Sistem IT Kementerian dengan Taspen Harus Terkoneksi 2017

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur menargetkan sistem teknologi informasi seluruh Kementerian/Lembaga sudah terkoneksi dengan PT Taspen (Persero) pada tahun 2017.

Semua data kepegawaian dari daerah kabupaten hingga tingkat pusat sudah harus 'on-line' dengan Taspen sebelum akhir 2017.

"Data pensiunan, kenaikan pangkat otomatis, data dan sistem penggajian sudah harus terkoneksi dengan Taspen," kata Asman di sela kunjungan kerja dan peninjauan layanan Taspen, di Kantor Pusat Taspen, Jakarta, Selasa (1/11/2016).

Menurut dia, terkoneksinya sistem IT Kementerian dan Lembaga dan Taspen maka data yang dimiliki Taspen harus sama dengan data Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Pada kesempatan itu, Asman meninjau secara langsung loket-loket layanan Taspen dan berbincang dengan Komari (55), pegawai Perpustakaan Nasional yang sedang mengurus klaim Jaminan Kematian (JKM) atas nama istrinya.

Kepada Menpan RB, Komari menyebutkan bahwa mengurus JKM tidaklah sulit, cukup dengan meminta surat kematian dari Kelurahan, kemudian melaporkan ke Perpustakaan Nasional tempatnya bekerja untuk selanjutnya mencairkannya ke Taspen.

Dana JKM yang diterima Komari berkisar Rp7,5 juta.

Selanjutnya Menpan RB meninjau ruangan teknologi informasi Taspen untuk memastikan kesiapan kapasitas penyimpanan data server, angka termutakhir jumlah peserta ASN dan Pensiunan, dan koneksi langsung dengan Kementerian/Lembaga lainnya.

"Layanan Taspen sudah baik. Sekarang bagaimana jaringan dan jangkauan bisa sampai ke masyarakat. Ini tantangan buat Taspen ke depan," ujarnya.

Ia menambahkan, sistem pelayanan kepada publik menjadi konsentrasi Pemerintah, tidak boleh ada kesulitan dalam memberikan layanan ke masyarakat.

Tidak hanya Taspen, BKN juga dituntut untuk mengevaluasi dan berbenah, supaya data-data pensiunan PNS yang meninggal itu 'realtime'.

"Tidak lagi ada opini bahwa ada pegawai pensiunan bodong, ada pensiunan meninggal tapi masih membayar iuran penuh, dan lainya," ujar dia.

Sementara itu, Direktur Utama Taspen Iqbal Latanro mengatakan pihaknya selain meningkatkan sistem IT layanan, juga memperluas cabang layanan hingga mendekati daerah-daerah terpencil.

Saat ini jumlah kantor layanan Taspen sudah mencakup 55 cabang di seluruh Indonesia. Sampai akhir tahun 2017 akan ditambah di Gunung Sitoli, dan Lubuk Linggau.

"Meskipun tidak menguntungkan secara finansial, tapi kami tetap membangun kantor-kantor pelayanan untuk mendekatkan dan memudahkan pensiunan mendapatkan hak-haknya," kata Iqbal.

Saat ini Taspen melayani sekitar 6,9 juta peserta yang terdiri atas 4,3 juta PNS aktif dan 2,6 juta peserta pensiunan.

Adapun layanan Taspen meliputi Jaminan Kesehatan melalui Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). (Ant)