• PT. Sawit Sumber Mas
Market Indices

Manfaatkan e-KTP dan NIK, BI, Dirjen Pajak Gandeng Kementerian Dalam Negeri.

Rubrik Nasional

06 Mei 2013 16:30:00 WIB

Bank Indonesaia, Dirjen Pajak dan Badan Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
menandatangani kesepakatan bersama dengan Ditjen Kependudukan dan pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) kementerian Dalam Negeri untuk pemanfaaan Nomer Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan KTP Elektronik.

Penandatangan dilakukan oleh, Gamawan Fauzi, Menteri dalam Negeri, Darmin Nasution, Gubernur Bank Indonesai. Fuad Rahmany, Dirjen Pajak, Bambang widiyanto, Deputi Setwapres Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan, di kantor kementerian Dalam Negeri, Senin (6/05/2013).

Menurut Fuad rahmany, saat ini baru sekitar 19 juta orang yang patuh bayar pajak, ada 1/5 yang belum mengembalikan SPT. Padahal data wajib pajak ada 60 juta dan ada 140 juta orang yang sudah memiliki pekerjaan. " Saat ini kelemahan pada kami ada pada analisis informasi data penduduk. Dengan single ID sangat penting dan akan sangat membantu untuk menggali potensi perpajakan," ujar Fuad

Nantinya untuk validasi pendaftaran dan perubahan data wajib pajak  Ditjen Pajak akan mewajibkan Wajib Pajak orang pribadi, wakil pengurus Wajib Pajak Badan atau kuasa Wajib Pajak untuk memiliki dan menunjukan KTP elektronik untuk pendaftaran Nomer Pokok Wajib Pajak (NPWP), pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Sementara itu menurut Darmin Nasution, separuh orang dewasa indonesia pernah berurusan dengan bank, namun tidak didukung  sistem data yg akurat, sehingga satu orang bisa membuat banyak data rekening. Padahal transaksi melalui RTGS yang terjadi setiap hari nominalnya sebesar Rp250 triliun. " Transaksi itu  melalui bank, tapi  dibelakang bank pemainya orang, kata darmin.

Bambang widianto,  mengatakan data yang dimiliki Ditjen Kependudukan dan Satatan Sipil (Ditjen Dukcapil) kementerian Dalam Negeri sangat akurat dan dapat disinergikan dengan data pada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)  untuk kepentingan memberikan bantuan sosial langung dengan tepat, seperti beasiswa, raskin, dan Jamkesmas. "saat ini data yang didapat dari BPS mencatat ada 11,66% data penduduk miskin dan 40% data rumah tangga miskin,  Data dan sebaranya ini dapat diakses siapa saja, gratis, namun untuk data nama dan alamat kami lindungi untuk alasan keamanan," ujar Bambang

Gamawan Fauzi, mengungkapkan banyak manfaat Elektronik KTP ( e-KTP) untuk kepentingan besar, data terus di perbaiki. " Dari  pemutahiran data yang dilakukan, kita menemukan jumlah penduduk dewasa ada 259 juta orang, ternyata ada penggandaan KTP, bahkan hingga 10 KTP utk satu orang. Lalu Kita bersihkan NIK  hilang 8 juta. Namun NIK bisa digandakan juga, data nama, taggal dan tahun lahir bisa di ganti. Dengan NIK saja kita masih lemah. Tahap selanjutnya kita menggunakan sidik jari, ternyata masih  ada kasus  pelanggaran, ada sebanyak 800.000 KTP yang digandakan hingga tiga kali, entah apa motifnya, kini kita menggunakan iris mata, untuk menangkalnya," tutur Gamawan yang menggaku belum menerapkan hukum bagi pelanggaran penggandaan KTP.

Sufri yuliardi
Foto: Sufri yuliardi

Penulis: Sufri Yuliardi

Editor: Sufri

Recomended Reading

Minggu, 24/05/2015 00:31 WIB

Relawan: Pemerintahan Jokowi Menyimpang dari Jalur

Sabtu, 23/05/2015 13:13 WIB

Gembong Penyelundup Manusia Asal Rohingya Ditangkap

Minggu, 24/05/2015 08:03 WIB

FIFA Tolak Temui Tim Transisi

Executive Brief

Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia desak pemerintah tuntaskan kasus beras sintetis.

BI dorong Pemprov Sulut agar lebih tingkatkan pariwisata dan ekspor.

BPS: Tiongkok merupakan negara pengimpor terbesar Provinsi Sulut tahun 2015.

BTPN permudah proses pembukaan rekening bank dengan gunakan kartu pelajar.

Kementan pandang perlu perbaikan tata niaga untuk hentikan peredaran beras sintetis.

Kemenpupera tegaskan pengeboran sumber mata air mesti taat aturan pemerintah.

Pemprov Bangka Belitung perkuat inovasi UMKM dalam sambut MEA.

Keberadaan gas elpiji 3 kg di Indragiri Hilir alami kelangkaan.

The Fed pastikan naikkan suku bunga pada tahun ini.

Recommended Reading

Minggu, 24/05/2015 18:11 WIB

PKB Dorong Pembentukan Pansus Beras Sintetis

Minggu, 24/05/2015 14:53 WIB

Gudang Beras Plastik di Bogor Digerebek

Minggu, 24/05/2015 14:33 WIB

Kemensos Beri Bantuan Rp 2,3 Miliar Buat Pengungsi Rohingya

Minggu, 24/05/2015 12:13 WIB

Pajak Tol 10% Diberlakukan

Minggu, 24/05/2015 09:13 WIB

Terlantarkan Jamaah, Biro Umrah Akan Dipidanakan

Minggu, 24/05/2015 00:11 WIB

JK ke Pansel KPK: Pilih Calon yang Terbaik

Sabtu, 23/05/2015 21:55 WIB

Kemenpupera: Pengeboran Sumber Mata Air Harus Taati Aturan

Sabtu, 23/05/2015 20:20 WIB

Menpan RB Janji Berikan Sanksi PNS Berijazah Palsu

Entertainment

24 Mei 2015 - Olahraga

Indonesia Dijatuhi Hukuman oleh AFC

24 Mei 2015 - Olahraga

Akhirnya, Bayern Raih Kemenangan