Sejumlah Daerah Otonomi Baru di Maluku Belum Bisa Dimekarkan

Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan 13 daerah otonom baru (DOB) Maluku belum bisa dimekarkan pada 2016, karena belum adanya anggaran yang tersedia.

"Untuk tahun ini belum bisa karena konsentrasi anggaran kita belum ada, ada skala prioritas pembangunan nasional," katanya, di Ambon, Sabtu (22/10/2016).

Kendati belum bisa dimekarkan pada 2016, Tjahjo mengatakan 13 DOB yang telah direncanakan oleh pemerintah Maluku harus tetap disiapkan, terutama koordinasi dan konsolidasi antara wilayah yang akan dimekarkan dengan daerah induknya.

DOB di Maluku yang direncanakan untuk dimekarkan menjadi kabupaten baru, yakni Kepulauan Kei Besar, Kepulauan Terselatan, Gorom - Wakate, Aru Perbatasan, Tanimbar Utara, Seram Utara Raya, Jazirah Leihitu, Talabatai, Buru, Kayeli, Bula, Kepulauan Huamual, dan Kawasan Khusus Kepulauan Banda.

"Yang penting daerah persiapan disiapkan dengan baik, koordinasi dengan daerah induknya dulu bagaimana karena anggaran persiapan dari daerah induk, hanya saja anggaran negara belum bisa karena ada skala prioritas pembangunan nasional," katanya.

Pemerintah Pusat menyambut positif upaya pembangunan dan pemekaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Maluku, karena otonomi daerah adalah hak konstitusional masyarakat setempat.

"Pak Jokowi sudah meminta upayakan terus otonomi daerah ini untuk membangun tata kelola pemerintahan yang harus lebih efektif, efisien, mempercepat reformasi birokrasi," ucapnya.

Menurut Mendagri Tjahjo, otonomisasi di Maluku belum berjalan baik seperti yang diharapkan oleh Pemerintah Pusat, karena banyak daerah baru yang belum mampu meningkatkan Pendapatan Asli Dearah (PAD) dan percepatan pembangunan masih mengandalkan anggaran dari pusat.

Karena itu, Maluku harus bisa mengandalkan potensi daerah dan sumber daya alamnya yang kaya untuk menambah potensi keuangan daerah dan mempercepat pemerataan pembangunan, baik kesejahteraan masyarakat maupun infrastruktur. (Ant)