WE Online, Jakarta - Masih maraknya politisasi dan birokratisasi terhadap perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) membuat perusahaan-perusahaan di bawah Kementerian BUMN ini sulit untuk melakukan pergerakan dalam rangka pengembangan bisnisnya.
Hal ini disampaikan oleh mantan Menteri BUMN Tanri Abeng saat ditemui di Jakarta, Selasa (26/8/2014).
Tanri mencontohkan seperti yang terjadi pada perusahaan BUMN yang asal Malaysia, yakni Petronas yang saat ini sudah ada di sebanyak 42 negara dengan keuntungan mencapai US$ 20 miliar atau jauh lebih besar dibandingkan BUMN di tanah air yang hanya US$ 13 miliar.
"Kenapa Petronas bisa ada di 42 negara? Karena tahun pertama mereka rugi dan tidak masuk penjara maka sangat wajar jika pada tahun pertama sebuah perusahaan yang berekspansi ke luar negeri mengalami kerugian," ungkapnya.
Menurut Tanri, yang perlu dilakukan pemerintah saat ini adalah melepaskan BUMN dari politisasi dan birokratisasi serta melepaskan BUMN dari UU Keuangan Negara.
"Kita bisa menuju ke sana, tetapi harus jelas. Dengan begitu, BUMN bisa bebas bergerak. Rugi satu tahun pertama tidak apa-apa, tetapi 10 tahun ke depannya bisa seperti Petronas," tukasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Annisa Nurfitri
Editor: Cahyo Prayogo
Tag Terkait:
Advertisement
