MKD Diminta Tindak Lanjuti Laporan Ucapan 'Hak Azasi Monyet'

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Pemimpin Pusat (PP) Muhammadiyah meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR menindaklanjuti laporan terkait pernyataan anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul atas dugaan pelanggaran kode etik lewat pernyataannya yang menyebut tindakan Densus 88 merupakan tindakan tepat.

Ruhut bahkan menyebut kelompok yang memberikan advokasi hukum terhadap terduga teroris Siyono merupakan kelompok yang kurang kerjaan, dia bahkan memplesetkan HAM sebagai Hak Azasi Monyet.

"Dan hari ini kita panggil pelapor, yakni Pemuda Muhammadiyah untuk dimintai keterangan soal 'Hak Asasi Monyet' sebagaimana yang dilontarkan Ruhut Sitompul," kata Wakil Ketua MKD DPR Sufmi Dasco Ahmad di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (31/05/2016).

Selanjutnya, MKD DPR RI akan mengambil keputusan dalam rapat internal. Pihaknya juga belum memastikan apakah setelah mengambil keterangan dari pengadu, pihak teradu akan dimintai keterangan. Sebab, hasil pemeriksaan sendiri masih akan dibahas di rapat internal MKD.

"Itu belum diputuskan di rapat internal (memanghil Ruhut). Setelah diputuskan dalam rapat, hal itu menjadi rahasia yang tidak bisa dikonsumsi oleh publik sampai dengan keputusan di perkara," imbuh politisi Partai Gerindra tersebut.

Sebelumnya, dugaan pelanggaran kode etik dilaporkan oleh Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Ruhut saat rapat kerja dengan Polri, Rabu, 20 April 2016 lalu menyatakan dukungannya kepada Densus 88 dan mengkritik organisasi pemuda Muhammadiyah yang membela Siyono (terduga teroris) atas nama hak asasi manusia (HAM). Politisi Demokrat ini sempat memelesetkan HAM sebagai "hak asasi monyet".

"Kami minta agar perilaku yang bersangkutan yang abai etika dan menghina kemanusiaan tersebut diberikan sanksi yang tegas," kata Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Danhil Azhar Simanjuntak.