Wacana Angket Penyadapan, Gerindra Bakal Ikut Demokrat, Asal...

Partai Demokrat gesit, tak menunggu lama, Demokrat langsung melakukan konsolidasi untuk mengajukan hak angket DPR untuk mengusut kasus penyadapan terhadap mantan Presiden yang sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono.

Menanggapi hal itu, Fraksi Partai Gerindra di DPR menyatakan siap mendukung langkah partai berlambang bintang mercy itu. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa dari Fraksi Gerindra atas manuver Demokrat untuk menggunakan hak angket. Meskipun demikian, Gerindra akan meneken penggunaan hak penyilidikan dari Parlemen tersebut jika Demokrat mempunyai data yang lengkap.

"Kalau data soal penyadapan tidak berasal dari situ, ya agak susah dibilang hak angket. Kalau ada dugaan ke sana, bisa saja dibawa ke hak angket," kata Desmond, ketika dihubungi, Jumat (3/2/2017).

Desmond menambahkan jika Partai Demokrat memiliki data dan bukti soal penyadapan itu, maka Gerindra menyatakan siap untuk mendukung digulirkannya hak angket. "Kalau rasional ya kami dukung. Makanya kami mau lihat dulu draf hak angketnya," tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman menyatakan pihaknya akan menggunakan hak angket untuk mengusut kasus dugaan penyadapan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dia mengatakan hak angket akan dilakukan lintas fraksi.

"Iya betul sekali (ajukan hak angket). Nanti sedang konsolidasi," ujar Benny di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (2/2/2017).

Menurut dia, penyadapan SBY ilegal jika memang benar dilakukan. Tindakan ini, kata dia, meresahkan dan menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat.

"Karena itu dengan hak angket ini, DPR dengan fungsi pengawasan yang melekat padanya akan menyelidiki untuk mengetahui siapa yang melakukan dan apa sebenarnya yang menjadi motif dilakukan penyadapan," tukas Benny.

Benny menegaskan, memata-matai kegiatan SBY dengan penyadapan pembicaraan dan kegiatan guna mengetahui strategi politik lawan adalah kejahatan yang merusak demokrasi di negara beradab.