Market Indices

Manfaatkan e-KTP dan NIK, BI, Dirjen Pajak Gandeng Kementerian Dalam Negeri.

Oleh Sufri - Rubrik Nasional

06 Mei 2013 16:30:00 WIB

Bank Indonesaia, Dirjen Pajak dan Badan Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
menandatangani kesepakatan bersama dengan Ditjen Kependudukan dan pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) kementerian Dalam Negeri untuk pemanfaaan Nomer Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan KTP Elektronik.

Penandatangan dilakukan oleh, Gamawan Fauzi, Menteri dalam Negeri, Darmin Nasution, Gubernur Bank Indonesai. Fuad Rahmany, Dirjen Pajak, Bambang widiyanto, Deputi Setwapres Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan, di kantor kementerian Dalam Negeri, Senin (6/05/2013).

Menurut Fuad rahmany, saat ini baru sekitar 19 juta orang yang patuh bayar pajak, ada 1/5 yang belum mengembalikan SPT. Padahal data wajib pajak ada 60 juta dan ada 140 juta orang yang sudah memiliki pekerjaan. " Saat ini kelemahan pada kami ada pada analisis informasi data penduduk. Dengan single ID sangat penting dan akan sangat membantu untuk menggali potensi perpajakan," ujar Fuad

Nantinya untuk validasi pendaftaran dan perubahan data wajib pajak  Ditjen Pajak akan mewajibkan Wajib Pajak orang pribadi, wakil pengurus Wajib Pajak Badan atau kuasa Wajib Pajak untuk memiliki dan menunjukan KTP elektronik untuk pendaftaran Nomer Pokok Wajib Pajak (NPWP), pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Sementara itu menurut Darmin Nasution, separuh orang dewasa indonesia pernah berurusan dengan bank, namun tidak didukung  sistem data yg akurat, sehingga satu orang bisa membuat banyak data rekening. Padahal transaksi melalui RTGS yang terjadi setiap hari nominalnya sebesar Rp250 triliun. " Transaksi itu  melalui bank, tapi  dibelakang bank pemainya orang, kata darmin.

Bambang widianto,  mengatakan data yang dimiliki Ditjen Kependudukan dan Satatan Sipil (Ditjen Dukcapil) kementerian Dalam Negeri sangat akurat dan dapat disinergikan dengan data pada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)  untuk kepentingan memberikan bantuan sosial langung dengan tepat, seperti beasiswa, raskin, dan Jamkesmas. "saat ini data yang didapat dari BPS mencatat ada 11,66% data penduduk miskin dan 40% data rumah tangga miskin,  Data dan sebaranya ini dapat diakses siapa saja, gratis, namun untuk data nama dan alamat kami lindungi untuk alasan keamanan," ujar Bambang

Gamawan Fauzi, mengungkapkan banyak manfaat Elektronik KTP ( e-KTP) untuk kepentingan besar, data terus di perbaiki. " Dari  pemutahiran data yang dilakukan, kita menemukan jumlah penduduk dewasa ada 259 juta orang, ternyata ada penggandaan KTP, bahkan hingga 10 KTP utk satu orang. Lalu Kita bersihkan NIK  hilang 8 juta. Namun NIK bisa digandakan juga, data nama, taggal dan tahun lahir bisa di ganti. Dengan NIK saja kita masih lemah. Tahap selanjutnya kita menggunakan sidik jari, ternyata masih  ada kasus  pelanggaran, ada sebanyak 800.000 KTP yang digandakan hingga tiga kali, entah apa motifnya, kini kita menggunakan iris mata, untuk menangkalnya," tutur Gamawan yang menggaku belum menerapkan hukum bagi pelanggaran penggandaan KTP.

Sufri yuliardi
Foto: Sufri yuliardi

Penulis: Sufri Yuliardi

Recomended Reading

Kabar EkBis

20 Agustus 2014 - Properti

Dahlan Resmikan Proyek Besar PTPP

20 Agustus 2014 - Infrastruktur

Tekan Biaya Logistik, IKAL Dukung Tol Laut

Kabar Indonesia

20 Agustus 2014 - Politik

Dirut RNI: Intervensi Masih Kental di BUMN

20 Agustus 2014 - Politik

PDI-P: RAPBN 2015 Miskin Program Stimulus

Executive Brief

BI habiskan sekitar Rp 3 triliun per tahun untuk cetak uang kartal.

BI dorong Pemprov Jateng sosialisasikan transaksi nontunai.

Tri Herdianto: Keberadaan OJK arahkan industri keuangan untuk ikuti aturan hukum.

KSEI akan kerja sama dengan Bank Mandiri untuk sinergikan pasar modal dan perbankan.

Menkeu: :enaikan harga BBM bersubsidi dapat berikan ruang fiskal yang lebih ekspansif.

Enny Sri Hartati: RAPBN 2015 butuhkan terobosan fundamental oleh pemerintah baru.

PDI-P: RAPBN 2015 masih miskin program stimulus yang bermanfaat.

Menkeu: Alokasi dana desa yang ideal adalah Rp 64 triliun.

DJP gandeng Kepolisian RI untuk amankan penerimaan pajak 2014.

OJK: Pengembangan infrastruktur dan perbaikan peraturan perlu terus dilakukan.

Budi Gunadi optimis kinerja IHSG di BEI akan terus membaik.

Menkeu: Pemerintah dan DPR siap lakukan pembahasan RUU Redenominasi.

BI perluas sosialisasi tentang penggunaan alat pembayaran nontunai.

Faisal Basri harapkan pemerintahan baru naikkan rasio alokasi anggaran infrastruktur.

Menkeu: Penerbitan uang NKRI jadi momentum penggunaan rupiah dalam setiap transaksi.

RNI: Indonesia masih kekurangan SDM di bidang industri gula.

Undip: Pemerintah mendatang harus mampu tingkatkan efisiensi.

MS Hidayat harapkan staf Kemenperin terus tingkatkan kinerja secara optimal.

Ditjen Pajak keluarkan meterai tempel dengan desain baru.

Komisi Pemberantasan Korupsi meluncurkan KanalKPK TV yaitu siaran mengenai program pencegahan korupsi melalui siaran "streaming"

Entertainment & Life Style

18 Agustus 2014 - Olahraga

Sturridge Bawa Liverpool Raih Kemenangan