Perlu Kebijakan Khusus untuk Bangun Daerah Perbatasan (1)

Pertemuan Tim Pengawas DPR RI untuk Pembangunan Perbatasan dengan jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara di Tarakan, Sabtu (26/11/2016), salah satunya menekankan perlu kebijakan khusus dari pemerintah pusat untuk memacu pembangunan di perbatasan.

Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Udin Hingio mengemukakan, percepatan pembangunan di wilayah perbatasan seiring dan sesuai dengan tekad pemerintah yang ingin memacu pembangunan dari wilayah pinggiran.

Kaltara memiliki potensi luar biasa, namun kondisinya masih sangat memprihatinkan.?Kaltara memiliki wilayah yang sangat luas dan infrastrukturnya belum sepenuhnya mendukung percepatan pembangunan.

Karena itu, kata dia, perlu kebijakan khusus dari pemerintah pusat agar ketertinggalan berbagai aspek dapat segera teratasi.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Kaltara Buhanudin yang mengharapkan percepatan pembangunan infrastruktur. Saat ini sebagian besar jalan masih berupa tanah, sehingga perlu segera ditingkatkan.

Ketua Tim Pengawas DPR RI untuk Pembangunan Daerah Perbatasan Fahri Hamzah telah menelusuri wilayah Nunukan dan melihat aktivitas ekonomi masyarakat perbatasan, serta pembangunan infrastruktur jalan serta jembatan di Kabupaten Nunukan dan Malinau pada 24-26 November 2016.

Fahri didampingi anggota Timwas yaitu Arteria Dahlan (PDIP), Agung Widyantoro dan Hetifah Syaifudian (Partai Golkar) serta Alvin Hakim Toha (PKB).

Mereka sepakat mendesak pemerintah pusat mempercepat pembangunan wilayah Kaltara, untuk membuktikan bahwa negara benar-benar hadir di wilayah perbatasan.

"Kami menemui masyarakat. Terenyuh melihat kehidupan warga di perbatasan," kata Arteria.

Selain adanya ketergantungan warga di perbatasan terhadap kebutuhan pokok yang banyak disuplai dari negara tetangga, jugabiaya hidup yang mahal dirasakan warga akibat belum memadai sarana perhubungan antardesa dan kecamatan. (Ant)