Tantangan Besar Industri Gula dalam Negeri

Kamis, 25/12/2014 09:02 WIB

Inflasi Rusia Lampaui 10 Persen

Kamis, 25/12/2014 06:38 WIB

Pertamina Minta Data Total Terkait Blok Mahakam

Kamis, 25/12/2014 03:01 WIB

Pemerintah Umumkan Kebijakan Baru BBM Sebelum Januari

Entertainment

24 Desember 2014 - Entertainment & Life Style

Polisi Larang Peredaran Film "Senyap"