• HM Sampoerna
Market Indices

Manfaatkan e-KTP dan NIK, BI, Dirjen Pajak Gandeng Kementerian Dalam Negeri.

Rubrik Nasional

06 Mei 2013 16:30:00 WIB

Bank Indonesaia, Dirjen Pajak dan Badan Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
menandatangani kesepakatan bersama dengan Ditjen Kependudukan dan pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) kementerian Dalam Negeri untuk pemanfaaan Nomer Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan KTP Elektronik.

Penandatangan dilakukan oleh, Gamawan Fauzi, Menteri dalam Negeri, Darmin Nasution, Gubernur Bank Indonesai. Fuad Rahmany, Dirjen Pajak, Bambang widiyanto, Deputi Setwapres Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan, di kantor kementerian Dalam Negeri, Senin (6/05/2013).

Menurut Fuad rahmany, saat ini baru sekitar 19 juta orang yang patuh bayar pajak, ada 1/5 yang belum mengembalikan SPT. Padahal data wajib pajak ada 60 juta dan ada 140 juta orang yang sudah memiliki pekerjaan. " Saat ini kelemahan pada kami ada pada analisis informasi data penduduk. Dengan single ID sangat penting dan akan sangat membantu untuk menggali potensi perpajakan," ujar Fuad

Nantinya untuk validasi pendaftaran dan perubahan data wajib pajak  Ditjen Pajak akan mewajibkan Wajib Pajak orang pribadi, wakil pengurus Wajib Pajak Badan atau kuasa Wajib Pajak untuk memiliki dan menunjukan KTP elektronik untuk pendaftaran Nomer Pokok Wajib Pajak (NPWP), pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Sementara itu menurut Darmin Nasution, separuh orang dewasa indonesia pernah berurusan dengan bank, namun tidak didukung  sistem data yg akurat, sehingga satu orang bisa membuat banyak data rekening. Padahal transaksi melalui RTGS yang terjadi setiap hari nominalnya sebesar Rp250 triliun. " Transaksi itu  melalui bank, tapi  dibelakang bank pemainya orang, kata darmin.

Bambang widianto,  mengatakan data yang dimiliki Ditjen Kependudukan dan Satatan Sipil (Ditjen Dukcapil) kementerian Dalam Negeri sangat akurat dan dapat disinergikan dengan data pada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)  untuk kepentingan memberikan bantuan sosial langung dengan tepat, seperti beasiswa, raskin, dan Jamkesmas. "saat ini data yang didapat dari BPS mencatat ada 11,66% data penduduk miskin dan 40% data rumah tangga miskin,  Data dan sebaranya ini dapat diakses siapa saja, gratis, namun untuk data nama dan alamat kami lindungi untuk alasan keamanan," ujar Bambang

Gamawan Fauzi, mengungkapkan banyak manfaat Elektronik KTP ( e-KTP) untuk kepentingan besar, data terus di perbaiki. " Dari  pemutahiran data yang dilakukan, kita menemukan jumlah penduduk dewasa ada 259 juta orang, ternyata ada penggandaan KTP, bahkan hingga 10 KTP utk satu orang. Lalu Kita bersihkan NIK  hilang 8 juta. Namun NIK bisa digandakan juga, data nama, taggal dan tahun lahir bisa di ganti. Dengan NIK saja kita masih lemah. Tahap selanjutnya kita menggunakan sidik jari, ternyata masih  ada kasus  pelanggaran, ada sebanyak 800.000 KTP yang digandakan hingga tiga kali, entah apa motifnya, kini kita menggunakan iris mata, untuk menangkalnya," tutur Gamawan yang menggaku belum menerapkan hukum bagi pelanggaran penggandaan KTP.

Sufri yuliardi
Foto: Sufri yuliardi

Penulis: Sufri Yuliardi

Editor: Sufri

Recomended Reading

Berita Terkini

Minggu, 01/03/2015 07:16 WIB

Hassan Wirajuda: Poros Maritim Minim Wawasan Nusantara

Minggu, 01/03/2015 06:57 WIB

Kebijakan Menteri Susi Dapat Dukungan PDI-P

Minggu, 01/03/2015 05:46 WIB

Pertamina: Stok Elpiji Tiga Kg di Kaltim Cukup

Minggu, 01/03/2015 05:04 WIB

DPR: Penghapusan Raskin Perburuk Stabilitas Harga

Minggu, 01/03/2015 04:48 WIB

Presiden Ingin Bentuk Kawasan Melanesia

Minggu, 01/03/2015 04:33 WIB

BKPM Targetkan Investasi Sumut Rp 7,9 Triliun

Minggu, 01/03/2015 03:51 WIB

Nelayan: Susah Ketemu Menteri Susi

Minggu, 01/03/2015 03:29 WIB

Persipura: AFC Akui Lisensi Kepelatihan Oswaldo Lessa

Kabar EkBis

01 Maret 2015 - Ekonomi Bisnis

Bulog: Harga Beras Naik Gara-gara Stok Kosong

01 Maret 2015 - Ekonomi Bisnis

YLKI: Kalau Pelayanan PLN Tak Baik, Laporkan Saja

Kabar Indonesia

01 Maret 2015 - Politik

Romy: Semoga SDA Dapat Hidayah

01 Maret 2015 - Politik

SBY: Hukum Harus Jadi Panglima

28 Februari 2015 - Nasional

Wapres Dukung Langkah Ahok

Executive Brief

Garuda Indonesia dukung peningkatan pariwisata Indonesia, khususnya Bali.

Pemkab Bangka Tengah dirikan rumah khusus pengemasan produk makanan lokal.

Pemkab Gresik siap bantu proses penyelesaian bandara perintis di Pulau Bawean.

Pertamina tetapkan harga premium di Jawa dan Bali Rp 6.900/liter mulai 1 Maret 2015.

Hasil Pertandingan Ligue 1 Prancis

Lille 2 - 1 Lyon

Hasil Pertandingan Bundesliga Jerman

Bayer Leverkusen 1 - 0 Freiburg

Borussia Dortmund 3 - 0 Schalke 04

Hannover 96 1 - 1 VfB Stuttgart

Hertha Berlin 1 - 0 Augsburg

Hoffenheim 2 - 0 Mainz 05

Hasil Pertandingan Liga BBVA Spanyol

Granada 1 - 3 Barcelona

Hasil Pertandingan Liga Premier Inggris

West Ham United 1 - 3 Crystal Palace

Burnley 0 - 1 Swansea City

Manchester United 2 - 0 Sunderland

Newcastle United 1 - 0 Aston Villa

Stoke City 1 - 0 Hull City

West Bromwich Albion 1 - 0 Southampton

Vatikan kutuk bocornya dokumen perebutan kekuasaan di Tahta Suci.

Recommended Reading

Minggu, 01/03/2015 02:42 WIB

Polisi: Enam Titik di Bogor Rawan Begal

Minggu, 01/03/2015 01:48 WIB

PLN: Tanjungpinang "Blackout"

Minggu, 01/03/2015 01:33 WIB

"Jangan Bersorak dan Gembira dengan Hukuman Mati"

Minggu, 01/03/2015 00:44 WIB

Harga Premium di Jawa dan Bali Naik

Minggu, 01/03/2015 00:04 WIB

YLKI: Kalau Pelayanan PLN Tak Baik, Laporkan Saja

Sabtu, 28/02/2015 23:26 WIB

Wapres Dukung Langkah Ahok

Sabtu, 28/02/2015 22:37 WIB

Wapres Pastikan Harga Beras Segera Turun

Sabtu, 28/02/2015 16:22 WIB

Kapolda Sumbar: Hakim Sarpin Berhak untuk Lapor Polisi

Entertainment

28 Februari 2015 - Olahraga

Marseille Takluk 2-3 dari Tamunya Caen