Menko Darmin: Pusat Logistik Berikat, Paket Kebijakan Paling Berhasil

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai pembentukan Pusat Logistik Berikat (PLB) merupakan implementasi dari paket kebijakan ekonomi yang paling berhasil dan nyata realisasinya.

"PLB adalah paket kebijakan yang paling berhasil implementasinya dari 13 paket kebijakan yang sudah dikeluarkan," kata Darmin dalam acara Jakarta International Logistics Summit and Expo (JILSE) di Jakarta, Rabu (19/10/2016).

Darmin menjelaskan keberadaan PLB telah berhasil menekan biaya logistik tinggi dan mendorong efisiensi kinerja perdagangan nasional yang selama ini belum berjalan efektif.

"PLB ini memang kita dari awal menyarankan, ini merupakan kebijakan yang memberikan pengaruh signifikan, baik terhadap efisiensi yang lahir, maupun terhadap volume dari kegiatan ekonomi itu sendiri, baik ekspor maupun impor," ujarnya.

Untuk itu, ia mengharapkan adanya pembentukan PLB yang tersebar secara merata, tidak hanya di Sumatera dan Jawa, namun juga di kawasan lainnya, terutama di bagian timur Indonesia.

"PLB mulai menyebar ke daerah-daerah. Tadinya saya khawatir hanya di Jakarta dan sekitarnya. Sekarang ini tinggal menunggu waktu ada di pulau-pulau lain. Kalau itu terjadi, akan sangat berpengaruh mendorong kegiatan ekspor maupun impor," kata Darmin.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi menambahkan pembentukan PLB yang telah berjalan sejak Maret 2016 ini mendapatkan respons positif dari perusahaan asing maupun domestik.

Bahkan, menurut dia, ada empat perusahaan asing yang berminat untuk terlibat dalam PLB di Indonesia yaitu Idemitsu (pelumas), Atlas Corpo (industri pendukung), Cargill (industri pendukung) dan Fonterra (susu).

"Saat ini sudah ada empat supplier besar yang siap memindahkan barangnya dari luar negeri ke PLB yang sudah ada," kata Heru.

Heru mengharapkan kehadiran perusahaan asing tersebut dapat meningkatkan pamor fasilitas gudang multifungsi ini, agar Indonesia bisa bersaing dengan Singapura, Malaysia dan Australia dalam pengadaan logistik barang.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan telah meluncurkan PLB pada Maret 2016 yang menjadi bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II.

Fasilitas yang direspons positif oleh pengusaha itu bertujuan mendukung distribusi logistik yang murah dan efisien, mendukung pertumbuhan industri dalam negeri serta menjadikan Indonesia sebagai hub logistik di wilayah Asia Pasifik.

Hingga sekarang, pemerintah telah membangun 28 PLB yang melayani berbagai sektor seperti minyak dan gas, pertambangan, pemeliharaan (maintenance), perbaikan dan reparasi (repair and overhaul), otomotif serta farmasi.

Rinciannya sebanyak 11 PLB telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo sejak periode Maret 2016 dan sebanyak 17 PLB baru disepakati dalam perhelatan acara Jakarta International Logistics Summit and Expo (JILSE) 2016.

Sekitar sembilan hingga sepuluh PLB akan dibangun dalam waktu dekat setelah melalui proses konsultasi dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai serta kolaborasi dengan asosiasi maupun pemain utama di industri. (Ant)