Campur Tangan China di Hong Kong Dinilai Mengkhawatirkan

Badan kongres AS memperingatkan peningkatan campur tangan China, yang mengkhawatirkan, di Hong Kong, mengutip kekhawatiran terhadap peran kota itu sebagai penghubung keuangan dunia.

Dalam laporan tahunannya kepada Kongres pada Rabu, Komisi Peninjau Ekonomi dan Keamanan AS-China menyorot penculikan dan penahanan lima pedagang buku di Hongkong dan tekanan terhadap media serta kebebasan akademik.

Komisi itu, dalam laporan 33 halaman terkait bekas jajahan Inggris tersebut, mendesak penyelidikan baru Departemen Luar Negeri terhadap otonomi dan kebebasan di Hongkong, begitu pula dengan pelanjutan pengawasan kongres.

"Hongkong, yang berdiri sebagai penghubung keuangan dunia memiliki dampak ekonomi, yang berarti bagi Amerika Serikat, karena ikatan perdagangan dan investasi dengan Hongkong itu hakiki," kata laporan itu.

Inggris mengembalikan Hong Kong ke China pada 1997 lalu di bawah kesepakatan "satu negara, dua sistem" yang menyebutkan bahwa kebebasan, hukum dan otonominya masih berlaku.

Laporan AS itu menuliskan bahwa penahanan para pedagang buku itu, termasuk dua orang warga asing dan satu orang yang ditahan di luar Hongkong, memperluas kekhawatiran setempat terkait campur tangan China daratan dan memicu hasil yang berbeda dalam pemilu legislatif September lalu.

"Insiden itu mengancam bertahannya garis kerja "satu negara, dua sistem" dan memicu beberapa pengamat untuk mempertanyakan status Hongkong sebagai penghubung finansial global terkemuka," kata laporan itu memperingatkan.

"Pemilihan umum itu diadakan saat besarnya peningkatan campur tangan China daratan di Hongkong," katanya.

Laporan itu dikeluarkan di tengah banyaknya kekhawatiran di Beijing terkait adanya pergerakan kemerdekaan dalam kota itu. Pengadilan Tinggi pada minggu ini mendukung tuntutan pemerintah untuk melarang dua anggota parlemen yang baru terpilih, yang menghina China saat melakukan sumpah jabatan, dari dewan perwakilan.

Sebuah pernyataan dari pemerintah Hong Kong setelah laporan itu dikeluarka menyebutkan bahwa prinsip "satu negara, dua sistem" telah berhasil diberlakukan begitu pula dengan peran kota itu sebagai sebuah penghubung komersial global.

Pernyataan itu mendesak pihak-pihak asing agar tidak ikut campur dalam urusan internal Hong Kong.

Pedagang buku itu terlibat dalam penerbitan dan penjualan sejumlah judul politik yang dilarang di China namun tersedia bebas di Hongkong. Keadaan butuk mereka memperdalam kekhawatiran para pemerintah Barat terkait keadaan di Hong Kong dan memicu aksi protes diplomatis resmi.

Satu dari lima orang itu, seseorang pemilik paspor Swedia, Gui Minhai, yang hilang dari Pattaya, Thailand Oktober lalu, menjadi seseorang yang masih ditahan di China.

Seseorang lain, Lam Wing Kee, kembali ke Hongkong pada Juni, mengatakan bahwa dia telah ditahan oleh agen-agen China selama delapan bulan.

Laporan itu mencantumkan keadaan yang memburuk di kota itu dalam konteks perselisihan perbatasan China dalam kesepakatan hukum dan norma internasional terkait sejumlah isu seperti tentang Laut China Selatan dan Taiwan.

"Dukungan China untuk memperluas pengaruhnya atas Hongkong dalam beberapa jalan yang merusak otonomi Hong Kong di bawah Ketentuan Dasar mencerminkan sebuah pola penekanan dan pemaksaan, untuk memasukkan kepentingannya," kata laporan itu. (Ant)