Bappenas Dorong Pengelolaan Darat dan Laut Terpadu, Luncurkan Lima Dokumen Strategis Bersama Konsorsium

Pengelolaan bentang darat dan laut secara terpadu membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Pendekatan tersebut tidak hanya menyangkut aspek lingkungan dan ekologis, tetapi juga tata kelola, kelembagaan, inklusivitas, serta pengembangan mekanisme pendanaan yang inovatif.

Hal itu menjadi salah satu pembahasan dalam SOLUSI Day: Integrasi Darat dan Laut untuk Indonesia Tangguh dan Lestari yang digelar Kementerian PPN/Bappenas  di Jakarta, Senin (28/9/2026).

Kegiatan tersebut mempertemukan pemerintah pusat dan daerah, akademisi, BUMN, sektor swasta, asosiasi, mitra pembangunan, serta organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat pemahaman dan komitmen mengenai pentingnya pengelolaan darat dan laut secara terpadu.

Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo A.A. Teguh Sambodo mengatakan, pengelolaan bentang darat dan laut tidak dapat dilakukan secara parsial. Keterhubungan antara ekosistem darat, pesisir, dan laut perlu dipertimbangkan dalam perencanaan dan penentuan kebijakan.

Menurut Teguh, sekat-sekat sektoral masih menjadi tantangan. Karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan terintegrasi untuk mempertemukan kepentingan pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha.

"Proyek SOLUSI lewat 3 lokasi percontohannya di 3 provinsi merupakan salah satu wujud nyata komitmen Indonesia dan Jerman untuk mendukung aksi inklusif dan berkelanjutan," kata Teguh, dikutip Senin (28/9/2026).

Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Permana Yudiarso mengatakan, Proyek SOLUSI dapat menjadi alat bantu perencanaan tata ruang dan pembangunan darat serta laut sebagai satu kesatuan ekosistem.

"Melalui Proyek SOLUSI yang berdampak terhadap lebih dari 5 juta jiwa penduduk, kita dapat melihat perencanaan di darat tidak bisa berdiri sendiri tanpa memperhatikan ekosistem laut," ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut juga diluncurkan lima dokumen kebijakan strategis, yakni

1. indikator pengelolaan darat-laut terintegrasi,
2. strategi pengembangan bioprospeksi,
3. pengarusutamaan gender dalam keanekaragaman hayati,
4. strategi nasional untuk pendanaan inovatif, serta
5. masterplan pengelolaan bentang darat dan laut Regional Padagimo di Sulawesi Tengah.

Program SOLUSI dilaksanakan di tiga provinsi percontohan, yakni Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah, dan Sulawesi Tengah. Program ini dilaksanakan melalui konsorsium Landscape Alliance, SNV, dan Yayasan KEHATI dengan dukungan Pemerintah Jerman melalui GIZ Indonesia & ASEAN serta pendanaan International Climate Initiative (IKI).

Program Manager Proyek SOLUSI GIZ Indonesia & ASEAN sekaligus perwakilan Konsorsium SOLUSI Yuliana Cahya Wulan mengatakan, tantangan pengelolaan bentang darat dan laut tidak mengenal batas administrasi maupun sektor.

“Pendekatan terintegrasi antara bentang darat dan laut membantu para pemangku kepentingan melihat hubungan antara ekosistem, masyarakat, dan kegiatan ekonomi sebagai satu kesatuan,” ujar Yuliana dikutip Senin (28/9/2026).

Ia mengatakan pengalaman di tiga provinsi percontohan menunjukkan pentingnya pelibatan berbagai pemangku kepentingan sejak tahap perencanaan hingga implementasi. Konsorsium juga melihat peluang pengembangan pembiayaan non-APBN dan non-APBD agar pengelolaan terpadu dapat terus berjalan.

Sementara itu, Country Director SNV Indonesia Putra Agung mengatakan pendekatan melalui pengembangan komoditas berkelanjutan dan kemitraan dengan masyarakat diarahkan untuk memastikan program dapat berlanjut setelah proyek berakhir pada 2028.

Baca Juga: Hadapi Ancaman Siber, Kemenhub dan Kedubes Inggris Siapkan Pedoman Transportasi Laut

“Sehingga setelah Proyek SOLUSI berakhir pada 2028, pengelolaan yang berkelanjutan ini tetap dapat dilanjutkan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim, baik di darat maupun laut,” tegasnya.

Pengelolaan terpadu tersebut juga mencakup dimensi sosial. Pengembangan biodiversitas dan bioprospeksi dinilai perlu memperhatikan masyarakat adat dan komunitas lokal yang memiliki pengetahuan serta keterikatan dengan sumber daya alam.

Dengan pendekatan tersebut, pemanfaatan keanekaragaman hayati diharapkan tidak hanya menghasilkan nilai ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem darat dan laut.