Festival Gagasan di Debat Cagub DKI (2-Habis)

Petahana calon wakil gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat akan selalu menggunakan indikator kinerja untuk memastikan aparatur pemerintah DKI Jakarta bekerja maksimal dalam melayani warga Jakarta tanpa ada unsur korupsi atau pungutan liar.

"Kami akan memastikan bahwa mereka bekerja maksimal untuk melayani warga Jakarta dengan hati. Oleh sebab itu diperlukan ukuran-ukuran yang jelas salah satunya adalah indikator kinerja. Indikator kinerja akan mengukur bagaimana dia mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya di dalam melayani warga Jakarta," kata Djarot dalam debat kedua Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta di Gedung Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (28/1) malam.

Dia mengatakan Jakarta mempunyai 135.222 pegawai baik pegawai negeri sipil (PNS) maupun non-PNS dengan 5.046 jabatan. Ukuran kinerja itu akan dilakukan setiap bulan untuk menilai performa aparatur pemerintahan dalam menjalankan tugasnya yang akan mempengaruhi tunjangan kinerja yang diperoleh.

Sementara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut tiga DKI Jakarta Anies Baswedan serta Sandiaga Uno berencana mendorong para birokrat di ibu kota untuk berprestasi.

"Saat kami memimpin, kami buat birokrat bisa bekerja dengan tenang dan yang bekerja dengan baik akan mendapatkan 'reward' positif," ujar Anies.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini berencana menghadirkan hubungan yang positif dengan para birokrat, sehingga kinerjanya dapat terus ditingkatkan dan mereka semakin berprestasi. Suasana nyaman bagi para birokrat tersebut, menurut Anies, akan mempermudah kerja sama, sehingga kepemimpinannya kelak, bersama Sandiaga Uno, diyakini menjadi efektif.

Selain itu, pihaknya juga akan menerapkan komitmen integritas yang akan menjadi kontrak dari kinerja para jajarannya. Melalui target kinerja tersebut maka birokrasi dengan sendirinya akan mundur bila tidak mencapai target melalui kontrak kinerja yang ditandatanganinya.

Pemanfaatan Lahan Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, para pasangan calon juga saling menyampaikan sejumlah isu pemanfaatan lahan. Seperti dalam debat sebelumnya, pasangan Agus-Sylvi berkomitmen tidak melakukan penggusuran. Maka dalam kesempatan debat kali ini, Agus menjelaskan cara membangun tanpa menggusur, khususnya di kawasan bantaran kali, yakni mengubah bangunan horizontal menjadi vertikal.

"Caranya dilakukan dengan mengalokasikan lahan yang ada. Horizontal menjadi vertikal, lahan digunakan dapat menjadi hunian layak dan tidak mengganggu sungai," katanya.

Ia berkomitmen hunian bisa ditata tanpa menggusur semena-mena dengan membangun di lokasi yang sama agar warga hunian tidak kehilangan lapangan pekerjaan serta hak kepemilikan. Dengan meremajakan kampung dan tidak mencabut dari habitat aslinya, kata dia, status dan martabat warga terjaga. "Masyarakat mau bergeser sedikit bukan menggusur hunian. Dengan cara seperti itu tidak kehilangan kepemilikan. Status dan mertabat terjaga," kata cagub yang diusung empat partai itu.

Alasan normalisasi atau motif lain yang menghancurkan rumah rakyat, katanya justru menimbulkan masalah sosial berupa ketimpangan. Yang membedakannya dengan pasangan lain sehingga akan menjalankan pembangunan tanpa penggusuran, menurut dia, adalah pihaknya bisa kreatif, inovatif dan terbuka menerima masukan.

"Jadi masyarakat rela direlokasi, bukan digusur paksa. Kami ingin masyarakat hidup baik. Tidak memiliki trauma," kata Agus.

Adapun Agus menawarkan program rumah rakyat lantaran kepemilikan rumah di Jakarta masih sangat rendah, yakni baru 47 persen. Program rumah rakyat juga untuk mengatasi banyaknya kawasan permukiman kumuh dengan penataan Sementara petahana Basuki (Ahok) mempertanyakan upaya tanpa penggusuran tersebut. Basuki sendiri tetap dalam rangcangan program yang telah dibuat pada masa pemerintahannya melakukan relokasi, dengan menggusur mereka yang berada di bantaran kali.

Ahok menjelaskan tujuannya merelokasi tempat tinggal warga di wilayah bantaran sungai untuk menormalisasi sungai tersebut sekaligus membangun jalan inspeksi sepanjang 8-10 meter untuk akses masuk alat berat. Selain itu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2011 mengatur adanya penertiban bangunan yang berdiri di sempadan sungai agar fungsi sungai kembali normal. Sedangkan warga yang tergusur dibangunkan rumah susun sewa.

Ahok juga menyatakan, masih banyak ruang yang belum dimanfaatkan. Menurut dia, DKI Kaya namun belum memanfaatkan ruang udara, ruang bawah tanah dan lautan. Ia mencontohkan kemungkinan pembangunan di bawah tanah DKI Jakarta. "Misalnya Monas, monas itu kita katakan 50 hektar saja 5 meter kita gali ke dalam saja, 50 hektar itu itu 500 ribu meter persegi, dari Monas kalau ditariak ke Jl Sudirman, Patung Pemuda itu 7,7 kilometer, bayangkan kalau itu kita pakai semua itu untuk menjadi properti milik BUMD baru kita kerja samakan," katanya.

Sementara calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan kembali tidak akan melanjutkan proyek reklamasi Teluk Jakarta, namun akan memanfaatkan lahan hasil reklamasi yang telah ada untuk kepentingan publik.

"Kami akan manfaatkan wilayah yang sudah direklamasi ada agar warga Jakarta merasakan memiliki pantai, bukan hanya sekelompok orang 'top of the top' yang bisa merasakan indahnya Teluk Jakarta," katanya.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu berpendapat proyek reklamasi harus dihentikan karena menjadi kegiatan komersial jual-beli tempat tinggal, dan hanya bisa dinikmati sekelompok masyarakat elite. Sementara belasan ribu nelayan di pesisir Jakarta, kata Anies, mata pencahariaan dan hidupnya terganggu akibat reklamasi.

"Karena itu kami akan lakukan semua yang ada dalam disposisi kami untuk memastikan seluruh warga Jakarta terlindungi," tuturnya.

Dalam debat sebelumnya, Anies juga menyatakan akan memenuhi janji yang tidak dipenuhi oleh Gubernur Jokowi kala itu, yaitu kampung rumah deret di bantaran kali.