Tahun Depan Subsidi Elpiji dan Listrik Masuk ke dalam KKS

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan untuk mengubah penyaluran subsidi Liquified Petroleum Gas (LPG/elpiji) 3 kilogram (Kg) yang selama ini diberikan kepada distributor atau penyalur elpiji.

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengakui skema subsdi LPG 3 kg saat ini sulit dikendalikan, sehingga kemungkinan subsidi diberikan oleh orang yang tidak tepat sasaran sangat besar.

"Ini yang tidak bisa dikendalikan adalah yang sebenarnya subsidi LPG digunakan untuk mendukung keterjangkauan saudara kita yang masih membutuhkan subsidi atau dukungan pemerintah. Cuma pengendaliannya sulit, kalau orang mau beli di distributor enggak bisa ditanya bapak orang mampu atau tidak," ujar Jonan di kompleks perkantoran BI, Jakarta, Kamis (13/4/2017).

Oleh sebab itu, dia meminta kepada Presiden dan kementerian terkait untuk mengubah subsidi tersebut. Agar lebih tepat sasaran, dia mengusulkan untuk memasukkan subsidi LPG 3 kg ke dalam Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

"Harapan kami, itu nanti kan koordinasinya di Menko PMK untuk mengubah subsidi ini tidak lagi diberikan misalnya kepada Pertamina. Jadi ini nanti diberikan langsung ke KKS, hitung saja sebulan rata-rata per kepala keluarga dibutuhkan berapa tabung elpiji, misal 4, sekarang yang 3 kg subsidinya Rp25.000, kalau 4 berarti Rp100 ribu. Nah ini transfer saja ke KKS. Sehingga uang subsidinya bisa pas," jelasnya.

Lebih jauh, Jonan berharap usulan ini bisa direalisasikan mulai tahun depan. "Kalau elpiji 3 kg saya sudah anjurkan ke rekan menteri terkait, ke Menko PMK kalau bisa 1 Januari 2018. Presiden juga oke, mudah-mudahan kalau enggak bisa 1 Januari mungkin 1 Maret 2018," ungkapnya.

Selain elpiji 3 kg, pihaknya juga berencana untuk memasukkan subsidi listrik 450VA dan sebagian 900VA ke dalam KKS. Sejauh ini pihaknya sudah mulai membicarakan hal tersebut kepada PLN. "Jadi fokusnya dua, satu LPG 3 kg, dan subsidi listrik 450va dan sebagian 900va. 450va itu kita berikan ke 23,5 juta pelanggan dan 900va tinggal 4,5 juta dari angka 23,5 juta. Tujuan pemerintah bukan semata mengurangi subsidi, tapi ini rasa keadilan, kalau sebenarnya tidak pantas dapat subsidi tapi dapat subsidi, ini kan mengambil haknya orang lain," tambahnya.

Besaran subsidi energi dua tahun terakhir mengalami penuruan sekitar 66 persen atau Rp491 triliun dibandingkan dua tahun sebelumnya. Secara spesifik, elpiji bersubsidi di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 dipatok sebesar 7,09 juta ton. Sementara, total subsidi energi pada tahun ini berdasarkan APBN 2017 sebesar Rp77 triliun.