KKP Bahas Manajemen Pelabuhan Perikanan dengan Pakar Jepang

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membahas manajemen pelabuhan perikanan yang menyatu dengan pasar ikan bersama sejumlah pakar dari Jepang agar pengelolaan stok di pelabuhan perikanan dapat terjaga serta pemeliharaannya efisien.

"Di sini kami mendengarkan para pakar pelabuhan perikanan Jepang. Mereka berbagi keahlian dan pengalaman bagaiman pengelolaan Pelabuhan Perikanan dan Pasar Ikan di Jepang yang akan jadi pembelajaran KKP untuk melaksanakan Modernisasi Sentra Perikanan yang menjadi Program Utama KKP tahun 2017," kata Sekretaris Jenderal KKP Sjarief Widjaja dalam rilis di Jakarta, Jumat (24/2/2017).

Selain itu, ujar dia, pertemuan tersebut dinilai merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk membagi informasi dan keahlian dalam manejemen pelabuhan perikanan dan pasar ikan dari pakar yang handal.

Sebagai informasi, pada tahun ini KKP akan melakukan modernisasi pelabuhan perikanan dan pasar ikan di lima lokasi. KKP juga melakukan pembangunan sentra kelautan perikanan terpadu di 12 lokasi, Setelah itu, dilakukan pembangunan perikanan, area perikanan dan desa nelayan.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan bahwa industri perikanan harus memperhatikan aspek keberlanjutan dalam rangka melestarikan sumber daya perikanan yang ada di kawasan perairan Republik Indonesia.

Menteri Susi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (23/2), mengatakan, hal yang harus diperhatikan adalah antara pertumbuhan industri perikanan dengan keberlanjutan dari industri dan sumber daya ikan itu sendiri.

Dalam hal ini, ujar dia, Indonesia mengusulkan akuntabilitas dari berbagai negara dalam memberantas "illegal fishing" atau penangkapan ikan secara ilegal.

Pasalnya, ia mengingatkan bahwa masih ada beberapa negara yang melakukan penangkapan ikan, bukan di daerah perairan negaranya.

Menteri Susi juga mengatakan, pihaknya bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berencana akan melakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah terkait penutupan mulut sungai yang menuju laut dengan jaring untuk mencegah sampah dari darat jangan sampai ke laut.

Sebelumnya, armada kapal nelayan nasional yang dibuat berdasarkan program pengadaan kapal yang dicetuskan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dinilai sanggup memberdayakan sumber daya perikanan di kawasan perairan Indonesia.

"Program pengadaan kapal jika dilakukan secara tepat sasaran, terbuka, dan adil, niscaya mampu dipergunakan untuk memanfaatkan sumber daya perikanan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab di 11 WPP NRI (Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia)," kata Direktur Eksekutif Center of Maritime Studies for Humanities, Abdul Halim.

Menurut Abdul Halim, kebijakan yang bernuansa fobia terhadap kapal ikan asing harus dimaknai dalam konteks bila program pengadaan kapal nasional tersebut dilakukan dengan tepat. (Ant)