DPRD Dukung Pembangunan Pelabuhan Laut Benoa

Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar Made Muliawan Arya menyatakan dukungan dewan pembangunan perkotaan, termasuk juga perluasan Pelabuhan Benoa sebagai pelabuhan laut terbesar di Bali.

"Saya mendukung pembangunan perluasan Pelabuhan Benoa asalkan sudah memenuhi semua dokumen pembangunannya, baik perizinan maupun analisa dampak lingkungan (amdal)," kata Muliawan Arya yang akrab dipanggil De Gadjah, di Denpasar, Senin (2/1/2017).

Selain itu, kata dia, Pemerintah Kota Denpasar tidak mungkin akan menghambat pembangunan yang bertujuan mensejahterakan masyarakat, tetapi pihak perusahaan harus melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat.

"Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Benoa agar berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat dalam pembangunan. Temasuk juga nantinya setelah pembangunan tersebut beroperasi harus ada kesepakatan dalam pendapatan dengan daerah (pemkot)," ucap politikus Partai Gerindra.

Ia mengatakan dalam otonomi daerah, bahwa pelibatan pemerintah daerah harus disinergikan dalam setiap pembangunan. Karena pemerintah daerah lebih tahu kondisi daerah, termasuk juga pemetaan pembangunan serta sosial budaya masyarakatnya.

"Oleh karena itu siapa pun perusahaan yang membangun di daerah, pelibatan pemerintah daerah sangat penting untuk menjalin koordinasi. Misalnya perizinan bisa saja sudah mendapatkan di pusat, tapi keberadaan proyek pembangunan khan ada di daerah. Karena itu koordinasi dengan pemerintah daerah (pemkot) harus jelas," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Binsar Penjaitan meminta proyek perluasan Pelabuhan Benoa, Bali, segera dilanjutkan demi kepentingan negara.

"Saya berharap ke depan proyek itu dilanjutkan, sebab dari perizinan sudah tidak masalah, termasuk juga analisa dampak lingkungan (amdal) sudah ada," kata Menteri Luhut Penjaitan di sela kunjungan kerja di Pelabuhan Benoa, Bali, Jumat (30/12).

Ia mengatakan secara administrasi dan perizinan untuk perluasan Pelabuhan Benoa sudah terpenuhi, berharap kepada pemerintah daerah dan DPRD Kota Denpasar mempercepat proses perizinannya.

"Semua pembangunan ini adalah untuk kepentingan kita bersama. dan tidak ada alasan lagi untuk tidak memproses perizinannya, karena secara administrasi sudah melalui proses dan semua sudah ada," ucapnya.

Luhut Penjaitan lebih lanjut mengatakan pihaknya meminta untuk mempercepat proses pembangunan tersebut, dan siap bertemu dengan pemerintah daerah, termasuk juga DPRD setempat. (Ant)