Market Indices

Manfaatkan e-KTP dan NIK, BI, Dirjen Pajak Gandeng Kementerian Dalam Negeri.

Oleh Sufri - Rubrik Nasional

06 Mei 2013 16:30:00 WIB

Bank Indonesaia, Dirjen Pajak dan Badan Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
menandatangani kesepakatan bersama dengan Ditjen Kependudukan dan pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) kementerian Dalam Negeri untuk pemanfaaan Nomer Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan KTP Elektronik.

Penandatangan dilakukan oleh, Gamawan Fauzi, Menteri dalam Negeri, Darmin Nasution, Gubernur Bank Indonesai. Fuad Rahmany, Dirjen Pajak, Bambang widiyanto, Deputi Setwapres Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan, di kantor kementerian Dalam Negeri, Senin (6/05/2013).

Menurut Fuad rahmany, saat ini baru sekitar 19 juta orang yang patuh bayar pajak, ada 1/5 yang belum mengembalikan SPT. Padahal data wajib pajak ada 60 juta dan ada 140 juta orang yang sudah memiliki pekerjaan. " Saat ini kelemahan pada kami ada pada analisis informasi data penduduk. Dengan single ID sangat penting dan akan sangat membantu untuk menggali potensi perpajakan," ujar Fuad

Nantinya untuk validasi pendaftaran dan perubahan data wajib pajak  Ditjen Pajak akan mewajibkan Wajib Pajak orang pribadi, wakil pengurus Wajib Pajak Badan atau kuasa Wajib Pajak untuk memiliki dan menunjukan KTP elektronik untuk pendaftaran Nomer Pokok Wajib Pajak (NPWP), pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Sementara itu menurut Darmin Nasution, separuh orang dewasa indonesia pernah berurusan dengan bank, namun tidak didukung  sistem data yg akurat, sehingga satu orang bisa membuat banyak data rekening. Padahal transaksi melalui RTGS yang terjadi setiap hari nominalnya sebesar Rp250 triliun. " Transaksi itu  melalui bank, tapi  dibelakang bank pemainya orang, kata darmin.

Bambang widianto,  mengatakan data yang dimiliki Ditjen Kependudukan dan Satatan Sipil (Ditjen Dukcapil) kementerian Dalam Negeri sangat akurat dan dapat disinergikan dengan data pada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)  untuk kepentingan memberikan bantuan sosial langung dengan tepat, seperti beasiswa, raskin, dan Jamkesmas. "saat ini data yang didapat dari BPS mencatat ada 11,66% data penduduk miskin dan 40% data rumah tangga miskin,  Data dan sebaranya ini dapat diakses siapa saja, gratis, namun untuk data nama dan alamat kami lindungi untuk alasan keamanan," ujar Bambang

Gamawan Fauzi, mengungkapkan banyak manfaat Elektronik KTP ( e-KTP) untuk kepentingan besar, data terus di perbaiki. " Dari  pemutahiran data yang dilakukan, kita menemukan jumlah penduduk dewasa ada 259 juta orang, ternyata ada penggandaan KTP, bahkan hingga 10 KTP utk satu orang. Lalu Kita bersihkan NIK  hilang 8 juta. Namun NIK bisa digandakan juga, data nama, taggal dan tahun lahir bisa di ganti. Dengan NIK saja kita masih lemah. Tahap selanjutnya kita menggunakan sidik jari, ternyata masih  ada kasus  pelanggaran, ada sebanyak 800.000 KTP yang digandakan hingga tiga kali, entah apa motifnya, kini kita menggunakan iris mata, untuk menangkalnya," tutur Gamawan yang menggaku belum menerapkan hukum bagi pelanggaran penggandaan KTP.

Sufri yuliardi
Foto: Sufri yuliardi

Recomended Reading

Berita Terkini

Jum'at, 18/04/2014 09:58 WIB

Kiper Everton Howard Perpanjang Kontrak

Jum'at, 18/04/2014 09:37 WIB

Atletico Menuju Gelar Liga

Jum'at, 18/04/2014 09:00 WIB

Pakaian Produk Bali Raup Devisa US$ 6,36 Juta

Jum'at, 18/04/2014 08:35 WIB

Krisis Ukraina Sebabkan Nilai Dolar dan Euro Datar

Jum'at, 18/04/2014 08:04 WIB

Mau Ukur Konten Marketing? LinkedIn Sediakan Content Marketing Score

Executive Brief

Putin: Saya berharap tidak gunakan kekuatan militer di Ukraina Timur.

Indonesia Property Watch: Alasan akuisisi BTN mengada-ada.

Pemerintah timbang pengurangan kewajiban bea keluar tambang mineral.

KKP akui kemampuan awasi pencurian ikan di perairan RI terbatas.

Dahlan minta Freeport setor dividen interim.

BPS cegah korupsi dengan Program Pengendalian Gratifikasi.

OJK kaji mekanisme akuisisi Bank Mandiri atas BTN.

BPS pastikan harga komoditas dalam negeri terkendali.

LPS akan likuidasi Tugu Kencana di Sukoharjo.

PT Phapros akan lakukan IPO pada tahun 2015.

Kamis (17/4) sore, IHSG naik ke level 4.897.

Rupiah menguat ke angka Rp 11.423 pada Kamis (17/4) sore.

Dahlan: Akuisisi BTN, Bank Mandiri akan kalahkan Bank Malaysia.

Standard Chartered: Harga BBM bersubsidi harus naik.

Unjuk rasa anti-Piala Dunia terus berlanjut di Brasil.

Indo Premier luncurkan supermarket reksa dana daring, Rabu (16/4).

KPU: Jadwal pendaftaran capres dan cawapres tanggal 18-20 Mei 2014.

Syarief Hasan: Demokrat tetap lanjutkan konvensi dan ajukan capres.

OJK: Tingkat melek keuangan masyarakat Indonesia sangat rendah.

KKP: Indonesia belum manfaatkan potensi budidaya laut.

Entertainment & Life Style

17 April 2014 - Entertainment & Life Style

SpeedUp SmartWatch, Canggih dan Terjangkau

17 April 2014 - Olahraga

Unjuk Rasa Anti-Piala Dunia Berlanjut