Dukung EBT, Kadin Harap Pemerintah Batasi BBM

Kamar Dagang dan Industri Indonesia berharap pemerintah bisa membatasi bahan bakar minyak (BBM) dan beralih pada subsidi untuk energi baru terbarukan (EBT) salah satunya dengan pengembangan energi biogas dan limbah.

"Pengembangan biogas dan limbas untuk energi akan sukses jika pemerintah berani mengambil langkah-langkah untuk melakukan pembatasan subsidi BBM untuk subsidi energi baru terbarukan," kata Ketua Komite Tetap Kadin Bidang Lingkungan dan Pengelolaan Limbah, Donny Yoesgiantoro dalam acara "Biogas and Waste to Energy Indonesia Forum 2017" di Jakarta, Rabu (15/3/2017).

Donny mengatakan pengembangan biogas dan limbah skala mikro untuk energi akan tumbuh lebih cepat jika pemerintah memberikan dukungan untuk membiayai riset dan pengembangannya.

Menurut dia, penggunaan EBT di Indonesia masing sangat kecil, yakni baru mencapai 6,8 persen padahal potensi yang dimiliki sangat besar, apalagi energi fosil seperti minyak, gas dan batu bara akan sangat terbatas dengan perkiraan pada 2025.

Oleh karena itu, sumber energi biogas dan limbah bisa menjadi salah satu alternatif yang menjanjikan jika didorong oleh semua pemangku kepentingan dalam menggali bisnis dan investasi di sektor ini.

Di sisi lain, penggunaan EBT masih dipertimbangkan oleh faktor keekonomian harga karena lebih mahal dibanding energi fosil. Selain itu, untuk menghasilkan energi terbarukan tersebut diperlukan teknologi canggih yang membuat harga menjadi tidak kompetitif.

Kadin menilai dukungan perbankan atau otoritas keuangan bisa berkolaborasi untuk bisa memberikan alokasi kredit khusus yang menarik bagi investor EBT.

"Kita perlu mempertimbangkan anggaran tambahan, seperti Malaysia misalnya, dengan menyumbangkan 1 persen dari biaya listrik," ungkapnya.

Selain masalah keuangan, Kadin melihat ada banyak tantangan lainnya dalam pengembangan EBT, seperti kesulitan dalam pengadaan lahan, proses perizinan, tata ruang yang tumpang tindih hingga data dan informasi yang terbatas.

Kadin mencatat rasio elektrifikasi di Indonesia baru sekitar 76,56 persen dengan kebutuhan listrik yang meningkat 7 persen per tahun. (Ant)