Pemkot Bekasi Targetkan Distribusi 300 Ribu KBS

Warga Kota Bekasi, Jawa Barat, antusias mengurus pembuatan kartu Bekasi sehat (KBS)
berbasis nomor induk kependudukan (NIK), yang digulirkan sejak 2016. Informasi seputar pelayanan KBS tersebar cepat di antara warga, sehingga yang belum punya, akhirnya tertarik untuk ikut mengurus," kata koordinator pengurusan KBS warga RW 2 Kranji Martha Blegur di Bekasi, kamis, 29/6/2017.

Menurut dia, pendistribusian KBS di lingkungan RW 2 Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat dilakukan dalam dua tahapan. Pada tahap pertama, 328 KBS berbasis NIK sudah terdistribusi kepada warga pada Mei 2017, pendistribusian kedua dilakukan pada Juni 2017 sebayak 188 kartu.

"Pendistribusian kedua yang juga disampaikan langsung oleh wali kota merupakan sisa dari data yang diserahkan pertama kali sebanyak 516, Namun saat penyerahan kartu pada tahap kedua ini, data persyaratan warga masih bertambah, sedikitnya ada 130 data tambahan yang juga diserahkan untuk pencetakan KBS berbasis NIK. katanya.

Pemerintah Kota Bekasi pun menargetkan hingga akhir 2017 sudah terdistribusi KBS untuk 300 ribu kepala keluarga. Masyarakat inginnya kemudahan, kecepatan, dan jaminan pelayanan saat masuk rumah sakit. Itu yang kami tawarkan melalui program KBS berbasis NIK ini, kata Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.

Ia mengatakan awal mula peluncuran program KBS berbasis NIK ialah upaya membantu warga setempat yang tidak mampu mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Kesehatan. Setelah didata, kebutuhan anggaran untuk mencapai kelompok warga tersebut berkisar Rp100 miliar.

"Lalu saya pikir, kalau uangnya disetorkan semuanya sebagai iuran kepesertaan, tapi tidak ada warga yang sakit, sayang uangnya mengendap begitu saja. Akhirnya dibuatkan program menggunakan anggaran senilai itu tapi dengan manfaat yang lebih riil, yakni melalui KBS ini. Terbukti, dari anggaran yang disiapkan Rp100 miliar baru Rp30 miliar yang terserap," katanya. (FH/Ant)