Komisi I Sindir Jangan Ada Klaim Pembebasan WNI Lagi

Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengaku prihatin atas penyanderaan terhadap tujuh anak buah kapal (ABK) berbendera Indonesia yang diduga dilakukan oleh Kelompok Militan Abu Sayyaf di Philiphina. Dia meminta, pemerintah harus cepat bertindak dan diminta pihak tertentu tidak mengklaim siapa yang paling berjasa dalam pembebasan WNI, seperti yang diperlihatkan pada pembebasan sandera asal Indonesia beberapa bulan lalu.

"Penyelesaiannya kami beharap tidak seperti kemarin semua ingin punya panggung sehingga perlu penanganan bersama dan terpadu sehingga kelihatan soliditas pertahanan keamanan dalam menangani masalah ini. Kami harap sandera WNI harus selamat secepatnya," kata Abdul Kharis saat dihubungi di Jakarta, Jumat (24/6/2016).

Dia menilai bahwa saat ini porsi pertahanan keamanan Indonesia masih perlu ditingkatkan, akan tetapi disatu sisi pertahanan Indonesia masih belum maksimal, namun pemerintah justru memangkas anggaran di sektor keamanan.

"Pertahanan keamanna indo hrs ditingkatkan, betapapun anggaran pas2an krn klo liat anggaran qt blm tercapai," imbuhnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu menambahkan saat ini diperlukan langkah kerjasama yang solid dari pihak-pihak terkait.

"Diplomasi pasti dong, ini kan melibatkan Kementerian Pertahanan, Badan Intelijen Negara, Kementerian Luar Negeri. Harus ada langkah Menlu untuk diplomasi agar tidak terjadi lagi. Kalau langkah diplomasi tidak membuahkan hasil, maka tentu pertahanan keamanan kita harus sebaik mungkin," tambahnya.