PBB Puji NTB Sudah Terapkan Real Time Data

Pembuat kebijakan kini harus mulai beralih di dalam pola pengumpulan data. Pengumpulan data secara tradisional membutuhkan waktu yang lama. Survei yang dilakukan memakan banyak biaya serta diskusi kelompok tidak cukup untuk menangkap keberagaman di Indonesia.

"Saat ini kita membutuhkan informasi yang beragam, terintegrasi, tepat waktu, dan dapat diperaya. ? Data real time?adalah salah satu cara yang paling efektif. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan platform media sosial, seperti Twitter atau SMS," kata Kepala Perwakilan PBB di Indonesia Douglas Broderick saat menghadiri Konferensi International tentang Revolusi Data untuk Perumus Kebijakan di Jakarta, Selasa (21/2/2017).

Konferensi ini diadakan berkat kerja sama Kementerian PPN/Bappenas dan Pulse Lab Jakarta dengan Knowledge Sector Initiative yang dihadiri lebih dari 300 peneliti, perumus kebijakan, aktivis, dan analis data, dan perwakilan pemerintah Indonesia. Acara ini mengusung tema Mendorong Kebijakan Berbasis Data yang Lebih Maju di Indonesia.

Douglas mengungkapkan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi satu dari 34 provinsi di Indonesia yang telah menerapkan pengumpulan data secara real time. Pengumpulan data ini terkait untuk memecahkan persoalan di tengah masyarakat diantaranya fluktuasi harga pangan atau mengumpulkan pendapat masyarakat tentang pelayanan.

"Pada perjalanan saya baru-baru ini ke Lombok, Gubernur menekankan kepada saya pentingnya data. Dia mengatakan kepada saya bahwa informasi atau data dari warga menjadi umpan balik kepada pemerintah. Hal ini justru akan semakin meningkatkan layanan pemerintah kepada warganya," tambahnya.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan pemerintah perlu melakukan revolusi data dalam menyusun kebijakan-kebijakan strategis. Tujuannya agar tersedia informasi yang benar bagi perumus kebijakan untuk merancang, memantau, dan mengevaluasi kebijakannya.

Ia menyatakan revolusi data dengan memaksimalkan peran big data merupakan satu hal yang sangat penting bagi perumusan kebijakan yang lebih baik untuk masyarakat lndonesia. Para perumus kebijakan perlu memanfaatkan berbagai sumber data, termasuk jejak data digital sehingga dapat membuat keputusan secara cepat dan tepat.

"Data yang berkualitas tinggi akan membuat penyediaan informasi yang benar kepada perumus kebijakan untuk merancang, memantau, dan mengevaluasi kebijakan," ujar Bambang.